Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 6:09 PM


Perang Rusia dengan Chechnya pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an kerap dijadikan contoh bagaimana negara pusat menghadapi entitas separatis yang sempat berdiri secara de facto. Dalam banyak aspek, pengalaman Chechnya memiliki kemiripan struktural dengan posisi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan administrasi AANES di timur Suriah saat ini.

Chechnya pernah mendeklarasikan kemerdekaan setelah runtuhnya Uni Soviet dan selama beberapa tahun berfungsi sebagai entitas de facto di luar kendali Moskow. Meski tidak diakui secara internasional, pemerintahan Chechnya kala itu memiliki aparat keamanan, struktur politik, dan kontrol wilayah yang relatif solid.

Situasi tersebut dapat dibandingkan dengan SDF dan AANES di Suriah timur, yang sejak perang melawan ISIS mengelola wilayah luas, memiliki institusi sipil, serta menjalin hubungan luar negeri terbatas, terutama dengan Amerika Serikat dan mitra koalisi. Seperti Chechnya, entitas ini juga tidak memiliki pengakuan kedaulatan internasional.

Perbedaan utama terletak pada konteks geopolitik. Rusia menghadapi Chechnya sebagai konflik internal pasca-imperium, sementara Suriah berhadapan dengan SDF dalam lanskap perang proksi internasional yang melibatkan Amerika Serikat, Turki, Iran, dan Rusia sendiri.

Namun, persamaan paling penting adalah status de facto yang rapuh. Chechnya, meski pernah “merdeka” secara praktis, tidak mampu mengamankan legitimasi jangka panjang dan akhirnya kembali dikuasai Moskow melalui dua perang besar yang brutal.

Rusia tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga strategi kooptasi elite lokal. Figur seperti Ramzan Kadyrov menjadi simbol bagaimana Moskow mengakhiri separatisme bukan dengan pembubaran identitas lokal, melainkan dengan integrasi keras di bawah negara pusat.

Model ini sering dibaca sebagai preseden bagi Damaskus dalam menghadapi SDF. Pemerintah Suriah dapat menempuh jalan serupa, menggabungkan tekanan militer, negosiasi politik, dan integrasi elite lokal untuk mengakhiri status otonomi de facto di timur Suriah.

Meski wilayah Chechnya jauh lebih kecil dibandingkan kawasan SDF, posisi strategis dan simboliknya serupa. Chechnya adalah ujian kedaulatan Rusia, sebagaimana Suriah timur menjadi ujian keutuhan teritorial Suriah pascaperang saudara.

Perbandingan lain dapat ditarik dengan Dewan Transisi Selatan (STC) di Yaman. STC pernah mendominasi Yaman Selatan selama hampir satu dekade, menguasai Aden dan institusi penting, serta tampil sebagai kekuatan politik dan militer tersendiri.

Namun, meski kuat di lapangan, STC akhirnya membubarkan diri secara formal dan masuk ke dalam kerangka negara Yaman melalui kesepakatan politik. Dominasi de facto tidak berujung pada kemerdekaan permanen, melainkan reintegrasi dengan kompromi.

Kasus STC menunjukkan bahwa kekuatan lokal yang lahir dari perang tidak selalu berakhir sebagai negara baru. Dalam banyak kasus, mereka dilebur kembali ke negara pusat ketika keseimbangan kekuatan regional berubah.

Hal serupa berpotensi terjadi pada SDF jika dukungan internasional melemah atau terjadi kesepakatan regional yang lebih luas antara Damaskus, Ankara, dan aktor global. Status otonomi bisa berakhir bukan lewat satu pertempuran besar, melainkan melalui proses politik bertahap.

Dari Chechnya hingga Yaman Selatan, satu pola terlihat jelas: entitas de facto tanpa pengakuan internasional sangat bergantung pada konteks geopolitik eksternal. Ketika konteks itu berubah, posisi mereka ikut goyah.

Pola ini juga relevan untuk Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia sejak awal 1990-an. Somaliland memiliki pemerintahan, mata uang, dan keamanan sendiri, serta stabilitas yang jauh lebih baik dibandingkan Somalia selatan.

Seperti Chechnya dan SDF, Somaliland menikmati status de facto yang panjang tanpa pengakuan internasional. Keberlangsungannya bergantung pada keseimbangan regional di Tanduk Afrika dan lemahnya negara pusat Somalia selama bertahun-tahun.

Namun, jika Somalia berhasil memperkuat negara, membangun konsensus internal, dan mendapatkan dukungan regional yang solid, skenario reintegrasi Somaliland tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan, meski jalannya akan jauh lebih politis dibandingkan militer.

