Recent Posts

More
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 10:49 PM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi global setelah menyampaikan pernyataan keras di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) ke-56 di Davos, Swiss, Rabu, 21 Januari 2026. Dalam pidato yang disiarkan langsung oleh CNN, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland demi kepentingan keamanan nasional strategis.

Di hadapan para pemimpin dunia, Trump membuka pidatonya dengan kritik tajam terhadap NATO. Ia menyatakan bahwa selama puluhan tahun Amerika Serikat telah menanggung beban terbesar aliansi tersebut tanpa memperoleh imbalan yang setimpal. Menurutnya, kontribusi AS semata-mata digunakan untuk melindungi Eropa dari ancaman Uni Soviet di masa lalu dan Rusia saat ini.

Trump secara eksplisit menyebut bahwa Amerika Serikat tidak pernah mendapatkan apa pun dari NATO selain kewajiban membayar biaya. Ia mengklaim bahwa sebelum masa kepemimpinannya, AS menanggung hampir seluruh biaya operasional NATO karena negara-negara anggota lain enggan memenuhi kewajiban finansial mereka.

Nada pidato kemudian beralih ke tuntutan yang lebih spesifik dan mengejutkan. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat meminta Greenland dari Denmark, termasuk hak kepemilikan penuh atas wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa kepemilikan mutlak diperlukan untuk tujuan pertahanan.

Menurut Trump, pertahanan tidak bisa dijalankan hanya dengan sistem sewa atau pengaturan administratif. Ia menyebut bahwa secara hukum maupun psikologis, wilayah strategis seperti Greenland tidak dapat dipertahankan secara efektif tanpa kepemilikan penuh oleh Amerika Serikat.

Dalam penjelasannya, Trump menggambarkan Greenland sebagai bongkahan es besar di tengah samudra yang memiliki posisi sangat strategis. Ia menekankan bahwa dalam skenario konflik global, jalur lintasan rudal dan aktivitas militer akan melintasi kawasan tersebut.

Trump menyatakan bahwa banyak rudal balistik di masa depan akan terbang tepat di atas Greenland. Karena itu, menurutnya, wilayah tersebut menjadi kunci bagi pertahanan Amerika Serikat sekaligus keamanan internasional secara lebih luas.

Ia menambahkan bahwa permintaan terhadap Greenland ditujukan untuk menjaga musuh potensial yang berbahaya agar tetap berada dalam jarak aman. Trump menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya melindungi dunia dari ancaman yang terus berkembang.

Dalam pernyataan yang menuai tanda tanya, Trump juga menyinggung rencana pembangunan instalasi pertahanan megah di Greenland. Ia menyebut akan membangun “kubah emas terbesar yang pernah ada,” meski pernyataannya terpotong dalam klip video yang beredar.

Pidato tersebut disampaikan di panggung utama WEF dengan latar biru bertuliskan “World Economic Forum Annual Meeting 2026.” Trump berdiri di podium, sementara layar raksasa menampilkan wajahnya, menambah sorotan global terhadap pernyataannya.

CNN menandai pernyataan ini sebagai berita mendadak dengan tajuk bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional strategis. Penekanan itu mencerminkan betapa mengejutkannya klaim Trump bagi audiens internasional.

Pernyataan ini bukanlah hal baru sepenuhnya. Pada 2019, saat menjabat pada periode pertamanya, Trump pernah mengusulkan pembelian Greenland dari Denmark. Usulan tersebut kala itu ditolak secara tegas oleh pemerintah Denmark dan otoritas Greenland.

Greenland sendiri merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark dengan populasi sekitar 56.000 jiwa, sebagian besar berasal dari komunitas Inuit. Wilayah ini juga dikenal kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral langka yang bernilai strategis.

Meski sering digambarkan Trump sebagai es besar di tengah lautan, Greenland memiliki peran militer penting sejak era Perang Dingin. Amerika Serikat telah lama mengoperasikan Pangkalan Udara Thule di wilayah tersebut sebagai bagian dari sistem pertahanan Arktik.

Reaksi langsung para pemimpin Eropa di Davos tidak terlihat dalam siaran video. Namun, sejumlah analis menilai pernyataan Trump sebagai upaya menekan sekutu dan menegosiasikan ulang peran serta kontribusi NATO.

Dalam konteks geopolitik terkini, tuntutan ini dinilai berpotensi memperburuk hubungan Amerika Serikat dengan Eropa. Ancaman Trump sebelumnya terkait tarif dagang terhadap sekutu juga dinilai memperkuat kesan tekanan sepihak.

Pemerintah Greenland pada tahun-tahun sebelumnya telah menegaskan penolakan terhadap ide penjualan wilayah mereka. Perdana Menteri Greenland, Múte Egede, secara konsisten menyatakan bahwa Greenland bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Pidato Trump di Davos dinilai sejumlah pengamat sebagai titik penting dalam diplomasi internasional. Hal ini terutama karena Amerika Serikat tengah menghadapi persaingan strategis dengan Rusia dan China di kawasan Arktik, di mana Greenland memegang peran kunci.

