Dhaj-News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi global setelah menyampaikan pernyataan keras di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) ke-56 di Davos, Swiss, Rabu, 21 Januari 2026. Dalam pidato yang disiarkan langsung oleh CNN, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland demi kepentingan keamanan nasional strategis.

Di hadapan para pemimpin dunia, Trump membuka pidatonya dengan kritik tajam terhadap NATO. Ia menyatakan bahwa selama puluhan tahun Amerika Serikat telah menanggung beban terbesar aliansi tersebut tanpa memperoleh imbalan yang setimpal. Menurutnya, kontribusi AS semata-mata digunakan untuk melindungi Eropa dari ancaman Uni Soviet di masa lalu dan Rusia saat ini.

Trump secara eksplisit menyebut bahwa Amerika Serikat tidak pernah mendapatkan apa pun dari NATO selain kewajiban membayar biaya. Ia mengklaim bahwa sebelum masa kepemimpinannya, AS menanggung hampir seluruh biaya operasional NATO karena negara-negara anggota lain enggan memenuhi kewajiban finansial mereka.

Nada pidato kemudian beralih ke tuntutan yang lebih spesifik dan mengejutkan. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat meminta Greenland dari Denmark, termasuk hak kepemilikan penuh atas wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa kepemilikan mutlak diperlukan untuk tujuan pertahanan.

Menurut Trump, pertahanan tidak bisa dijalankan hanya dengan sistem sewa atau pengaturan administratif. Ia menyebut bahwa secara hukum maupun psikologis, wilayah strategis seperti Greenland tidak dapat dipertahankan secara efektif tanpa kepemilikan penuh oleh Amerika Serikat.

Dalam penjelasannya, Trump menggambarkan Greenland sebagai bongkahan es besar di tengah samudra yang memiliki posisi sangat strategis. Ia menekankan bahwa dalam skenario konflik global, jalur lintasan rudal dan aktivitas militer akan melintasi kawasan tersebut.

Trump menyatakan bahwa banyak rudal balistik di masa depan akan terbang tepat di atas Greenland. Karena itu, menurutnya, wilayah tersebut menjadi kunci bagi pertahanan Amerika Serikat sekaligus keamanan internasional secara lebih luas.

Ia menambahkan bahwa permintaan terhadap Greenland ditujukan untuk menjaga musuh potensial yang berbahaya agar tetap berada dalam jarak aman. Trump menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya melindungi dunia dari ancaman yang terus berkembang.

Dalam pernyataan yang menuai tanda tanya, Trump juga menyinggung rencana pembangunan instalasi pertahanan megah di Greenland. Ia menyebut akan membangun “kubah emas terbesar yang pernah ada,” meski pernyataannya terpotong dalam klip video yang beredar.

Pidato tersebut disampaikan di panggung utama WEF dengan latar biru bertuliskan “World Economic Forum Annual Meeting 2026.” Trump berdiri di podium, sementara layar raksasa menampilkan wajahnya, menambah sorotan global terhadap pernyataannya.

CNN menandai pernyataan ini sebagai berita mendadak dengan tajuk bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional strategis. Penekanan itu mencerminkan betapa mengejutkannya klaim Trump bagi audiens internasional.

Pernyataan ini bukanlah hal baru sepenuhnya. Pada 2019, saat menjabat pada periode pertamanya, Trump pernah mengusulkan pembelian Greenland dari Denmark. Usulan tersebut kala itu ditolak secara tegas oleh pemerintah Denmark dan otoritas Greenland.

Greenland sendiri merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark dengan populasi sekitar 56.000 jiwa, sebagian besar berasal dari komunitas Inuit. Wilayah ini juga dikenal kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral langka yang bernilai strategis.

Meski sering digambarkan Trump sebagai es besar di tengah lautan, Greenland memiliki peran militer penting sejak era Perang Dingin. Amerika Serikat telah lama mengoperasikan Pangkalan Udara Thule di wilayah tersebut sebagai bagian dari sistem pertahanan Arktik.

Reaksi langsung para pemimpin Eropa di Davos tidak terlihat dalam siaran video. Namun, sejumlah analis menilai pernyataan Trump sebagai upaya menekan sekutu dan menegosiasikan ulang peran serta kontribusi NATO.

Dalam konteks geopolitik terkini, tuntutan ini dinilai berpotensi memperburuk hubungan Amerika Serikat dengan Eropa. Ancaman Trump sebelumnya terkait tarif dagang terhadap sekutu juga dinilai memperkuat kesan tekanan sepihak.

Pemerintah Greenland pada tahun-tahun sebelumnya telah menegaskan penolakan terhadap ide penjualan wilayah mereka. Perdana Menteri Greenland, Múte Egede, secara konsisten menyatakan bahwa Greenland bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Pidato Trump di Davos dinilai sejumlah pengamat sebagai titik penting dalam diplomasi internasional. Hal ini terutama karena Amerika Serikat tengah menghadapi persaingan strategis dengan Rusia dan China di kawasan Arktik, di mana Greenland memegang peran kunci.

