Liga Arab secara resmi menyambut pengumuman pemerintah Suriah terkait kesepakatan integrasi penuh Pasukan Demokratik Suriah atau SDF ke dalam institusi negara dan struktur administrasi Republik Arab Suriah. Pernyataan ini menandai babak baru dalam dinamika politik dan keamanan Suriah pascakonflik panjang.

Dalam pernyataannya, Liga Arab menilai kesepakatan tersebut sebagai langkah penting di jalur pembangunan “Suriah baru”. Integrasi SDF dipandang dapat memperkuat institusi negara serta memperluas kedaulatan Damaskus atas seluruh wilayah nasional.

Liga Arab juga menegaskan komitmennya untuk mendukung segala upaya yang memperkuat stabilitas, persatuan, dan keutuhan wilayah Suriah. Negara-negara Arab didorong untuk meningkatkan dan mengintensifkan dukungan politik serta diplomatik bagi Suriah pada fase transisi ini.

Kesepakatan integrasi SDF ini segera memicu reaksi keras dari berbagai kalangan Kurdi Suriah, terutama yang selama ini bersikap kritis terhadap dominasi jaringan Qandil yang berafiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Mereka mempertanyakan legitimasi moral dan politik kelompok tersebut untuk tetap menjadi mitra politik.

Dalam narasi yang beredar luas, Qandil dituding telah berulang kali menyeret komunitas Kurdi ke dalam konflik sektarian, melakukan pelanggaran serius, serta mengkhianati kepentingan Kurdi Suriah selama lebih dari lima belas tahun terakhir.

Kritik tajam juga diarahkan kepada Dewan Nasional Kurdi (ENKS). Sebagian kalangan menilai tidak ada lagi alasan rasional bagi ENKS untuk melanjutkan kerja sama atau perundingan dengan kelompok yang dianggap kehilangan kehormatan dan legitimasi di mata publik Kurdi.

Dengan nada yang disebut sebagai peringatan, para pengkritik menyerukan agar pimpinan ENKS mengambil sikap tegas. Mereka menilai kegagalan dan sikap meremehkan situasi saat ini tidak lagi dapat diterima.

Dua pilihan dinilai terbuka bagi ENKS. Pertama, mengambil langkah berani dengan memutus hubungan dari jaringan Qandil, memindahkan markas politik ke Damaskus, dan memulai kerja politik yang independen serta bertanggung jawab dari dalam struktur negara Suriah.

Pilihan kedua yang disebutkan adalah pengunduran diri kolektif pimpinan ENKS sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, demi menjaga sisa kredibilitas yang masih dimiliki di hadapan masyarakat Kurdi.

Kelanjutan kerja sama dengan jaringan Qandil diperingatkan hanya akan dimaknai sebagai pilihan sadar untuk tenggelam bersama aktor-aktor yang dianggap sebagai pelaksana agenda Qandil di Suriah, termasuk tokoh-tokoh yang selama ini kontroversial di mata publik Kurdi.

Di sisi lain, PKK-YPG pro Qandil mengeluarkan pernyataan keras kepada pemerintahan Suriah yang menjamin hak bangsa Kurdi dan ingin membebaskan wilayah yang dihuni warga Arab dari penguasaanya.

Dengan memakai akun SDF menyatakan para pejuangnya terus bertempur dengan keberanian dan pengorbanan besar, serta menegaskan komitmen untuk mempertahankan wilayah dengan apa yang mereka sebut sebagai perlawanan bermartabat.

Pemerintah Suriah dituduh hanya antek Turki yang ingin mengakhiri penjajahan PKK-YPG di kawasan Arab.

Seruan mobilisasi juga ditujukan kepada pemuda Kurdi dari berbagai wilayah, termasuk Rojava, Bakur, Bashur, Rojhilat, hingga diaspora di Eropa. Persatuan lintas wilayah kembali ditekankan sebagai kunci perlawanan.

Di tengah retorika perlawanan tersebut, kesepakatan integrasi dengan Damaskus menempatkan SDF pada persimpangan strategis. Di satu sisi, ia membuka jalan legitimasi negara, di sisi lain memicu penolakan keras dari jaringan Qandil.

Bagi Damaskus dan Liga Arab, integrasi ini merupakan langkah nyata menuju pemulihan kedaulatan negara. Bagi sebagian faksi Kurdi, ini adalah kesempatan untuk keluar dari bayang-bayang aktor lintas negara.

Sementara itu, masa depan peran Qandil di Suriah utara kian dipertanyakan. Dengan dukungan Arab terhadap integrasi SDF, ruang gerak kelompok tersebut dinilai semakin menyempit secara politik.

Perkembangan ini menandai fase baru konflik Kurdi-Suriah, di mana pertarungan tidak hanya terjadi di medan militer, tetapi juga dalam legitimasi, representasi, dan arah masa depan politik Kurdi di Suriah.

Post a Comment

Powered by Blogger.