Di media sosial X, pernyataan Trump memicu gelombang reaksi keras. Sejumlah pengguna menuduh Trump mengabaikan sejarah dan kontribusi NATO, sementara yang lain membela klaim bahwa Amerika Serikat memang menanggung sebagian besar beban pertahanan Eropa.

Sebagian komentar menyebut pidato tersebut sebagai bentuk arogansi dan mempermalukan Amerika Serikat di panggung global. Namun, ada pula yang menilai Trump sekadar menyuarakan kepentingan nasional Amerika secara lugas dan tanpa basa-basi.

Pada akhirnya, pernyataan Trump di Davos menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan NATO dan hubungan transatlantik. Dengan menggunakan forum global sebagai panggung, Trump tampak menegaskan kembali agenda nasionalisnya yang berpotensi mengubah arah geopolitik dunia.

Ragam komentar warganet di platform X terkait pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos mencerminkan polarisasi tajam opini publik global. Pernyataan Trump soal NATO dan tuntutan kepemilikan Greenland langsung memicu perdebatan luas, dengan nada kritik, kemarahan, hingga dukungan terbuka.

Sebagian pengguna X mengecam Trump karena dianggap memelintir sejarah dan mengabaikan peran NATO dalam konflik global pasca-Perang Dingin. Ada komentar yang menyindir seolah-olah perang di Irak dan Afghanistan tidak pernah terjadi, menilai klaim Trump bahwa Amerika tidak mendapatkan apa pun dari NATO sebagai pernyataan yang ahistoris.

Nada kemarahan juga muncul dari warganet yang menilai pidato Trump sebagai perilaku tidak pantas di forum internasional bergengsi. Beberapa pengguna menyebut para pemimpin dunia seharusnya meninggalkan ruangan sebagai bentuk protes, seraya menggambarkan pidato tersebut sebagai memalukan dan tidak mencerminkan kepemimpinan global yang rasional.

Kritik lain menyoroti absennya NATO dalam menghadapi ancaman terorisme di sejumlah kawasan. Seorang pengguna mengaku pernah mendukung keanggotaan NATO di negaranya, namun kini kecewa karena aliansi tersebut dianggap pasif saat kelompok bersenjata dan teroris justru semakin leluasa bergerak.

Di sisi lain, terdapat pula komentar yang membela Trump. Kelompok ini menilai klaim Trump soal beban biaya NATO bukan tanpa dasar. Mereka menekankan bahwa Amerika Serikat selama ini memang membayar porsi terbesar pertahanan Eropa, sehingga wajar jika Trump menuntut pembagian beban yang lebih adil.

Sebagian warganet menyatakan persetujuan singkat dan lugas terhadap pernyataan Trump, menyebutnya sebagai kebenaran yang selama ini enggan diucapkan secara terbuka. Komentar semacam ini menunjukkan adanya resonansi pesan Trump di kalangan publik tertentu.

Namun, kritik tajam kembali mengemuka terkait tuntutan Greenland. Beberapa pengguna menilai permintaan tersebut sebagai bentuk pemerasan terhadap negara demokratis sekutu. Ada pula yang menuduh Trump menggunakan isu keamanan sebagai dalih untuk ambisi teritorial yang bertentangan dengan prinsip penentuan nasib sendiri.

Komentar lain menyindir sikap pasif para politisi Eropa. Sejumlah warganet berharap ada pemimpin Uni Eropa yang berani membantah klaim Trump dengan data dan statistik secara langsung di hadapan publik internasional, namun pesimistis karena menganggap elite Eropa enggan berkonfrontasi.

Di tengah kritik, muncul pula komentar bernada sarkastik yang justru “menyarankan” agar NATO memberikan Greenland kepada Trump. Sindiran ini mencerminkan kelelahan sebagian warganet terhadap polemik berulang seputar Trump dan NATO.

Secara keseluruhan, percakapan di X menunjukkan bahwa pidato Trump di Davos tidak hanya mengguncang ruang konferensi, tetapi juga memicu perdebatan global di ruang digital. Ragam komentar tersebut menegaskan betapa figur Trump tetap menjadi magnet kontroversi yang membelah opini publik internasional.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 7:12 AM

Gencatan senjata selama empat hari antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dinilai banyak pihak justru berpotensi menimbulkan mudharat yang semakin nyata di lapangan. Alih-alih meredakan ketegangan, jeda operasi militer ini diperkirakan membuka ruang kekosongan keamanan yang rawan disalahgunakan.

Sejumlah pengamat dan sumber lokal menilai penghentian operasi oleh pasukan pemerintah Suriah dimanfaatkan oleh SDF untuk melakukan tindakan represif. Dalam periode gencatan, muncul laporan penembakan terhadap warga sipil, pembelot, maupun orang-orang Arab yang dianggap mengalihkan dukungan politik ke pemerintah Damaskus.

Pola ini disebut bukan hal baru. Banyak pihak mengaitkannya dengan pengalaman gencatan senjata sebelumnya di wilayah Deir Hafer. Saat itu, SDF sempat menarik sebagian pasukannya, namun justru melakukan serangan tembakan terhadap posisi pasukan pemerintah Suriah.