Pengalaman Chechnya menunjukkan bahwa waktu tidak selalu berpihak pada entitas separatis. Status de facto yang lama bukan jaminan menuju kemerdekaan formal, terutama jika negara pusat berhasil bangkit.

Dalam konteks Suriah, Chechnya menjadi pengingat bahwa negara yang selamat dari perang panjang cenderung berupaya memulihkan kedaulatannya secara penuh. SDF, seperti Chechnya di masa lalu, berada di persimpangan antara integrasi, kooptasi, atau konfrontasi.

Sementara itu, kasus STC dan Somaliland memperlihatkan variasi jalur non-militer, di mana negosiasi dan perubahan regional dapat menentukan nasib entitas de facto lebih dari kekuatan senjata semata.

Pada akhirnya, dari Grozny hingga Hasakah, dari Aden hingga Hargeisa, sejarah menunjukkan bahwa entitas yang lahir dari kekosongan negara jarang bertahan sebagai negara merdeka tanpa pengakuan internasional. Mereka lebih sering menjadi bagian dari babak panjang negosiasi, konflik, dan rekonstruksi negara pusat.

Republik Artsakh

Pengalaman Republik Artsakh di Nagorno-Karabakh memperkuat pola tersebut. Artsakh berdiri sebagai entitas Armenia de facto sejak awal 1990-an, dengan pemerintahan, militer, dan institusi sipil sendiri, namun tanpa pengakuan internasional yang berarti.

Selama hampir tiga dekade, keberadaan Artsakh bertumpu pada keseimbangan kekuatan regional dan dukungan Armenia. Namun situasi berubah drastis ketika Azerbaijan, dengan dukungan teknologi militer modern dan konstelasi geopolitik yang menguntungkan, berhasil memulihkan kendali atas Nagorno-Karabakh.

Pada akhirnya, Republik Artsakh dibubarkan dan wilayah Nagorno-Karabakh diintegrasikan kembali ke Azerbaijan. Integrasi ini menandai berakhirnya status de facto yang lama, sekaligus menegaskan bahwa entitas tanpa pengakuan internasional tetap rentan ketika negara pusat mendapatkan momentum politik dan militer.

Kasus Artsakh menunjukkan bahwa waktu tidak selalu berpihak pada entitas separatis. Bahkan setelah puluhan tahun eksistensi de facto, perubahan keseimbangan regional dapat dengan cepat membalikkan situasi di lapangan.

Jika pola ini diterapkan pada Suriah, maka posisi SDF tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militernya sendiri, tetapi oleh sejauh mana dukungan internasional bertahan dan bagaimana Damaskus membangun kembali negara serta merajut kesepakatan regional.

Dari Chechnya, Yaman Selatan, hingga Artsakh, satu pelajaran utama mengemuka: entitas yang lahir dari konflik dan kekosongan negara cenderung berakhir pada integrasi kembali ke negara pusat, baik melalui perang terbuka, negosiasi politik, maupun perubahan geopolitik yang menentukan arah sejarah.

Baca selanjutnya

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 4:43 AM
Perkembangan cepat terjadi di Suriah utara dan timur laut seiring bergeraknya sejumlah aktor militer dan ekonomi dalam satu momentum yang dinilai menentukan. Situasi di lapangan menunjukkan keterkaitan erat antara operasi militer, dinamika keamanan, dan agenda pemulihan ekonomi nasional.

Pasukan Sanadid Shammar dilaporkan mulai melakukan pergerakan terkoordinasi dengan pemerintah Suriah. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam peta aliansi lokal, terutama di wilayah Jazirah yang selama ini menjadi arena tarik-menarik pengaruh.

Di saat yang sama, laporan mengenai terjadinya perpecahan di dalam barisan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mulai mencuat, khususnya di garis pertahanan selatan Hasakah. Retakan internal ini disebut memengaruhi kesiapan tempur dan stabilitas kendali wilayah.

Tekanan militer kian meningkat dengan bergeraknya pasukan tentara Suriah dari arah wilayah Operasi Naba’ al-Salam. Pasukan ini dilaporkan hampir bertemu dengan unit-unit tentara Suriah yang datang dari arah Shaddadi, membentuk kepungan strategis di wilayah selatan Hasakah.

Pertemuan dua poros pasukan tersebut dipandang sebagai langkah krusial untuk mengamankan jalur-jalur utama dan mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata yang masih bertahan di kawasan itu.

Di front lain, pertempuran sengit dilaporkan terjadi di wilayah Sarrin. Bentrokan ini dikaitkan dengan upaya merebut kembali Ain al-Arab atau Kobane, yang selama bertahun-tahun menjadi simbol penting dalam konflik Suriah utara.