Di media sosial X, pernyataan Trump memicu gelombang reaksi keras. Sejumlah pengguna menuduh Trump mengabaikan sejarah dan kontribusi NATO, sementara yang lain membela klaim bahwa Amerika Serikat memang menanggung sebagian besar beban pertahanan Eropa.

Sebagian komentar menyebut pidato tersebut sebagai bentuk arogansi dan mempermalukan Amerika Serikat di panggung global. Namun, ada pula yang menilai Trump sekadar menyuarakan kepentingan nasional Amerika secara lugas dan tanpa basa-basi.

Pada akhirnya, pernyataan Trump di Davos menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan NATO dan hubungan transatlantik. Dengan menggunakan forum global sebagai panggung, Trump tampak menegaskan kembali agenda nasionalisnya yang berpotensi mengubah arah geopolitik dunia.

Pasukan SDF yang berafiliasi dengan PKK dilaporkan telah melakukan penarikan diri dari kota Jazaa menuju kota Al-Yarubiyah, menurut sejumlah sumber lapangan. Langkah ini merupakan bagian dari reorganisasi dan penempatan ulang posisi militer di wilayah timur Suriah, yang menunjukkan adanya dinamika baru di garis depan konflik.

Evakuasi ini juga termasuk pemindahan seluruh korban luka dari rumah sakit di Al-Hasakah ke fasilitas medis di Qamishli dan Al-Malikiyah. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi beban medis dan logistik di kota yang semakin rawan konflik.

Sumber lapangan menyebutkan bahwa penarikan SDF dari Jazaa bukan semata-mata mundur, melainkan strategi untuk menguatkan posisi di lokasi lain yang lebih strategis, seiring meningkatnya tekanan dari pasukan pemerintah Suriah dan faksi-faksi bersenjata lokal.

Pemindahan korban luka menunjukkan tingginya angka kehilangan personel di pihak SDF selama beberapa minggu terakhir. Rumah sakit di Al-Hasakah dilaporkan kewalahan menampung jumlah pasien yang terus bertambah akibat bentrokan di sekitar Jazaa.

Beberapa analis politik menilai bahwa reorganisasi pasukan SDF ini juga terkait dengan dinamika internal PKK, yang berusaha menjaga kestabilan logistik dan moral pasukan di tengah tekanan militer yang meningkat.

Evakuasi medis yang dilakukan ke Qamishli dan Al-Malikiyah menunjukkan kapasitas fasilitas medis SDF yang terbatas di Jazaa. Pemindahan ini juga meminimalkan risiko korban tambahan jika kota kembali menjadi medan pertempuran.

Warga lokal Jazaa menyatakan bahwa situasi di kota mereka semakin tidak aman. Penarikan SDF meninggalkan kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, termasuk pasukan pemerintah dan milisi pro-Suriah.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa peralatan militer dan logistik juga dipindahkan bersamaan dengan mundurnya pasukan, sebagai langkah menjaga aset strategis tetap aman dari serangan lawan.

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa mundurnya SDF ke Al-Yarubiyah dilakukan secara terkoordinasi, sehingga tidak menimbulkan kekacauan massal, meski tetap ada risiko serangan selama proses penarikan.

Situasi ini mengindikasikan bahwa konflik di Jazaa semakin intensif, dengan tekanan meningkat dari semua pihak yang ingin menguasai kota tersebut, termasuk SDF, pemerintah Suriah, dan milisi lokal lainnya.

Analisis militer menyebut bahwa mundurnya SDF bisa menjadi bagian dari strategi defensif jangka panjang, di mana mereka memilih mengkonsolidasikan kekuatan daripada mempertahankan posisi yang rentan terhadap serangan.

Langkah evakuasi medis juga memperlihatkan perhatian SDF terhadap personel mereka, meski dalam kondisi perang, mereka tetap memprioritaskan keselamatan anggota yang terluka.

Beberapa pengamat politik menekankan bahwa mundurnya SDF dari Jazaa bisa berdampak pada keseimbangan kekuatan di wilayah timur Suriah, terutama dalam kaitannya dengan kontrol atas jalur logistik dan perbatasan dengan Irak.

Kehadiran korban luka yang dievakuasi di Qamishli dan Al-Malikiyah juga menambah beban rumah sakit di kota-kota tersebut, sehingga memerlukan dukungan medis tambahan dari wilayah sekitar.

SDF tampak melakukan pergerakan yang hati-hati, menekankan koordinasi dan keamanan, sehingga meski mundur, mereka tetap mempertahankan kontrol sebagian wilayah strategis.

Beberapa warga Jazaa menyatakan kekhawatiran terhadap kemungkinan kerusuhan atau serangan pihak ketiga setelah mundurnya pasukan SDF dari kota mereka.

Mundurnya SDF juga berimplikasi pada kontrol wilayah dan keamanan lokal, di mana pemerintah Suriah kemungkinan akan memanfaatkan kesempatan untuk memperluas pengaruhnya.