Insiden di Deir Hafer tersebut berujung pada eskalasi lanjutan. Pasukan pemerintah akhirnya mengejar SDF hingga ke kawasan Tabqa setelah merasa gencatan senjata dimanfaatkan secara sepihak untuk keuntungan militer dan politik.

Dalam fase lanjutan di sekitar Tabqa, sempat diberlakukan gencatan senjata singkat. Pada masa itu, pasukan pemerintah Suriah dilaporkan tidak menyeberangi sungai sebagai bentuk komitmen terhadap kesepakatan tidak tertulis.

Namun, di sisi lain, SDF justru dituding melakukan teror terhadap warga di Raqqa melalui aktivitas penembak jitu. Tindakan ini dinilai memperlihatkan kontradiksi antara klaim gencatan senjata dan realitas keamanan di lapangan.

Raqqa sendiri menjadi contoh lain yang sering dikutip. Saat gencatan senjata berlangsung di wilayah tersebut, laporan penargetan warga dan tokoh lokal tetap bermunculan, menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat sipil.

Kondisi serupa kemudian dilaporkan terjadi di Hasakah. Hingga masa gencatan senjata empat hari saat ini, terdapat klaim bahwa beberapa warga telah dibunuh, sementara penangkapan terhadap orang-orang Arab yang dituduh membelot terus berlangsung.

Banyak pihak menduga SDF akan beralasan bahwa gencatan senjata hanya berlaku antara mereka dan pemerintah Suriah. Dengan dalih itu, operasi keamanan tetap dijalankan atas nama YPG dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), terutama terhadap pasukan suku dan warga sipil Arab.

Narasi tersebut diperkuat oleh laporan lapangan mengenai peningkatan aktivitas militer SDF di kawasan utara. Milisi yang berafiliasi dengan PYD/QSD dilaporkan menyebarkan penembak jitu, senjata berat, dan peluncur roket di Desa Hamo, wilayah Qamishli.

Selain itu, kampanye penangkapan dilaporkan menyasar warga Hasakah. Operasi ini dikaitkan dengan unsur-unsur yang disebut berasal dari Qandil, yang dikenal sebagai basis PKK.

Penyebaran pasukan juga dilaporkan terjadi secara luas di sepanjang sabuk selatan Kota Qamishli. Desa-desa seperti Khirbat Amo, Hamo, Al-Qusayr, Tal al-Eid, Khazna, dan Dhabana disebut menjadi titik konsentrasi pasukan.

Menurut sumber lapangan, penyebaran ini berlangsung bersamaan dengan pengerahan besar di dalam kota. Situasi tersebut mencerminkan kesiapan keamanan yang intensif serta upaya memperkuat kepungan di sisi selatan.

Langkah itu dinilai sebagai indikasi meningkatnya ketegangan dan potensi perubahan cepat dalam peta konflik dalam hitungan jam atau hari. Gencatan senjata, dalam konteks ini, dipandang bukan sebagai penurunan eskalasi, melainkan fase persiapan.

Di Hasakah, laporan lain menyebutkan bahwa milisi SDF menempatkan penembak jitu di atas bangunan-bangunan strategis. Posisi seperti kompleks perumahan perwira di dekat kantor imigrasi dan paspor di Distrik Ghweiran disebut menjadi lokasi pengintaian.

Keberadaan penembak jitu di kawasan padat penduduk memicu kekhawatiran serius di kalangan warga. Mereka menilai situasi ini justru memperbesar risiko korban sipil selama masa yang seharusnya diwarnai ketenangan.

Sejumlah analis regional menilai bahwa gencatan senjata tanpa mekanisme pengawasan yang jelas akan selalu rawan disalahgunakan. Dalam konteks Suriah timur laut, ketidakseimbangan kekuatan dan konflik etnis-politik membuat jeda tempur menjadi alat tekanan baru.

Bagi masyarakat Arab di Hasakah, Raqqa, dan sekitarnya, gencatan senjata empat hari ini belum terasa sebagai jaminan keselamatan. Sebaliknya, rasa takut dan ketidakpastian justru meningkat seiring laporan penangkapan dan penembakan.

Pemerintah Suriah sendiri disebut berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, komitmen terhadap gencatan senjata diperlukan untuk mencegah eskalasi lebih luas, namun di sisi lain, penghentian operasi dinilai memberi ruang gerak lawan.

Dengan latar pengalaman sebelumnya, banyak pihak memperkirakan gencatan senjata kali ini akan kembali menimbulkan dampak negatif jika tidak disertai kontrol ketat. Risiko mudharat dinilai semakin nyata, terutama bagi warga sipil yang terjebak di antara kepentingan militer dan politik yang saling bertabrakan.

Setelah berakhirnya gencatan senjata empat hari, situasi di Suriah timur laut diperkirakan tidak otomatis membaik. Banyak pihak menilai jeda tersebut justru meninggalkan luka baru, terutama jika selama masa gencatan terjadi penembakan, penangkapan, dan teror terhadap warga sipil. Begitu operasi militer kembali berjalan atau negosiasi dilanjutkan, akumulasi kemarahan di tingkat akar rumput dikhawatirkan muncul ke permukaan dan membentuk dinamika konflik yang lebih kompleks.