Sementara dinamika militer terus bergerak, pemerintah Suriah juga mengirimkan sinyal kuat di bidang ekonomi dan energi. Direktur Utama Perusahaan Minyak Suriah, Yusuf Qiblawi, menyampaikan pernyataan penting dalam sebuah konferensi pers di Damaskus.

Qiblawi mengungkapkan bahwa ladang minyak al-Omar di Deir ez-Zor memiliki sekitar 900 sumur minyak. Ladang strategis ini diproyeksikan menjadi tulang punggung kebangkitan sektor energi nasional.

Menurutnya, perusahaan berencana untuk kembali mengekspor minyak mentah dalam waktu mendatang. Rencana ini menjadi bagian dari fase baru penguatan produksi minyak Suriah.

Sebelum perang, ladang al-Omar tercatat memproduksi sekitar 50 ribu barel per hari. Namun saat ini, produksi aktual tidak lebih dari 5 ribu barel per hari akibat kerusakan infrastruktur dan kendala keamanan.

Qiblawi menegaskan bahwa peningkatan produksi menjadi prioritas utama, seiring dengan upaya pemerintah memulihkan kendali atas sumber daya energi nasional.

Menariknya, ia juga menyebut adanya ketertarikan dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk berinvestasi di sektor gas, khususnya di wilayah Hasakah. Pernyataan ini mengindikasikan terbukanya kembali kanal komunikasi ekonomi lintas negara.

Di tengah ketegangan militer dan agenda energi, langkah kemanusiaan turut dilakukan di Provinsi Aleppo. Sekitar seratus keluarga mulai dipulangkan dari kamp Azadi dan Ashti menuju kota Afrin.

Proses pemulangan ini dilaksanakan oleh Komite Pusat Tanggap Aleppo sebagai respons atas memburuknya kondisi kehidupan di dalam dua kamp tersebut.

Anggota komite, Farhad Khorto, menjelaskan bahwa operasi ini melibatkan penyediaan lima belas bus untuk mengangkut para keluarga secara aman dan tertib.

Pemulangan dilakukan di bawah pengawasan langsung komite, dengan koordinasi bersama Direktorat Tanggap Darurat dan Penanggulangan Bencana, serta otoritas lokal Afrin.

Dari pihak pemerintah provinsi, anggota eksekutif Aleppo, Iman Hashem, menyatakan bahwa kondisi di dalam kamp telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan akibat kekurangan layanan dasar.

Ia menegaskan bahwa perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok yang paling terdampak, sehingga keberlanjutan hidup di kamp tidak lagi memungkinkan.

Menurut Hashem, kembalinya keluarga-keluarga tersebut ke Afrin dan sekitarnya diharapkan dapat menyatukan kembali keluarga yang tercerai-berai serta membantu mereka membangun kembali kehidupan yang lebih stabil.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa Suriah tengah memasuki fase baru, di mana operasi militer, pemulihan ekonomi, dan langkah kemanusiaan berjalan secara paralel.

Arah perkembangan ini dinilai akan sangat menentukan wajah Suriah ke depan, baik dari sisi kedaulatan wilayah, penguasaan sumber daya, maupun nasib jutaan warga sipil yang terdampak perang panjang.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 4:00 AM


Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia atau Syrian Network for Human Rights (SNHR) mengeluarkan kecaman keras terhadap tindakan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang melakukan penghancuran jembatan-jembatan di wilayah Raqqa. Organisasi tersebut menilai tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Menurut SNHR, penghancuran jembatan oleh SDF memicu kekhawatiran hukum dan kemanusiaan yang mendalam. Jembatan, dalam kerangka hukum internasional humaniter, pada prinsipnya dikategorikan sebagai objek sipil yang dilindungi.

SNHR menegaskan bahwa jembatan tidak boleh menjadi sasaran serangan kecuali jika terbukti secara jelas berfungsi sebagai target militer yang sah. Itupun, serangan harus memenuhi prinsip kebutuhan militer, proporsionalitas, serta kehati-hatian maksimum.

Organisasi tersebut menyoroti bahwa penghancuran jembatan yang dilakukan dalam konteks penarikan pasukan tidak dapat dianggap sebagai taktik netral. Sebaliknya, tindakan itu membawa dampak langsung dan luas terhadap kehidupan warga sipil.

Dampak paling nyata dari penghancuran jembatan adalah terputusnya akses masyarakat ke rumah sakit, pusat layanan kesehatan, dan fasilitas publik penting lainnya. Kondisi ini dinilai memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah rapuh di Raqqa.

Selain itu, rusaknya infrastruktur penghubung menghambat pergerakan aman warga sipil, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun dalam situasi darurat. SNHR menilai hal ini berpotensi meningkatkan risiko korban sipil.