Pengamat konflik menyatakan bahwa langkah ini menandakan kesulitan operasional SDF, terutama dalam menghadapi tekanan militer yang meningkat dan kebutuhan logistik yang tinggi.

Selain itu, mundurnya pasukan juga bisa memengaruhi morale pejuang SDF di wilayah lain, yang mungkin menilai penarikan ini sebagai tanda kelemahan atau strategi defensif yang diperlukan.

Evakuasi korban luka ke rumah sakit lain juga menunjukkan bahwa SDF memiliki jaringan medis yang terorganisir, meski kondisi perang membuat proses evakuasi tetap berisiko tinggi.

Situasi di Jazaa kini menjadi sorotan banyak pihak, karena mundurnya SDF membuka peluang bagi perubahan aliansi dan dominasi militer baru di wilayah timur Suriah.

Dengan kondisi ini, masa depan Jazaa menjadi tidak pasti, dan dinamika militer di sekitar wilayah Al-Yarubiyah dan Qamishli kemungkinan akan semakin kompleks seiring proses konsolidasi SDF di lokasi baru.

Kabul – Gelombang pengungsi Afghanistan yang dipaksa kembali dari Pakistan dan Iran terus membengkak sepanjang 2025, dengan lebih dari 2,4 juta orang menyeberang perbatasan sejak awal tahun, menurut data Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), menciptakan beban berat bagi pemerintah Emirat Afghanistan yang kini mengelola 46 kota penampungan di 29 provinsi.

Pusat penerimaan utama terletak di titik-titik perbatasan strategis, seperti Torkham di Provinsi Nangarhar timur yang berbatasan dengan Pakistan, di mana ribuan keluarga tiba setiap hari melalui truk penuh barang seadanya, menjadi gerbang utama bagi sekitar 600.000 pengungsi yang kembali hanya dalam beberapa bulan terakhir.

Selain Torkham, Spin Boldak di Provinsi Kandahar selatan juga menjadi pusat krusial, khususnya bagi mereka yang datang dari wilayah Peshawar di Pakistan, di mana Organisasi Internasional Migrasi (IOM) mengoperasikan pusat transit untuk memberikan makanan dan pemeriksaan kesehatan awal bagi para pemulung yang kelelahan setelah perjalanan panjang.

Di sisi barat, Islam Qala di Provinsi Herat menerima pengungsi dari Iran, dengan lebih dari 1,3 juta orang yang dipulangkan secara paksa sepanjang 2025, membuat pusat ini overload dan sering kali hanya mampu menangani satu dari sepuluh pengungsi yang membutuhkan bantuan mendesak. Pemerintah Afghanistan juga menyediakan fasilitas kesehatan dan peluang kerja saat kembali desa masing-masing.

Milak di Provinsi Nimroz barat daya juga berfungsi sebagai pos penerimaan penting dari Iran, di mana IOM dan mitra membangun delapan pusat resepsi dan transit untuk mendistribusikan bantuan tunai serta transportasi, meski kapasitasnya terbatas di tengah banjir pengungsi yang tak terduga.

Kamp Omari di dekat Torkham, Nangarhar, menjadi salah satu pusat ikonik yang menangani ribuan kedatangan harian dari Pakistan, dengan tenda-tenda darurat yang menampung keluarga sementara sebelum mereka dipindahkan ke kota-kota seperti Jalalabad atau Kabul.

Pusat sementara di Kabul, yang baru saja diresmikan oleh IOM pada Agustus 2025, dirancang untuk 76 pengungsi sekaligus, menyediakan tempat berteduh bagi mereka yang tidak punya kerabat atau rumah, meski permintaannya jauh melebihi pasokan.

Di Ghazni dan Kandahar, pusat-pusat lokal seperti di Distrik Takhta Pul menangani pendaftaran dan bantuan awal, di mana pengungsi menerima uang tunai dari UNHCR sebelum melanjutkan perjalanan ke desa asal yang sering kali hancur akibat perang dan gempa bumi baru-baru ini.

Kondisi di pusat-pusat ini secara umum memprihatinkan, dengan banyak pengungsi yang tiba tanpa dokumen, tanpa rumah, dan tanpa pendapatan, terjebak dalam kemiskinan ekstrem di mana 23 juta warga Afghanistan bergantung pada bantuan kemanusiaan, menurut laporan PBB Juli 2025.

Di Kamp Omari, kondisi sanitasi buruk dengan lumpur dan debu yang menyelimuti tenda-tenda, membuat penyakit kulit merajalela di kalangan anak-anak, sementara overcrowding menyebabkan ketegangan sosial antar keluarga yang berebut makanan terbatas.

Ketersediaan listrik di pusat-pusat perbatasan seperti Torkham dan Spin Boldak sering kali tidak stabil, bergantung pada generator diesel yang langka, menyebabkan pemadaman malam hari yang membuat pengungsi kesulitan mengisi daya ponsel atau menerangi tenda mereka.