Dalam skenario kompromi politik, muncul kemungkinan tokoh seperti Mazloum Abdi atau figur lain yang ditunjuk SDF menerima jabatan formal, baik sebagai wakil menteri pertahanan maupun gubernur Hasakah, sebagai titik temu perdamaian dengan pemerintah Suriah. Namun, langkah ini dinilai tidak serta-merta diterima publik. Bagi keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya selama masa jeda atau gencatan senjata, kesepakatan elite semacam itu justru dapat dipandang sebagai pengabaian atas darah yang telah tertumpah.

Rasa kesal dan duka keluarga korban berpotensi berubah menjadi kemarahan kolektif. Publik yang menyaksikan korban jatuh justru di masa gencatan akan sulit menerima narasi rekonsiliasi cepat tanpa keadilan dan pertanggungjawaban. Kondisi ini diperkirakan akan memperumit proses pemulihan sosial dan keamanan, karena luka psikologis masyarakat belum tertutup ketika elite politik sudah berbicara tentang pembagian jabatan dan stabilitas.

Dalam konteks itu, rekonsiliasi hanya memiliki peluang jika disertai langkah nyata yang meredam amarah publik. Sebagian pihak menilai kemarahan tersebut justru akan semakin membesar jika SDF menerima jabatan politik tanpa menyelesaikan pelanggaran selama gencatan. Sebaliknya, jika SDF menolak jabatan tersebut atas nama perdamaian dan memilih jalur konfrontasi bersenjata, maka konflik diperkirakan akan kembali terbuka lebar, menandai kegagalan jeda empat hari sebagai jalan menuju stabilitas.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 10:35 PM
Pasukan SDF yang berafiliasi dengan PKK dilaporkan telah melakukan penarikan diri dari kota Jazaa menuju kota Al-Yarubiyah, menurut sejumlah sumber lapangan. Langkah ini merupakan bagian dari reorganisasi dan penempatan ulang posisi militer di wilayah timur Suriah, yang menunjukkan adanya dinamika baru di garis depan konflik.

Evakuasi ini juga termasuk pemindahan seluruh korban luka dari rumah sakit di Al-Hasakah ke fasilitas medis di Qamishli dan Al-Malikiyah. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi beban medis dan logistik di kota yang semakin rawan konflik.

Sumber lapangan menyebutkan bahwa penarikan SDF dari Jazaa bukan semata-mata mundur, melainkan strategi untuk menguatkan posisi di lokasi lain yang lebih strategis, seiring meningkatnya tekanan dari pasukan pemerintah Suriah dan faksi-faksi bersenjata lokal.

Pemindahan korban luka menunjukkan tingginya angka kehilangan personel di pihak SDF selama beberapa minggu terakhir. Rumah sakit di Al-Hasakah dilaporkan kewalahan menampung jumlah pasien yang terus bertambah akibat bentrokan di sekitar Jazaa.

Beberapa analis politik menilai bahwa reorganisasi pasukan SDF ini juga terkait dengan dinamika internal PKK, yang berusaha menjaga kestabilan logistik dan moral pasukan di tengah tekanan militer yang meningkat.

Evakuasi medis yang dilakukan ke Qamishli dan Al-Malikiyah menunjukkan kapasitas fasilitas medis SDF yang terbatas di Jazaa. Pemindahan ini juga meminimalkan risiko korban tambahan jika kota kembali menjadi medan pertempuran.

Warga lokal Jazaa menyatakan bahwa situasi di kota mereka semakin tidak aman. Penarikan SDF meninggalkan kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, termasuk pasukan pemerintah dan milisi pro-Suriah.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa peralatan militer dan logistik juga dipindahkan bersamaan dengan mundurnya pasukan, sebagai langkah menjaga aset strategis tetap aman dari serangan lawan.

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa mundurnya SDF ke Al-Yarubiyah dilakukan secara terkoordinasi, sehingga tidak menimbulkan kekacauan massal, meski tetap ada risiko serangan selama proses penarikan.

Situasi ini mengindikasikan bahwa konflik di Jazaa semakin intensif, dengan tekanan meningkat dari semua pihak yang ingin menguasai kota tersebut, termasuk SDF, pemerintah Suriah, dan milisi lokal lainnya.

Analisis militer menyebut bahwa mundurnya SDF bisa menjadi bagian dari strategi defensif jangka panjang, di mana mereka memilih mengkonsolidasikan kekuatan daripada mempertahankan posisi yang rentan terhadap serangan.

Langkah evakuasi medis juga memperlihatkan perhatian SDF terhadap personel mereka, meski dalam kondisi perang, mereka tetap memprioritaskan keselamatan anggota yang terluka.

Beberapa pengamat politik menekankan bahwa mundurnya SDF dari Jazaa bisa berdampak pada keseimbangan kekuatan di wilayah timur Suriah, terutama dalam kaitannya dengan kontrol atas jalur logistik dan perbatasan dengan Irak.

Kehadiran korban luka yang dievakuasi di Qamishli dan Al-Malikiyah juga menambah beban rumah sakit di kota-kota tersebut, sehingga memerlukan dukungan medis tambahan dari wilayah sekitar.