Penghancuran jembatan juga disebut memperpanjang masa pengungsian. Warga yang seharusnya dapat kembali ke tempat tinggal mereka justru terjebak dalam kondisi terisolasi akibat terputusnya jalur transportasi.

SNHR menekankan bahwa tanpa adanya kebutuhan militer yang mendesak dan pembenaran proporsional, tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai perusakan ilegal terhadap properti sipil.

Dalam kerangka hukum internasional, perusakan ilegal tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat memunculkan tanggung jawab pidana individual bagi pihak-pihak yang memberi perintah atau melaksanakannya.

Pernyataan ini menempatkan SDF dalam sorotan tajam, terutama di tengah klaim kelompok tersebut sebagai kekuatan yang berkomitmen pada perlindungan warga sipil dan stabilitas wilayah.

SNHR mengingatkan bahwa infrastruktur sipil memiliki status perlindungan khusus dan tidak boleh diperlakukan sebagai aset yang dapat dikorbankan dengan mudah demi kepentingan militer jangka pendek.

Organisasi hak asasi manusia itu menilai bahwa penghancuran infrastruktur dasar justru menciptakan siklus penderitaan baru bagi masyarakat pascakonflik yang seharusnya memasuki fase pemulihan.

Raqqa, yang telah mengalami kehancuran besar selama perang melawan ISIS, dinilai belum mampu menanggung kerusakan tambahan pada fasilitas vitalnya.

SNHR juga menekankan bahwa hukum humaniter internasional dirancang untuk membatasi dampak konflik bersenjata terhadap warga sipil, termasuk dengan melindungi sarana kehidupan dasar seperti jembatan.

Pengabaian prinsip-prinsip ini dinilai berisiko menciptakan preseden berbahaya bagi aktor bersenjata lain di Suriah.

Dalam konteks yang lebih luas, laporan ini memperkuat kritik terhadap praktik militer di Suriah timur laut yang kerap mengabaikan dimensi kemanusiaan.

SNHR menyerukan agar seluruh pihak bersenjata di Suriah mematuhi kewajiban hukum internasional, tanpa pengecualian atas dasar situasi militer.

Organisasi tersebut juga mendorong adanya investigasi independen terkait penghancuran jembatan di Raqqa guna memastikan akuntabilitas.

Menurut SNHR, perlindungan infrastruktur sipil adalah fondasi utama bagi stabilitas jangka panjang dan rekonstruksi pascaperang.

Tanpa komitmen nyata terhadap hukum dan perlindungan warga sipil, upaya membangun kembali Suriah dinilai akan terus menghadapi hambatan serius.

Kasus penghancuran jembatan di Raqqa ini pun menjadi pengingat bahwa perang tidak hanya diukur dari kemenangan militer, tetapi juga dari sejauh mana kemanusiaan tetap dijaga di tengah konflik.

Baca selanjutnya

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 3:49 AM

Sebuah tulisan berjudul “Hakikat SDF” karya penulis Kurdi Baran Ayyubi memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat Kurdi dan Suriah utara. Tulisan tersebut secara terbuka mengkritik narasi yang selama ini melekat pada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sebagai representasi tunggal rakyat Kurdi.

Baran Ayyubi membuka tulisannya dengan mengulas sejarah masuknya Islam ke wilayah Kurdi sekitar 1.380 tahun lalu. Ia menegaskan bahwa mayoritas orang Kurdi memeluk Islam, kecuali kelompok kecil Yazidi yang tetap mempertahankan keyakinan lamanya.

Menurut Ayyubi, konflik historis antara Kurdi Muslim dan Kurdi Yazidi bukanlah konflik etnis, melainkan konflik keagamaan dan akidah. Ia menyebut bahwa sejarah mencatat adanya peperangan dan pertentangan panjang akibat perbedaan keyakinan tersebut.

Dalam pandangannya, Yazidi memandang Kurdi Muslim sebagai pihak yang mengkhianati perjanjian lama karena meninggalkan kepercayaan sebelumnya dan memeluk Islam. Persepsi ini, menurutnya, membentuk ketegangan laten yang terus hidup hingga hari ini.

Ayyubi kemudian mengaitkan konteks sejarah itu dengan situasi politik dan militer Suriah pascaperang. Ia menuding sejumlah kelompok memanfaatkan kekacauan di Suriah untuk tampil sebagai wakil sah seluruh rakyat Kurdi, meskipun tidak mencerminkan mayoritas.

Ia secara tegas menyatakan bahwa SDF bukanlah entitas tunggal baik dari segi ideologi, agama, maupun tujuan politik. Menurutnya, anggapan bahwa SDF adalah proyek Kurdi murni merupakan hasil konstruksi narasi yang menyesatkan.