Upaya peningkatan listrik di Omari baru-baru ini dilakukan melalui aktivasi antena seluler oleh Otoritas Regulasi Telekomunikasi Afghanistan (ATRA) pada April 2025, yang juga mendistribusikan kartu SIM sementara, meski listrik untuk penerangan masih terbatas dan sering mati setelah matahari terbenam.

Air bersih menjadi tantangan utama di Islam Qala dan Milak, di mana sumur darurat sering kering akibat kekeringan parah, memaksa pengungsi mengantre berjam-jam untuk air kontaminasi yang berisiko menyebabkan diare dan penyakit lain di kalangan perempuan dan anak-anak.

Di Spin Boldak, pasokan air dari IOM mencakup distribusi galon harian, tapi tidak cukup untuk kebutuhan mencuci dan memasak bagi ribuan orang, dengan laporan NRC (Dewan Pengungsi Norwegia) menyoroti risiko kesehatan yang mengerikan bagi pengungsi yang kembali ke daerah gempa.

Peluang kerja bagi pengungsi di pusat-pusat ini mulai dibangkitkan kembali, karena ekonomi Afghanistan yang runtuh membuat lapangan kerja langka, dengan sebagian besar returnees terpaksa tinggal di permukiman informal di perkotaan seperti Jalalabad, berjuang mencari pekerjaan harian sebagai buruh tani atau pedagang kecil.

Di Nangarhar, sekitar 90 persen pengungsi dari Torkham menetap di sekitar Jalalabad, tapi tanpa keterampilan atau jaringan, banyak yang menganggur, dengan wanita menghadapi pembatasan adat yang melarang pekerjaan formal, meninggalkan mereka bergantung pada bantuan tunai terbatas dari UNHCR.

Meski demikian, beberapa inisiatif seperti program pelatihan dari IOM di Herat menawarkan peluang kerja sementara di sektor pertanian atau konstruksi, meski hanya menjangkau sebagian kecil, dengan rata-rata pendapatan harian kurang dari dua dolar AS.

Video laporan dari media lokal yang viral menyoroti fasilitas kesehatan di Kamp Omari sebagai satu-satunya titik terang, dengan rumah sakit berkapasitas 20 tempat tidur yang beroperasi 24 jam untuk menangani cedera perjalanan dan penyakit kronis bagi pengungsi dari Pakistan.

Di dalam Omari, terdapat tujuh klinik yang menyediakan prosedur bedah sederhana, perawatan rawat jalan, dan pengobatan penyakit kulit yang umum di kalangan pengungsi, sementara empat klinik luar di dekat perbatasan fokus pada skrining awal untuk disabilitas.

Layanan penyediaan anggota tubuh palsu bagi penyandang disabilitas juga tersedia, membantu korban perang lama yang kehilangan kaki atau tangan, meski antrean panjang menunjukkan kekurangan dokter dan obat-obatan di tengah keterbatasan yang ada.

Di tengah krisis ini, IOM memperingatkan bahwa tanpa pendanaan tambahan, hanya satu dari sepuluh pengungsi yang bisa dibantu, dengan perempuan dan anak-anak paling rentan menghadapi risiko kekerasan dan kelaparan di daerah tujuan mereka.

Pemerintah Taliban menandatangani 125 nota kesepahaman dengan organisasi internasional senilai 78 juta dolar AS untuk mendukung reintegrasi, tapi implementasi lambat akibat konflik internal dan sanksi global yang membatasi akses ke dana.

Akhirnya, nasib pengungsi ini tergantung pada solidaritas internasional, dengan UNHCR mendesak Pakistan dan Iran menghentikan deportasi paksa hingga kondisi Afghanistan membaik, agar kepulangan tak berujung pada penderitaan baru bagi jutaan jiwa yang lelah berlarian.

Tren kepulangan pengungsi ini akan terus meningkat. Di balik beban yang muncul, pemerintahan Afghanistan sedang menggenjot berbagai proyek untuk membuka lapangan kerja.

Damaskus, Suriah – Suriah memasuki babak baru dengan pengumuman kabinet baru yang dipimpin oleh Presiden interim Ahmed Al-Sharaa, menandai perubahan signifikan pasca-kejatuhan rezim Bashar Assad. Kabinet yang didominasi oleh tokoh-tokoh Sunni Muslim ini diharapkan membawa stabilitas dan perdamaian ke negara yang dilanda konflik berkepanjangan.

Pengumuman ini mendapat perhatian internasional, terutama dari Amerika Serikat. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menyatakan bahwa pembentukan kabinet baru ini merupakan langkah positif. Namun, ia menekankan bahwa terlalu dini untuk mencabut sanksi yang telah diberlakukan terhadap Suriah.

"Kami mengakui perjuangan rakyat Suriah yang telah menderita puluhan tahun di bawah pemerintahan despotik dan penindasan rezim Assad, dan kami berharap pengumuman ini mewakili langkah positif bagi Suriah yang inklusif dan representatif," ujar Tammy Bruce kepada wartawan.

Meskipun memberikan sinyal positif, AS tetap waspada dan akan memantau perkembangan lebih lanjut. Mereka menegaskan bahwa pencabutan sanksi akan bergantung pada verifikasi kemajuan dalam beberapa prioritas.