SDF tampak melakukan pergerakan yang hati-hati, menekankan koordinasi dan keamanan, sehingga meski mundur, mereka tetap mempertahankan kontrol sebagian wilayah strategis.

Beberapa warga Jazaa menyatakan kekhawatiran terhadap kemungkinan kerusuhan atau serangan pihak ketiga setelah mundurnya pasukan SDF dari kota mereka.

Mundurnya SDF juga berimplikasi pada kontrol wilayah dan keamanan lokal, di mana pemerintah Suriah kemungkinan akan memanfaatkan kesempatan untuk memperluas pengaruhnya.

Pengamat konflik menyatakan bahwa langkah ini menandakan kesulitan operasional SDF, terutama dalam menghadapi tekanan militer yang meningkat dan kebutuhan logistik yang tinggi.

Selain itu, mundurnya pasukan juga bisa memengaruhi morale pejuang SDF di wilayah lain, yang mungkin menilai penarikan ini sebagai tanda kelemahan atau strategi defensif yang diperlukan.

Evakuasi korban luka ke rumah sakit lain juga menunjukkan bahwa SDF memiliki jaringan medis yang terorganisir, meski kondisi perang membuat proses evakuasi tetap berisiko tinggi.

Situasi di Jazaa kini menjadi sorotan banyak pihak, karena mundurnya SDF membuka peluang bagi perubahan aliansi dan dominasi militer baru di wilayah timur Suriah.

Dengan kondisi ini, masa depan Jazaa menjadi tidak pasti, dan dinamika militer di sekitar wilayah Al-Yarubiyah dan Qamishli kemungkinan akan semakin kompleks seiring proses konsolidasi SDF di lokasi baru.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 10:27 PM
Konflik antar kelompok etnis telah menjadi fenomena lama di banyak negara, termasuk di Asia Tenggara. Di Myanmar, negara ini menghadapi puluhan hingga ratusan kelompok bersenjata etnis yang berperang memperebutkan wilayah dan otonomi. Sementara itu, di Indonesia, wilayah Papua juga memiliki sejarah perang suku, meski skalanya lebih kecil dan bersifat tradisional.

Perang suku di Papua sering dipicu oleh perselisihan tanah, sengketa ekonomi, dan pertikaian adat. Meskipun intensitasnya tidak seperti perang bersenjata besar, dampak sosial tetap signifikan bagi komunitas lokal. Pertempuran ini biasanya melibatkan kelompok kecil yang saling menyerang menggunakan senjata tradisional, panah, dan kadang senjata modern sederhana.

Di Papua, jumlah kelompok suku yang pernah terlibat konflik sulit dihitung secara pasti, namun diperkirakan ada puluhan kelompok suku aktif, dengan beberapa wilayah seperti Puncak, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo menjadi hotspot konflik. Pemerintah Indonesia sering menurunkan aparat kepolisian atau TNI untuk mengawasi dan mencegah eskalasi konflik.

Sebaliknya, Myanmar memiliki lebih dari 30 kelompok bersenjata etnis utama, termasuk Kachin, Shan, Karen, dan Rakhine, yang mengelola wilayah sendiri dengan struktur militer dan administratif de facto. Konflik di Myanmar sering berlangsung dalam skala besar, melibatkan ribuan tentara dan senjata berat, serta memicu jutaan pengungsi internal.

Skala konflik ini membuat Myanmar menjadi contoh perang etnis yang kompleks. Setiap kelompok bersenjata etnis memiliki tuntutan berbeda, mulai dari otonomi lokal hingga kemerdekaan penuh, sehingga negosiasi politik menjadi sulit. Papua, meski konfliknya lebih kecil, menunjukkan dinamika serupa dalam hal perebutan sumber daya dan wilayah.

Tradisi perang suku di Papua berbeda dengan Myanmar karena bersifat lebih ritualistik dan mengikuti aturan adat tertentu. Dalam beberapa kasus, konflik bisa berhenti jika ada negosiasi adat atau upacara perdamaian. Sementara itu, konflik di Myanmar hampir selalu disertai kekerasan bersenjata modern dan intervensi militer.

Meski demikian, akar masalah konflik di kedua wilayah terkadang mirip. Persoalan akses tanah, ekonomi, dan marginalisasi kelompok tertentu menjadi pemicu utama. Di Papua, perselisihan bisa terjadi antar suku tetangga, sedangkan di Myanmar, perselisihan bisa terjadi antara etnis minoritas dengan pemerintah pusat.

Dampak konflik di Papua cenderung terbatas pada desa atau distrik tertentu, sedangkan di Myanmar, perang etnis dapat memengaruhi seluruh negara bagian. Konflik Myanmar telah menimbulkan krisis pengungsi, kerusakan infrastruktur, dan gangguan ekonomi yang lebih luas.

Dalam hal jumlah, konflik suku di Papua lebih kecil. Sekitar 30–40 kelompok suku yang sering terlibat bentrokan dibandingkan dengan 30-an kelompok bersenjata etnis besar di Myanmar yang masing-masing memiliki ribuan anggota. Skala jumlah anggota yang terlibat sangat berbeda.