Dalam tulisannya, Ayyubi menggambarkan struktur internal SDF sebagai piramida kekuasaan yang tidak merepresentasikan mayoritas Kurdi Muslim. Ia menilai pusat kendali ideologis dan politik berada di luar komunitas Kurdi Sunni.

Ayyubi menyebut figur Abdullah Öcalan sebagai simbol puncak ideologis struktur tersebut, diikuti oleh lingkaran kepemimpinan yang ia gambarkan berhaluan komunis, sekuler, dan anti-agama.

Ia juga menyoroti peran kelompok Yazidi dan elemen non-Muslim lain dalam lapisan kepemimpinan tertentu, serta menyebut bahwa kelompok-kelompok ini memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, menurut Ayyubi, mayoritas pejuang lapangan SDF justru berasal dari kalangan Kurdi dan Arab Sunni. Mereka, dalam pandangannya, lebih sering dijadikan alat tempur di lapangan ketimbang aktor penentu arah politik.

Kritik juga diarahkan pada jaringan media yang berafiliasi dengan SDF dan PKK. Ayyubi menilai media-media tersebut memainkan peran penting dalam membentuk opini publik Kurdi dengan narasi ideologis tertentu.

Ia menuduh adanya pendanaan besar yang memungkinkan mesin propaganda tersebut menjangkau masyarakat luas, baik melalui televisi maupun media sosial, dengan menggunakan simbol dan nama yang identik dengan perjuangan Kurdi.

Akibat dominasi narasi tersebut, Ayyubi menilai banyak masyarakat awam menganggap SDF sebagai representasi otentik rakyat Kurdi. Padahal, menurutnya, realitas di lapangan jauh lebih kompleks dan bertolak belakang.

Ia kemudian membuat perbandingan tajam antara model kekuasaan SDF dan pemerintahan Hafiz al-Assad di masa lalu. Dalam analoginya, ia menyebut adanya kekuasaan minoritas ideologis atas mayoritas masyarakat dengan proyek politik yang tidak sejalan dengan identitas sosial mereka.

Menurut Ayyubi, SDF cenderung menunjukkan sikap toleran terhadap minoritas agama Kurdi, namun bersikap represif secara tidak langsung terhadap Kurdi Sunni yang merupakan mayoritas.

Ia menilai tekanan tersebut tidak selalu dilakukan secara militer, melainkan melalui jalur politik, sosial, dan media dengan membungkusnya atas nama “perjuangan Kurdi”.

Tulisan ini menekankan pentingnya membedakan antara Kurdi sebagai sebuah bangsa dengan SDF sebagai proyek politik dan militer. Ayyubi menilai kegagalan membedakan keduanya akan terus memicu kesalahpahaman di tingkat regional.

Ia juga menyerukan agar masyarakat lebih kritis dalam menerima narasi yang beredar, khususnya terkait situasi di Suriah timur laut yang dinilainya sarat kepentingan ideologis lintas negara.

Meski sarat pandangan subjektif, tulisan tersebut mencerminkan adanya kegelisahan nyata di sebagian kalangan Kurdi Sunni terhadap arah politik SDF saat ini.

Reaksi terhadap tulisan Ayyubi pun beragam, mulai dari dukungan hingga penolakan keras. Hal ini menunjukkan bahwa isu identitas, agama, dan representasi politik Kurdi masih menjadi persoalan sensitif dan belum selesai.

Di tengah dinamika Suriah yang terus berubah, perdebatan ini menegaskan bahwa konflik di wilayah tersebut bukan hanya soal kekuasaan dan wilayah, tetapi juga soal siapa yang berhak berbicara atas nama sebuah komunitas besar dengan latar belakang sejarah dan keyakinan yang beragam.

Berikut terjemahan ke bahasa Indonesia dari tulisan tersebut apa adanya, tanpa tambahan analisis atau opini:


---

“Hakikat SDF”
Oleh penulis Kurdi, Baran Ayyubi

Islam masuk ke wilayah-wilayah Kurdi sekitar 1.380 tahun yang lalu, dan seluruh orang Kurdi memeluknya kecuali kelompok yang sangat kecil yang tetap pada agama mereka, yaitu Yazidi.

Kebenaran yang coba diejek atau disangkal oleh sebagian orang adalah bahwa Yazidisme adalah agama yang bertumpu pada pengkultusan setan. Sebagian orang mungkin menertawakan pernyataan ini, tetapi itu adalah fakta yang dikenal luas. Seorang Yazidi, jika mendengar seseorang berlindung kepada Allah dari setan di hadapannya, bisa menganggapnya sebagai penghinaan, bahkan dapat memicu reaksi permusuhan.