Namun, tantangan yang dihadapi kabinet baru ini sangat besar. Konflik masih berlanjut, kelompok bersenjata masih aktif, dan perekonomian Suriah berada dalam kondisi kritis. Jutaan orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Salah satu tugas utama kabinet baru adalah mengakhiri konflik melalui dialog politik yang inklusif. Mereka juga harus fokus pada pembangunan kembali infrastruktur dan perekonomian, serta mengatasi masalah kemanusiaan.

Tanggapan AS menunjukkan bahwa komunitas internasional, terutama negara-negara Barat, akan memantau dengan cermat langkah-langkah kabinet baru ini. Mereka menginginkan bukti nyata bahwa kabinet ini berkomitmen pada perdamaian, stabilitas, dan penegakan hukum.

Keberhasilan kabinet baru ini juga bergantung pada dukungan rakyat Suriah. Mereka harus mampu membangun kepercayaan dan persatuan di antara berbagai kelompok etnis dan agama.

Meskipun masa depan Suriah masih penuh ketidakpastian, pembentukan kabinet baru ini memberikan harapan baru.

Rakyat Suriah berharap bahwa kabinet ini dapat membawa perubahan positif dan mengakhiri penderitaan mereka.

Namun, tanpa tindakan nyata dan komitmen yang kuat, harapan ini bisa pupus. Komunitas internasional, termasuk AS, akan terus menekan kabinet baru untuk memenuhi janji-janji mereka.

Presiden Ahmed Al-Sharaa, yang baru usai rejim Bashar Al Assad, dan kabinetnya harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka mampu memimpin Suriah menuju masa depan yang lebih baik.

Mereka harus menunjukkan bahwa mereka berkomitmen pada perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat Suriah.

Tanggapan AS merupakan sinyal penting bahwa komunitas internasional siap mendukung Suriah, tetapi dengan syarat. Kabinet baru harus menunjukkan kemajuan nyata dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.

Masa depan Suriah bergantung pada kemampuan kabinet baru untuk memenuhi harapan rakyat dan komunitas internasional. Mereka harus mampu membangun kembali negara mereka dari kehancuran dan membawa perdamaian yang berkelanjutan.

Semoga informasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang situasi terkini di Suriah.

Dibuat oleh AI

Hal itu terlihat dalam paparan sebuah media mengenai menguatnya kepercayaan publik kepada Ansharullah, nama lain Houthi, jika dibandingkan denga kedua partai lawannya.

Pertanyaan dalam sebuah survei di Twitter itu mencakup siapa yang paling anda yakini bisa membela kepentingan Yaman melawan pihak luar.

Sekitar 40 persen memilih Ansharullah, 10 persen memilih Partai Kongres dan Islah.

Walaupun pertanyaan ini agak rancu, mengingat kelompok Houthi yang berkuasa di Sanaa justru berkoalisi dengan Partai Kongres karena sebelumnya sempat didukung oleh Presiden Abdullah Saleh pendiri Partai Kongres.

Meski saat itu dilaporkan Iran tidak merekomendasikan Houthi untuk menguasai ibukota Sanaa, namun penguasaan ibukota tetap terjadi atas dorongan di balik layar oleh pasukan yang masih loyak ke eks Presiden Abdullah Saleh dan dimotori para kemenakannya di Garda Republik seperti Tarik Saleh dan Ammar Saleh.

Baca: Pemerintahan Yaman Selatan (STC) Bertekad Perbaiki Tata Kelola Administrasi

Walau begitu Houthi tetap waspada kepada Partai Kongres dan langsung bergerak cepat ketika mengeksekusi Abdullah Saleh setelah diduga akan melakukan kudeta ke kekuasana Houthi di Sanaa.

Meski geng Abdullah Saleh akhirnya merapat ke pemerintah yang sah, Partai Kongres tetap menjadi partner utama koalisi Houthi di Sanaa dengan pembagian kekuasaan 50-50.

Baca: Masa Depan Parpol di Yaman

Sementara itu, Partai Islah yang pernah menguasai 80 persen kursi kabinet di pemerintahan yang sah kini semakin dipojokkan oleh Partai Kongres versi non Sanaa.

Partai Kongres berkoalisi dengan Dewan Transisi Selatan (STC) menghalau Islah. Kini STC menguasai 50 persen kursi kabinet sementara sisanya dibagi antara Partai Kongres dengan Islah.

Pernyataan ini dikeluarkan menyusul permintaan bantuan Armenia ke Rusia untuk melanggengkan penjajahan dan kegiatan teror mereka atas beberapa wilayah Azerbaijan termasuk Nagorno Karabakh.

Rusia menegaskan hanya akan membantu Armenia jika perang sudah masuk wilayah tersebut.

Sampai saat ini, Azerbaijan terus merebut kembali wilayah mereka yang dijajah Armenia sejak 30 tahun lalu dan menjadi kabar gembira kepada warga Azeri yang sudah terusir.