Pemerintah Indonesia menekankan pendekatan preventif dan hukum adat untuk mengendalikan perang suku, sementara Myanmar menggunakan intervensi militer besar dan perjanjian damai yang tidak selalu konsisten. Strategi ini menunjukkan perbedaan kapasitas negara dalam mengelola konflik internal.

Konflik suku di Papua kadang melibatkan pihak kepolisian sebagai mediator. Hal ini berbeda dengan Myanmar, di mana pihak ketiga internasional atau ASEAN jarang berhasil menjadi mediator efektif karena kompleksitas konflik dan jumlah aktor yang terlibat.

Dalam beberapa tahun terakhir, laporan menyebut konflik suku di Papua cenderung meningkat akibat persaingan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan migrasi penduduk. Hal ini memperburuk ketegangan antar suku, meski masih dalam skala lokal.

Myanmar menghadapi tekanan internasional lebih besar karena konflik etnis memicu pelanggaran HAM, pengungsian massal, dan perhatian media global. Papua, walaupun memiliki konflik serius, jarang menjadi sorotan internasional karena skala dan intensitasnya lebih rendah.

Kedua wilayah menunjukkan bagaimana ketimpangan ekonomi dan marginalisasi etnis menjadi pemicu utama konflik. Di Papua, pembangunan yang tidak merata menjadi penyebab bentrokan suku. Di Myanmar, dominasi etnis Bamar dan marginalisasi etnis minoritas memperburuk konflik.

Perbedaan lain terlihat pada struktur organisasi kelompok. Kelompok bersenjata di Myanmar memiliki komando militer terpusat, logistik, dan strategi perang modern, sementara perang suku di Papua lebih longgar, tradisional, dan bersifat komunitas lokal.

Namun, dampak psikologis bagi masyarakat lokal tidak kalah berat. Korban tewas, kehilangan harta, dan trauma akibat konflik terjadi di kedua wilayah, meskipun skalanya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa konflik etnis kecil pun tetap menimbulkan kerugian serius.

Dalam hal durasi, konflik di Myanmar telah berlangsung puluhan tahun, sedangkan perang suku di Papua biasanya episodik, muncul dan mereda tergantung kondisi lokal. Meski demikian, pola perseteruan lama tetap ada di beberapa wilayah pegunungan.

Pemerintah Indonesia mencoba menekan konflik suku dengan program pembangunan, dialog adat, dan operasi keamanan terbatas, sedangkan Myanmar masih menghadapi kesulitan menyelesaikan konflik etnis yang luas karena jumlah aktor dan wilayah yang terlibat sangat besar.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun skala konflik berbeda, akar masalah yang memicu perang etnis di Papua dan Myanmar memiliki kesamaan, yaitu perebutan tanah, ekonomi, dan identitas etnis.

Kesimpulannya, perang suku di Papua lebih kecil dan terkontrol dibanding konflik etnis di Myanmar. Namun, kedua wilayah menjadi contoh bagaimana ketegangan etnis dan sosial bisa berkembang menjadi konflik bersenjata, baik tradisional maupun modern.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 10:18 PM
Warganet Tiongkok sering memuji kedamaian dan pembangunan di wilayah mereka sebagai bukti keberhasilan stabilitas politik yang membawa pertumbuhan ekonomi besar. Narasi ini semakin kuat jika dibandingkan dengan negara seperti Suriah, yang bertahun‑tahun dilanda perang dan kesulitan pembangunan akibat konflik panjang. Namun, kritik media sosial tersebut jarang membandingkannya dengan negara lain yang juga mengalami konflik berkepanjangan seperti Myanmar, padahal situasinya sama kompleks dan destruktif.

Myanmar menjadi contoh nyata konflik internal yang rumit dan panjang, bukan hanya sejak kudeta militer 2021, tetapi sejak puluhan tahun sebelumnya. Negara yang terdiri dari lebih 130 etnis ini telah lama dilanda peperangan di berbagai daerah, terutama oleh kelompok bersenjata etnis yang menuntut otonomi atau kemerdekaan dari pemerintah pusat yang didominasi etnis Bamar. Konflik ini bukan fokus utama media Tiongkok karena narasinya berbeda dengan gambaran Suriah yang sering dipilih sebagai perbandingan dramatis. 

Jumlah kelompok bersenjata di Myanmar jauh lebih banyak dibanding Suriah. Bahkan sebelum kudeta 2021, ada sekitar dua lusin kelompok bersenjata besar dan ratusan milisi kecil yang aktif di berbagai wilayah, terutama di negara bagian Shan, Kachin, dan Rakhine. Sejak konflik pro‑demokrasi setelah kudeta, muncul pula 250‑300 unit angkatan pertahanan rakyat (PDF) dengan total sekitar 65 ribu pejuang, memperluas kerumitan perang di berbagai front. 

Wilayah‑wilayah yang diperebutkan juga tidak sedikit. Sekitar sepertiga dari wilayah negara terus dipengaruhi atau dikendalikan oleh kelompok bersenjata etnis yang memiliki struktur administratif dan militer sendiri, meski tidak diakui secara internasional. Beberapa kelompok bahkan membentuk aliansi yang kuat dan menguasai sejumlah kota, memaksa militer Myanmar melakukan strategi keras termasuk serangan udara dan pemboman—yang juga menimbulkan korban sipil besar. 

