Situasi keamanan dan politik di Suriah timur laut memanas menyusul pertemuan penting antara Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan panglima Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Mazloum Abdi, yang berlangsung pada hari ini. Pertemuan tersebut digelar di tengah eskalasi keamanan mendadak di kota Shaddadi dan sekitarnya.
Otoritas militer Suriah mengumumkan pemberlakuan jam malam total di Shaddadi, menyusul laporan pelepasan sejumlah anggota kelompok Negara Islam oleh SDF dari penjara setempat. Seluruh unit militer diperintahkan untuk melaporkan keberadaan elemen yang melarikan diri.
Tentara Suriah menyatakan akan segera turun tangan untuk mengamankan penjara Shaddadi serta kota tersebut, sekaligus memulai operasi penyisiran guna memburu para anggota ISIS yang diduga telah dilepaskan.
Langkah ini memperkuat kecurigaan Damaskus terhadap faksi-faksi tertentu di dalam SDF yang dinilai menggunakan isu tahanan ISIS sebagai alat tekanan politik dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung.
Televisi resmi Suriah turut menyiarkan foto seorang pejabat negosiator SDF bernama “Ikil”, yang dituduh menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia di penjara al-Aqtan. Menurut otoritas Suriah, tokoh tersebut berkewarganegaraan Iran dan merupakan kader Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
Penayangan identitas ini dipandang sebagai sinyal keras Damaskus bahwa pengaruh PKK lintas negara dalam struktur SDF menjadi isu utama yang tidak bisa lagi ditoleransi dalam kerangka penyelesaian politik.
Di tengah situasi tersebut, pertemuan antara Presiden al-Sharaa dan Mazloum Abdi berlangsung selama lima jam penuh. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Suriah, menandakan tingkat kepentingan strategis yang sangat tinggi.
Sumber-sumber menyebutkan bahwa Mazloum Abdi datang ke pertemuan dengan beban tekanan besar dari pimpinan PKK di Qandil. Ia disebut didesak untuk menarik diri dari kesepakatan integrasi yang sebelumnya dirintis dengan dukungan Presiden Kurdistan Irak, Masoud Barzani.
Dalam upaya mengamankan kesepakatan, Presiden al-Sharaa dikabarkan menawarkan posisi Wakil Menteri Pertahanan kepada Mazloum Abdi. Selain itu, Abdi juga diberi hak mengusulkan satu nama untuk diangkat sebagai Gubernur Hasakah.
Namun tawaran tersebut disertai syarat utama, yakni menetralkan elemen SDF yang berasal dari Suriah dari pengaruh langsung PKK serta menyelesaikan proses integrasi sesuai kerangka negara Suriah.
Mazloum Abdi, menurut laporan, mengajukan permintaan agar Provinsi Hasakah tetap sepenuhnya berada di bawah administrasi SDF dan sayap sipilnya. Permintaan ini langsung ditolak oleh Presiden al-Sharaa.
Damaskus menegaskan bahwa syarat mutlak penyelesaian kesepakatan adalah masuknya pasukan Kementerian Dalam Negeri Suriah ke Hasakah sebagai simbol pemulihan kedaulatan negara.
Mazloum Abdi kemudian meminta tenggat waktu lima hari untuk berkonsultasi dengan jajaran kepemimpinannya. Permintaan tersebut kembali ditolak oleh Presiden Suriah.
Presiden al-Sharaa dilaporkan menuntut jawaban final pada akhir hari yang sama. Jika tidak ada persetujuan, Suriah akan menyampaikan kepada pihak-pihak internasional bahwa Mazloum Abdi telah menarik diri dari kesepakatan.
Dalam skenario tersebut, Damaskus menyatakan akan menyelesaikan persoalan Hasakah melalui opsi kekuatan, menandai berakhirnya jalur negosiasi politik.
Pengumuman jam malam dan operasi militer di Shaddadi dipandang sebagai pesan langsung bahwa negara Suriah siap bertindak cepat jika stabilitas keamanan terus diganggu.
Pelepasan tahanan ISIS dinilai telah melewati garis merah dan berpotensi mengancam keamanan nasional serta regional, terutama jika dikaitkan dengan tarik-menarik kepentingan internal di tubuh SDF.
Bagi Damaskus, pertemuan ini menjadi ujian akhir bagi Mazloum Abdi untuk menentukan arah politiknya, apakah berpihak pada kerangka negara Suriah atau tetap berada di bawah bayang-bayang Qandil.
Sementara itu, komunitas internasional diperkirakan akan mencermati dengan seksama perkembangan di Hasakah, mengingat dampaknya terhadap stabilitas Suriah timur laut dan isu penahanan ISIS.
Ketegangan ini menunjukkan bahwa konflik Suriah telah memasuki fase baru, di mana pertarungan utama bukan lagi sekadar militer, melainkan perebutan legitimasi, kedaulatan, dan kendali politik.
Apapun keputusan yang diambil, hari ini berpotensi menjadi titik balik bagi masa depan SDF, Hasakah, dan peta kekuasaan di Suriah utara.
Post a Comment