Tak tanggung-tanggung, Presiden Turki Recep Tayip Erdogan juga melakukan seruan yang sama.

Namun, beberapa pengamat mulai bertanya mampukah Turki dan perusahaan-perusahaan lokalnya mampu menyediakan produk tandingan?

Untuk di dalam negeri, kemungkinan besar perusahaan-perusahaan Turki bisa saja menyediakan substitusi tapi tidak di luar negeri.

Di sektor otomotif misalnya, justru saat ini Turki sedang membangun brand nya sendiri khususnya kendaraan listrik.

Tapi, bisakah di sektor retail dan produk lainnya. Untuk melihat produk Turki dapat mencari tagar #Support_TURKEY 

#buyturkishproducts

Namun banyak yang menduga jika Perancis memang berkeinginan untuk memperpanjang sikap permusuhannya, maka pelan tapi pasti, hal itu akan berpengaruh pada ekonominya.

Kisah pertempuran pasukan khusus atau komando AS vs Rusia selama empat jam memperebutkan ladang migas Suriah menjadi berita berulang-ulang di media.

Pasukan Rusia yang disebut berasal dari Wagner Group itu diduga ingin merebut sebuah ladang minyak dari penguasaan AS.

Wagner Group didukung oleh ratusan padukan khusus dari rejim Suriah.

Dan ratusan pula korban dari Rusia.

Saat perekonomian Eropa mengalami resesi akibat Covid-19, kedua negara berharap tidak terimbas oleh wabah yang sudah semakin luas tersebut.

Turki dan Latvia menarget angka US$1 miliar dolar sebagai langkah awal.

Sebuah cuitan di Twitter membuat banyak orang terheran karena Ketua Lembaga Oengawas Hak Azasi Manusia (HRW) menyebut ISIS lebih baik dari pemerintahan Irak era Noury Al Maliki.

Pernyataan ini mengherankan karena justru saat ini ISIS sudah punah dan Khalifahnya yang mantan anak buah Saddam Husein sudah dilaporkan terbunuh.

Menurut Kenneth Roth, Executive Director di HRW itu pemerintahan Al Maliki meminggirkan peran kaum Sunni selama pemerintahannya sehingga memberi ruang ISIS melakukan perekrutan.

Dalam debat Pilpres AS yang lalu, Donald Trump dan Hillary Clinton masing-masing saling menuduh sebagai 'pembuat' ISIS. Memang, para pimpinan ISIS adalah mantan tahanan AS di penjara Irak.

Sebelum ISIS lahir, AS juga pernah melancarkan perang berskala global ke Taliban. Namun belakangan, AS menjalin perjanjian damai dengan kelompok yang pernah memerintah di Afghanistan itu.

Label terorisme sepertinya hanya sebatas kepentingan. PKK/YPG yang masuk dalam daftar teroris di Eropa dan AS, malah saat ini menjadi mitra Trump melawan pemerintahan Bashar Al Asad di Suriah.

Hal ini membuat gusar Turki, pasalnya PKK bagi Ankara adalah kelompok teroris dan pemberontak.

Baca di sini:

Presiden Suriah Bashar Al Assad kembali melakukan sejumlah perubahan dalam struktur pemerintahannya.

Tekanan ekonomi akibat sanksi AS membuat mata uang Suriah jatuh tajam terhadap dolar

Sebelumnya Menteri Perdagangan Dalam Negeri diganti. Kini Perdana Menteri juga direshuffle.

Baca di sini selengkapnya:

Organisasi yang pernah mengklaim sebagai Khilafah ini pernah didirikan oleh kelompok tahanan AS bekas anak buah Saddam Husein di Partai Baath dan Militer Irak.

Berikut analisis tajam persaingan Rusia dan AS di bekas wilayah ISIS di Suriah

ilustrasi

DHAJ-NEWS | Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah pesawat nirawak (drone) milik Angkatan Bersenjata mereka ditembak hingga jatuh oleh kapal perang Amerika Serikat.

Sebelumnya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan salah satu kapal perang mereka yang berada di kawasan Teluk berhasil menembak jatuh drone diduga milik Iran. Insiden itu dilaporkan terjadi di Selat Hormuz pada Kamis (18/7) kemarin.

Abbas Araghchi meyakini bahwa drone yang jatuh tersebut bukan milik Iran, melainkan milik AS sendiri. Dia menduga drone tersebut tidak sengaja tertembak.

"Kami tidak kehilangan drone di Selat Hormuz atau di tempat lain. Saya khawatir USS Boxer telah menembak UAS mereka sendiri secara tidak sengaja!" kata Araghchi lewat akun Twitternya seperti dilansir dari AFP (19/7). (sumber)

ilustrasi

DHAJ-NEWS | Aksi unjuk rasa gerakan Rompi Kuning di Prancis kembali digelar hari ini, Sabtu (8/12). Belum lama turun ke jalan, para demonstran langsung terlibat bentrok dengan polisi anti huru-hara di Ibu Kota Paris.