Secara historis, perselisihan antara kami, orang Kurdi Muslim, dengan orang Kurdi Yazidi bukanlah perselisihan kebangsaan, melainkan perselisihan agama dan akidah yang nyata. Sejarah mencatat perang, perdebatan, dan konflik antara kedua pihak akibat Yazidi tetap bertahan pada kemusyrikan dan penyembahan api. Ini adalah fakta-fakta yang tidak bisa dihapus dengan slogan-slogan modern.

Sejak dulu, Yazidi memandang kami, orang Kurdi Muslim, sebagai pihak yang mengkhianati perjanjian dan agama karena kami masuk Islam dan meninggalkan penyembahan api.

Karena itu, dalam pandangan mereka, kami—Kurdi Muslim—adalah musuh mereka sebelum kaum Muslim Arab.

Hari ini, sebagian dari arus ini mendapatkan kesempatan emas untuk memanfaatkan situasi politik dan militer di Suriah demi mencemarkan nama orang Kurdi secara umum dan menampilkan diri mereka sebagai wakil sah orang Kurdi.

Namun mereka gagal, hina, dan Allah mempermalukan mereka.

Wahai saudara-saudaraku, waspadalah.

SDF bukan satu warna, bukan satu akidah, dan bukan proyek Kurdi murni sebagaimana dipromosikan.

Struktur nyata SDF, baik secara militer maupun kepemimpinan, adalah sebagai berikut.

Puncak piramida adalah Abdullah Öcalan, seorang Kurdi Alawi Nushairi.

Lapisan pertama kepemimpinan terdiri dari kaum ateis komunis yang memusuhi agama.

Lapisan kedua kepemimpinan terdiri dari Yazidi yang memusuhi Islam.

Lapisan ketiga, sebagai alat, adalah kaum sekuler kiri yang memusuhi keberagamaan.

Lapisan keempat, para pelaksana perintah, adalah orang-orang Suryani dan Asyuri yang beragama Kristen.

Adapun mayoritas petempur lapangan adalah campuran Kurdi dan Arab Sunni, dengan tambahan Druze, Alawi, dan lainnya. Mereka digunakan sebagai bahan bakar medan perang, bukan sebagai pengambil keputusan.

Struktur media SDF dan PKK juga memiliki piramida tersendiri.

Saluran Ronahi dimiliki oleh penganut Zoroastrianisme, versi Yazidi yang lebih ekstrem dan penuh kutukan.

Saluran Rudaw dikelola oleh kaum ateis yang bersekutu dengan Zionisme melawan Islam.

Saluran Rojava dikelola oleh kaum sekuler kiri yang terbuka terhadap semua agama kecuali Islam Sunni.

Sayangnya, mereka memiliki pendanaan besar dan memengaruhi kesadaran masyarakat Kurdi dengan dalih perjuangan Kurdi.

Mereka juga memiliki mesin media sosial yang sangat besar, dan seluruh platform mereka menggunakan nama-nama seperti Rojava, Kurdistan Suriah, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), dan sebutan-sebutan lainnya.

Akibat penyesatan media ini, banyak orang memandang SDF sebagai wakil sejati orang Kurdi, padahal kenyataannya SDF sangat mirip dengan:

Pemerintahan Hafiz al-Assad, seorang Alawi Nushairi yang memerintah Suriah Sunni dengan keputusan minoritas, ideologi Baath kiri, dan proyek yang tidak menyerupai masyarakat yang diperintahnya.

Begitulah SDF terhadap orang Kurdi.

Ia menghormati seluruh minoritas Kurdi dari sisi agama, namun memerangi Kurdi Sunni yang merupakan mayoritas dengan cara tidak langsung, politis, dan media, sambil meyakinkan mereka dengan slogan perjuangan Kurdi.

Saya berharap masyarakat mengetahui perbedaan antara orang Kurdi sebagai bangsa Muslim dan SDF sebagai proyek multi-akidah yang memusuhi Islam Sunni.

Saya juga berharap semua orang menyebarkan tulisan ini secara luas agar sampai kepada lapisan masyarakat yang lebih besar, terutama mereka yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Suriah timur laut.

Baran Ayyubi

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 3:33 AM
Situasi keamanan dan politik di Suriah timur laut memanas menyusul pertemuan penting antara Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan panglima Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Mazloum Abdi, yang berlangsung pada hari ini. Pertemuan tersebut digelar di tengah eskalasi keamanan mendadak di kota Shaddadi dan sekitarnya.

Otoritas militer Suriah mengumumkan pemberlakuan jam malam total di Shaddadi, menyusul laporan pelepasan sejumlah anggota kelompok Negara Islam oleh SDF dari penjara setempat. Seluruh unit militer diperintahkan untuk melaporkan keberadaan elemen yang melarikan diri.