Sementara Suriah sering dipandang sebagai contoh ekstrem perang berkepanjangan di Timur Tengah, konflik di Myanmar sebenarnya lebih kompleks dan terfragmentasi. Konflik Suriah cenderung antara pemerintah dengan kaklompok oposisi tertentu, sedangkan di Myanmar pertikaian terjadi di banyak front antara militer junta, kelompok etnis besar, milisi lokal PDF, dan kartel kriminal yang memperbesar konflik menjadi multi‑dimensi. 

Kondisi ini berdampak serius terhadap pembangunan negara. Perekonomian Myanmar dan layanan publik hancur total di banyak daerah, infrastruktur rusak, serta jutaan orang menjadi pengungsi internal dan eksternal. Suriah memang menjadi simbol tragedi perang modern, tetapi kegagalan pembangunan yang dialami Myanmar sama parahnya, hanya saja dinamika konflik di sana kurang sering disorot di luar kawasan Asia. 

Sementara itu, media Tiongkok cenderung memusatkan perhatian pada konflik yang memiliki implikasi geopolitik langsung bagi kawasan mereka, sehingga Suriah lebih sering dikaitkan dengan isu Timur Tengah secara global. Myanmar, meski merupakan krisis besar, sering dipandang sebagai urusan internal ASEAN yang bersifat lebih regional.

Perbandingan Suriah dan Myanmar juga menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya soal jumlah korban atau lama perang, tetapi juga bagaimana konflik itu terfragmentasi, siapa yang terlibat, dan bagaimana penyelesaian politik berlangsung. Suriah mengalami perang dengan berbagai kekuatan eksternal, sedangkan Myanmar lebih banyak konflik etnis internal yang tetap tidak terselesaikan sejak kemerdekaan dari kolonialisme. 

Meski demikian, membandingkan kondisi Suriah dengan konflik Myanmar dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana perang memengaruhi pembangunan nasional. Di kedua negara, pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tersendat atau hancur akibat kekerasan yang tak berkesudahan.

Kesimpulannya, kritik warganet yang membandingkan Suriah dengan Tiongkok mencerminkan sudut pandang tertentu yang dipengaruhi oleh narasi media dan politik domestik. Namun jika objektif melihat panorama konflik di Asia dan dunia, Myanmar layak disebut setara, bahkan dalam beberapa aspek lebih kompleks, dibanding Suriah, sehingga perbandingan terhadap Myanmar juga sangat relevan apabila tujuan diskusinya adalah memahami dampak perang terhadap pembangunan.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 10:09 PM
Konflik etnis dan perjuangan kelompok bersenjata telah menjadi fenomena yang rumit di berbagai belahan dunia. Dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, sejumlah organisasi etnis bersenjata muncul dengan tujuan mempertahankan identitas, wilayah, dan otonomi mereka. Salah satu contohnya adalah Kachin Independence Army (KIA) di utara Myanmar, yang berjuang untuk hak-hak etnis Kachin.

KIA memiliki sejarah panjang konflik melawan pemerintah pusat Myanmar, Tatmadaw. Selama bertahun-tahun, mereka mengembangkan jaringan militer dan logistik sendiri, memanfaatkan wilayah perbatasan Kachin yang strategis untuk mengatur operasi, pelatihan, dan penyimpanan senjata. Model ini mirip dengan kelompok etnis lain yang mengusung otonomi lokal.

Struktur KIA menunjukkan karakteristik yang mirip dengan PKK di Timur Tengah. Kedua organisasi ini berbasis etnis dan menekankan pertahanan komunitas mereka sebagai inti perjuangan. PKK beroperasi untuk memperjuangkan hak Kurdi di Turki, Irak, dan Suriah, sementara KIA fokus pada Kachin di Myanmar.

Selain itu, KIA membangun jaringan cabang di wilayah perbatasan, termasuk di daerah yang berbatasan dengan Bangladesh. Hubungan mereka dengan Kuki-Chin National Front (KNF) menunjukkan pola yang serupa dengan cabang PKK di Suriah, YPG/SDF, dan PJAK di Iran. Keduanya memanfaatkan jaringan lokal untuk mendukung tujuan strategis mereka.

KIA pernah menjadi perhatian badan intelijen asing, termasuk CIA, karena posisi strategis mereka dekat perbatasan China dan India. Dukungan ini bersifat geopolitik, bukan ideologis, untuk menekan pemerintah Myanmar, sama halnya dengan PKK yang mendapat simpati dari diaspora Kurdi dan beberapa aktor internasional di masa lalu.

Kuki-Chin National Front sendiri beroperasi di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, dan memiliki hubungan dengan kelompok militan Islamis Jama’atul Ansar Fil Hindal Sharqiya (JA-FHS). Hubungan ini lebih bersifat pragmatis: Kuki-Chin menyediakan basis dan pelatihan, sementara JA-FHS mendapat akses logistik dan tempat aman untuk kegiatan militernya.