Seperti dilansir Reuters, aparat kepolisian memperkirakan saat ini ada 1500 orang pengunjuk rasa yang berkumpul di Paris. Mereka langsung terlibat bentrok dengan polisi di dekat toko perhiasan Cartier, tak jauh dari monumen Arc de Triomphe.

Aparat dikabarkan menyitas 28 bom molotov dan sejumlah peralatan seperti palu, stik baseball, dan bola-bola besi dari sejumlah pengunjuk rasa yang ditangkap.

Polisi anti huru-hara mencoba membubarkan massa dengan gas air mata. Namun, karena kalah jumlah, mereka terpaksa mundur menyelamatkan diri. Mereka juga menempatkan sejumlah kendaraan meriam air di sekitar Arc de Triomphe untuk menghalau massa.

Unjuk rasa besar-besaran ini sudah memasuki pekan keempat. Mereka mengenakan rompi berwarna kuning terang yang biasa digunakan sebagai bagian dari prosedur keselamatan sopir-sopir Prancis. Hal itu dilakukan sebagai wujud kesetiakawanan terhadap kelas pekerja dan rakyat jelata.

Mereka memblokir jalan dan depot bahan bakar sejak hari pertama menggelar aksi demo pada 17 November lalu.

Sejak itu, banyak yang melanjutkan aksi blokade massa yang menyebabkan kemacetan dan kelangkaan bahan bakar menjelang musim libur. Peserta terus menggelar aksi protes setiap Sabtu.

Para pengunjuk rasa juga ternyata memiliki tujuan yang berbeda. Mereka bisa bersatu dan bergerak tanpa pemimpin. Padahal, aksi mereka digalang melalui media sosial.

Beberapa tetap menuntut diturunkannya pajak bahan bakar dan beban keuangan lain. Mereka menilai keluarga dengan penghasilan rendah harus menanggung beban ambisi Macron untuk mendorong reformasi dan membangkitkan perekonomian Prancis.

Sementara, pendemo lainnya berpandangan politis dengan menuntut Macron mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Prancis.

Mereka kecewa karena keputusan Macron menghapus pajak kesejahteraan bagi orang kaya, tak lama setelah memenangkan kursi kepresidenan tahun lalu. Selain itu, ada yang menuntut kenaikan upah minimum dan uang pensiun. (sumber)

Chinese Secret Intelligence Service (CSIS)

DHAJ-NEWS | Afrika belakangan menjadi arena pertempuran para kekuatan asing untuk mengeruk keuntungan.

Selain pemain lama, Eropa dan Afrika, kini hadir Tiongkok, Jepang, Turki, (baca) India dan lain sebagainya.

Banyak analisis yang mengemukakan keunggulan Tiongkok (baca) di Afrika karena dukungan dana. Tapi, di balik itu, peran intelijennya sangat berperan penting.

Dalam buku Gideon's Spies: The Secret History of the Mossad, dijelaskan bagaimana intelijen Tiongkok (CSIS) ikut bermain dalam politik lokal yang saat itu dicoba digagalkan oleh Mossad, agen intelijen Israel, yang juga punya kepentingan di Afrika.

Beberapa kejadian politik, kudeta dan pembunuhan sarat dengan permainan intelijen.

Baca di sini selengkapnya

Iran baru-baru ini dilaporkan berhasil melakukan uji coba pesawat siluman Qaher F 313. Uji Coba taxi test itu dilakukan sebelum melakukan penerbangan.

Pesawat siluman buatan sendiri ini dilabegi oleh hampir semua media sebagai pesawat mainan saat diluncurkan oleh Presiden Mahmoud Ahmadinejad sebelum Rouhani.

Ahmadinejad disebut telah menipu dan berbohong kepada rakyat karena memamerkan pesawat 'plastik'.

Namun, uji coba kali ini nampaknya membuat tuduhan tersebut tidak layak untuk dipercaya.

Sebuah video pribadi bocor ke publik membuat heboh netizen Mesir. Pasalnya, dalam tayangan tersebut (lihat), terlihat putri Gamal Abdel Nasser sedang menari bergoyang.

Yang membuat heboh adalah, tarian bersama penari perut itu dilakukan Mona Gamal Abdel Nasser di depan Duta Besar Israel untuk Kairo, David Govrin (baca).

Sontak netizen sangat marah, apalagi tuan rumah acara tersebut dikenal sebagai agen mata-mata Israel sejak lama.

Mesir dan Israel mempunyai hubungan diplomatik. Meski begitu, bocornya acara ini dinilai melukai perasaan publik.

ilustrasi

Hubungan Turki dengan negara-negara Eropa memanas baru-baru ini, khususnya Jerman, Belanda dan Austria.

Satu yang menarik adalah ketika Presiden Turki Recep Erdogan membongkar keterlibatan Jerman dalam melindungi dan membina teroris. Jerman pun membantah (baca).