Tentara Suriah menyatakan akan segera turun tangan untuk mengamankan penjara Shaddadi serta kota tersebut, sekaligus memulai operasi penyisiran guna memburu para anggota ISIS yang diduga telah dilepaskan.

Langkah ini memperkuat kecurigaan Damaskus terhadap faksi-faksi tertentu di dalam SDF yang dinilai menggunakan isu tahanan ISIS sebagai alat tekanan politik dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung.

Televisi resmi Suriah turut menyiarkan foto seorang pejabat negosiator SDF bernama “Ikil”, yang dituduh menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia di penjara al-Aqtan. Menurut otoritas Suriah, tokoh tersebut berkewarganegaraan Iran dan merupakan kader Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Penayangan identitas ini dipandang sebagai sinyal keras Damaskus bahwa pengaruh PKK lintas negara dalam struktur SDF menjadi isu utama yang tidak bisa lagi ditoleransi dalam kerangka penyelesaian politik.

Di tengah situasi tersebut, pertemuan antara Presiden al-Sharaa dan Mazloum Abdi berlangsung selama lima jam penuh. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Suriah, menandakan tingkat kepentingan strategis yang sangat tinggi.

Sumber-sumber menyebutkan bahwa Mazloum Abdi datang ke pertemuan dengan beban tekanan besar dari pimpinan PKK di Qandil. Ia disebut didesak untuk menarik diri dari kesepakatan integrasi yang sebelumnya dirintis dengan dukungan Presiden Kurdistan Irak, Masoud Barzani.

Dalam upaya mengamankan kesepakatan, Presiden al-Sharaa dikabarkan menawarkan posisi Wakil Menteri Pertahanan kepada Mazloum Abdi. Selain itu, Abdi juga diberi hak mengusulkan satu nama untuk diangkat sebagai Gubernur Hasakah.

Namun tawaran tersebut disertai syarat utama, yakni menetralkan elemen SDF yang berasal dari Suriah dari pengaruh langsung PKK serta menyelesaikan proses integrasi sesuai kerangka negara Suriah.

Mazloum Abdi, menurut laporan, mengajukan permintaan agar Provinsi Hasakah tetap sepenuhnya berada di bawah administrasi SDF dan sayap sipilnya. Permintaan ini langsung ditolak oleh Presiden al-Sharaa.

Damaskus menegaskan bahwa syarat mutlak penyelesaian kesepakatan adalah masuknya pasukan Kementerian Dalam Negeri Suriah ke Hasakah sebagai simbol pemulihan kedaulatan negara.

Mazloum Abdi kemudian meminta tenggat waktu lima hari untuk berkonsultasi dengan jajaran kepemimpinannya. Permintaan tersebut kembali ditolak oleh Presiden Suriah.

Presiden al-Sharaa dilaporkan menuntut jawaban final pada akhir hari yang sama. Jika tidak ada persetujuan, Suriah akan menyampaikan kepada pihak-pihak internasional bahwa Mazloum Abdi telah menarik diri dari kesepakatan.

Dalam skenario tersebut, Damaskus menyatakan akan menyelesaikan persoalan Hasakah melalui opsi kekuatan, menandai berakhirnya jalur negosiasi politik.

Pengumuman jam malam dan operasi militer di Shaddadi dipandang sebagai pesan langsung bahwa negara Suriah siap bertindak cepat jika stabilitas keamanan terus diganggu.

Pelepasan tahanan ISIS dinilai telah melewati garis merah dan berpotensi mengancam keamanan nasional serta regional, terutama jika dikaitkan dengan tarik-menarik kepentingan internal di tubuh SDF.

Bagi Damaskus, pertemuan ini menjadi ujian akhir bagi Mazloum Abdi untuk menentukan arah politiknya, apakah berpihak pada kerangka negara Suriah atau tetap berada di bawah bayang-bayang Qandil.

Sementara itu, komunitas internasional diperkirakan akan mencermati dengan seksama perkembangan di Hasakah, mengingat dampaknya terhadap stabilitas Suriah timur laut dan isu penahanan ISIS.

Ketegangan ini menunjukkan bahwa konflik Suriah telah memasuki fase baru, di mana pertarungan utama bukan lagi sekadar militer, melainkan perebutan legitimasi, kedaulatan, dan kendali politik.

Apapun keputusan yang diambil, hari ini berpotensi menjadi titik balik bagi masa depan SDF, Hasakah, dan peta kekuasaan di Suriah utara.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 3:22 AM
Liga Arab secara resmi menyambut pengumuman pemerintah Suriah terkait kesepakatan integrasi penuh Pasukan Demokratik Suriah atau SDF ke dalam institusi negara dan struktur administrasi Republik Arab Suriah. Pernyataan ini menandai babak baru dalam dinamika politik dan keamanan Suriah pascakonflik panjang.