JA-FHS merupakan organisasi Islamis ekstremis yang aktif di Bangladesh sejak 2017. Mereka berfokus pada agenda ideologi jihad, merekrut anggota dari kelompok militan lama seperti Ansar Al Islam, Harkat-ul-Jihad-al-Islami Bangladesh, dan Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh. Tujuan mereka jelas berbeda dengan perjuangan etnis Kuki-Chin.

Meski begitu, kolaborasi antara Kuki-Chin dan JA-FHS terjadi karena kepentingan bersama: pertahanan wilayah dan pelatihan militer. Kuki-Chin memanfaatkan keberadaan JA-FHS untuk memperkuat posisi mereka, sedangkan JA-FHS mendapatkan perlindungan dan lokasi strategis untuk membangun jaringan militan di Chittagong Hill Tracts.

Di sisi lain, SDF/YPG di Suriah Timur juga mencontoh model “franchise” serupa PKK. SDF menjadi cabang militer PKK di Suriah, menekankan pertahanan komunitas Kurdi, dan mengelola wilayah secara de facto meski tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Suriah.

Ketiga organisasi ini menunjukkan pola umum: penggunaan wilayah perbatasan strategis, pembangunan jaringan cabang, dan manajemen basis lokal untuk tujuan strategis. Baik KIA, PKK, maupun SDF sama-sama memanfaatkan konflik geopolitik atau internal negara untuk memperkuat posisi mereka.

KIA, seperti PKK, menekankan hubungan lintas perbatasan. Wilayah pegunungan Kachin di Myanmar memungkinkan mereka mengatur operasi militer, logistik, dan pelatihan tanpa gangguan langsung dari pemerintah pusat. SDF juga mengandalkan wilayah Suriah Timur yang relatif terisolasi.

Kuki-Chin, dengan hubungan JA-FHS, menunjukkan bagaimana kelompok etnis bisa memanfaatkan aliansi sementara dengan kelompok ideologis berbeda demi keuntungan operasional. Ini berbeda dengan PKK/YPG yang tetap berfokus pada agenda etnis dan ideologi yang konsisten.

Hubungan KIA dengan CIA di masa lalu bersifat strategis, untuk menekan pemerintah Myanmar. Dukungan ini tidak terkait ideologi jihad, berbeda dengan tujuan JA-FHS yang lebih bersifat transnasional dan ekstremis. Pola ini mirip PKK yang menerima simpati dari diaspora Kurdi tetapi tetap mengutamakan agenda otonomi.

SDF/YPG juga mencontoh model franchise PKK dengan menjaga kontrol wilayah de facto, mengatur administrasi lokal, dan mengelola keamanan internal. Hal ini memperlihatkan kesamaan strategi antara Asia Tenggara dan Timur Tengah dalam mempertahankan identitas etnis di tengah tekanan negara pusat.

Kolaborasi Kuki-Chin dengan JA-FHS menunjukkan kompleksitas hubungan antara kelompok etnis dan ideologis. Meskipun tujuan akhirnya berbeda, kepentingan operasional bersama memungkinkan terjadinya kerja sama yang pragmatis.

Ketiga contoh ini menyoroti bagaimana kelompok etnis dan militan memanfaatkan jaringan lokal dan lintas batas. Wilayah yang sulit dijangkau menjadi faktor penting dalam keberhasilan operasi mereka, baik untuk latihan, penyimpanan senjata, maupun manajemen wilayah.

KIA, PKK, dan SDF sama-sama menghadapi dilema antara legitimasi politik dan tekanan militer. Mereka harus menyeimbangkan kebutuhan pertahanan etnis dengan tuntutan negara pusat, serta menjaga hubungan dengan aliansi luar yang kadang bertentangan dengan ideologi utama.

Kuki-Chin dan JA-FHS juga menghadapi tekanan hukum dari pemerintah Bangladesh. Penangkapan pendiri JA-FHS dan anggota Kuki-Chin menunjukkan bahwa strategi kolaboratif mereka menghadapi risiko tinggi, mirip dengan PKK yang terus menghadapi operasi militer Turki.

Analisis ini memperlihatkan pola umum dalam konflik etnis dan militan: pemanfaatan wilayah strategis, hubungan lintas perbatasan, cabang operasional, dan aliansi pragmatis. Strategi ini diterapkan baik di Asia Tenggara maupun Timur Tengah.

KIA, PKK, dan SDF menunjukkan bahwa perjuangan etnis bisa memanfaatkan geopolitik global untuk mempertahankan wilayah dan identitas. Meskipun ada perbedaan ideologi, strategi organisasi-organisasi ini menunjukkan kesamaan dalam manajemen konflik dan operasi militer.

Akhirnya, hubungan Kuki-Chin dengan JA-FHS, KIA dengan CIA, dan SDF dengan PKK menegaskan bahwa konflik modern sering melibatkan kombinasi etnis, ideologi, dan kepentingan geopolitik. Hubungan ini tidak selalu linier, tetapi menunjukkan kompleksitas perang proksi dan strategi pertahanan etnis di berbagai belahan dunia.

Read more »
Subscribe to: Comments (Atom)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Dhaj-News © 2015. All Rights Reserved.
Powered by Blogger | Shared by JOJOThemes
Powered by Blogger.