Namun apa yang disebut Erdogan bukan isapan jempol. Jerman sebagai produsen teroris tidak hanya soal gerakan Gulen yang bermusuhan dengan Erdogan atau kelompok-kelompok separatis Kurdi yang anti Turki baik di dalam negeri maupun Suriah. (baca)

Jauh sebelum NATO mempunyai program Operasi Gladio-B (baca), untuk melatih para teroris menghantui warga Eropa, Jerman telah sejak perang dunia I mempelopori terorisme. (baca)



Adalah Max von Oppenheim (baca) pegawai Jerman keturunan Yahudi, yang menjadi pencetusnya. Dia, yang kadang disebut juga dengan Abu Jihad ("Father of Holy War"), mengarang beberapa publikasi teror yang dibahasaarabkan, agar kelihatan Islami, untuk menjadi 'kitab suci' kalangan teroris.

Selebaran provokasi jihad yang dibuat Max von Oppenheim mencatut nama Sultan Turki

Saat itu, walaupun sebagai penghasil misionaris ulung di berbagai negara, Jerman, bersama Ottoman, berseteru dengan negara-negara Eropa lainnya.

Dia diberi wewenang untuk merekrut para tahanan Muslim tak berdaya di 'Half Moon Camp' untuk menjadi pelaku teror dan penyebar ke negara-negara jajahan yang berpenduduk Muslim.

Saat ini hampir semua negara Barat mempunyai program yang sama yang dirintis Oppenheim. CIA, FBI, Rusia dll disebut bahkan mempunyai ribuan 'binaan' dalam proyek serupa.

Sebanyak 160 orang tewas dalam tiga bulan bentrokan antara militer dan kelompok etnis bersenjata di negara bagian Shan, Myanmar. Menurut pejabat senior Myanmar, pada Selasa (28/2), bentrokan terjadi di tengah upaya untuk memulai kembali perundingan perdamaian.

Lebih dari 20.000 orang telah mengungsi sejak pertempuran antara tentara dan beberapa kelompok etnis bersenjata meletus di dekat perbatasan Tiongkok pada akhir November.

Kerusuhan telah merebak di seluruh negara bagian Shan dan negara bagian Kachin. Kondisi ini menghambat upaya pemerintah Aung San Suu Kyi untuk mengakhiri dekade panjang konflik di perbatasan negara.

Serangan militer yang telah berlangsung sejak pertengahan 2016, semakin meningkat setelah beberapa kelompok bersenjata, yang dikenal sebagai Aliansi Utara, melancarkan serangan besar di Shan utara. Militer Myanmar lalu meresponsnya dengan artileri berat dan serangan udara.

Para ahli mengatakan pertempuran di daerah perbatasan menjadi sangat intens sejak 1980-an. Situasi itu telah mendorong PBB untuk memperingatkan terjadinya krisis kemanusiaan di daerah konflik, khususnya di Kachin, tempat sekitar 100.000 orang mengungsi sejak 2011, dilaporkan Suara Pembaharuan

Lebih jauh, kepala staf umum militer Myanmar memaparkan jumlah korban tewas akibat bentrokan. Paling tidak, ada 74 tentara, 15 polisi, 13 pejuang milisi pemerintah dan, 13 warga sipil dinyatakan tewas.

“Kami menemukan 45 mayat musuh dan menangkap empat orang,” kata Jenderal Mya Tun Oo di Naypyidaw, seraya berspekulasi bahwa ratusan pemberontak mungkin telah tewas dalam kekerasan itu.

Informasi tentang jumlah korban tewas muncul saat pemerintah Myanmar mempersiapkan untuk putaran kedua pembicaraan damai pada Maret. Negosiasi telah berulang kali dilakukan karena kebuntuan politik dengan kelompok-kelompok bersenjata.
 

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald John Trump untuk pertama kalinya mengakui kesimpulan komunitas intelijen AS yang menuduh Rusia terlibat dalam serangan cyber selama pemilu presiden AS. Pengakuan Trump ini disampaikan Reince Priebus yang ditunjuk Trump sebagai kepala staf Gedung Putih yang baru.

Priebus mengatakan bahwa Trump kini meyakini Rusia berada di balik peretasan email organisasi Partai Demokrat. Meski demikian, Priebus tidak menjelaskan apakah Trump setuju bahwa tuduhan peretasan itu juga dialamatkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

”Dia menerima kenyataan bahwa kasus ini dilakukan entitas di Rusia, sehingga tidak masalah,” kata Priebus dalam "Fox News Sunday” yang dikutip Reuters, Senin (9/1/2017).

Trump sebelumnya menolak tuduhan bahwa Rusia berada di balik serangan cyber selama pemilu AS yang bertujuan untuk membantu kemenangannya. Trump justru curiga serangan cyber dilakukan oleh China.

Pengakuan Trump atas kesimpulan intelijen AS ini muncul menjelang pelantikannya sebagai presiden AS pada 20 Januari 2017 mendatang.

Laporan intelijen AS pada pekan lalu terang-terangan menyebut Putin sebagai pemberi perintah serangan cyber terhadap email Komite Nasional Demokrat dengan tujuan memenangkan Trump sebagai presiden AS. (sumber)