Dalam pernyataannya, Liga Arab menilai kesepakatan tersebut sebagai langkah penting di jalur pembangunan “Suriah baru”. Integrasi SDF dipandang dapat memperkuat institusi negara serta memperluas kedaulatan Damaskus atas seluruh wilayah nasional.

Liga Arab juga menegaskan komitmennya untuk mendukung segala upaya yang memperkuat stabilitas, persatuan, dan keutuhan wilayah Suriah. Negara-negara Arab didorong untuk meningkatkan dan mengintensifkan dukungan politik serta diplomatik bagi Suriah pada fase transisi ini.

Kesepakatan integrasi SDF ini segera memicu reaksi keras dari berbagai kalangan Kurdi Suriah, terutama yang selama ini bersikap kritis terhadap dominasi jaringan Qandil yang berafiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Mereka mempertanyakan legitimasi moral dan politik kelompok tersebut untuk tetap menjadi mitra politik.

Dalam narasi yang beredar luas, Qandil dituding telah berulang kali menyeret komunitas Kurdi ke dalam konflik sektarian, melakukan pelanggaran serius, serta mengkhianati kepentingan Kurdi Suriah selama lebih dari lima belas tahun terakhir.

Kritik tajam juga diarahkan kepada Dewan Nasional Kurdi (ENKS). Sebagian kalangan menilai tidak ada lagi alasan rasional bagi ENKS untuk melanjutkan kerja sama atau perundingan dengan kelompok yang dianggap kehilangan kehormatan dan legitimasi di mata publik Kurdi.

Dengan nada yang disebut sebagai peringatan, para pengkritik menyerukan agar pimpinan ENKS mengambil sikap tegas. Mereka menilai kegagalan dan sikap meremehkan situasi saat ini tidak lagi dapat diterima.

Dua pilihan dinilai terbuka bagi ENKS. Pertama, mengambil langkah berani dengan memutus hubungan dari jaringan Qandil, memindahkan markas politik ke Damaskus, dan memulai kerja politik yang independen serta bertanggung jawab dari dalam struktur negara Suriah.

Pilihan kedua yang disebutkan adalah pengunduran diri kolektif pimpinan ENKS sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, demi menjaga sisa kredibilitas yang masih dimiliki di hadapan masyarakat Kurdi.

Kelanjutan kerja sama dengan jaringan Qandil diperingatkan hanya akan dimaknai sebagai pilihan sadar untuk tenggelam bersama aktor-aktor yang dianggap sebagai pelaksana agenda Qandil di Suriah, termasuk tokoh-tokoh yang selama ini kontroversial di mata publik Kurdi.

Di sisi lain, PKK-YPG pro Qandil mengeluarkan pernyataan keras kepada pemerintahan Suriah yang menjamin hak bangsa Kurdi dan ingin membebaskan wilayah yang dihuni warga Arab dari penguasaanya.

Dengan memakai akun SDF menyatakan para pejuangnya terus bertempur dengan keberanian dan pengorbanan besar, serta menegaskan komitmen untuk mempertahankan wilayah dengan apa yang mereka sebut sebagai perlawanan bermartabat.

Pemerintah Suriah dituduh hanya antek Turki yang ingin mengakhiri penjajahan PKK-YPG di kawasan Arab.

Seruan mobilisasi juga ditujukan kepada pemuda Kurdi dari berbagai wilayah, termasuk Rojava, Bakur, Bashur, Rojhilat, hingga diaspora di Eropa. Persatuan lintas wilayah kembali ditekankan sebagai kunci perlawanan.

Di tengah retorika perlawanan tersebut, kesepakatan integrasi dengan Damaskus menempatkan SDF pada persimpangan strategis. Di satu sisi, ia membuka jalan legitimasi negara, di sisi lain memicu penolakan keras dari jaringan Qandil.

Bagi Damaskus dan Liga Arab, integrasi ini merupakan langkah nyata menuju pemulihan kedaulatan negara. Bagi sebagian faksi Kurdi, ini adalah kesempatan untuk keluar dari bayang-bayang aktor lintas negara.

Sementara itu, masa depan peran Qandil di Suriah utara kian dipertanyakan. Dengan dukungan Arab terhadap integrasi SDF, ruang gerak kelompok tersebut dinilai semakin menyempit secara politik.

Perkembangan ini menandai fase baru konflik Kurdi-Suriah, di mana pertarungan tidak hanya terjadi di medan militer, tetapi juga dalam legitimasi, representasi, dan arah masa depan politik Kurdi di Suriah.

Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Dhaj-News © 2015. All Rights Reserved.
Powered by Blogger | Shared by JOJOThemes
Powered by Blogger.