Simpang siur terkait tuntutan SDF dan PKK di Suriah terus menjadi perhatian pengamat politik regional. Banyak pihak masih bingung memahami apa sebenarnya yang diinginkan kelompok ini dalam konteks politik dan wilayah Suriah Timur.
Salah satu tuntutan yang paling sering muncul adalah penerapan federalisme. Suriah saat ini tidak menerapkan federalisme seperti Irak, dan ide ini menjadi titik perdebatan antara Damaskus dan SDF.
Awalnya, federalisme yang diusulkan SDF mencakup seluruh Suriah Timur. Wilayah ini mayoritas penduduknya adalah Arab, sekitar 70 persen, sehingga SDF menghadapi kritik karena dianggap tidak mewakili mayoritas penduduk setempat.
Jika federalisme hanya diterapkan di Qamisli atau wilayah Kurdi tertentu, masalah lain muncul. Wilayah lain di Suriah Timur kemungkinan akan menuntut hak serupa, sehingga memicu ketegangan etnis dan politik baru.
PKK, yang menjadi inti kekuatan SDF, sering menekankan narasi bahwa Suriah Timur merupakan bagian dari Kurdistan Raya. Narasi ini jelas ditolak pemerintah Suriah, yang menegaskan kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya.
Pemerintah Suriah tidak ingin sebagian wilayah negara dikontrol secara resmi dari Qandil, Irak, meski secara de facto beberapa daerah memang sudah berada di bawah kendali militer lokal yang dikendalikan PKK, mirip dengan wilayah pemberontak Druze yang dikuasai milisi Al Hajri Suwaida, yang secara de facto sudah dikontrol Israel melalui proyek neokolonialisme Greater Israel di Timur Tengah.
SDF juga menuntut agar hak-hak warga Kurdi dijamin. Dua kesepakatan terakhir antara Damaskus dan SDF telah menetapkan perlindungan hak politik dan budaya, tetapi SDF tetap merasa tuntutan mereka belum sepenuhnya dipenuhi.
Sebagian kalangan menilai SDF menginginkan otonomi penuh di Suriah Timur, mirip dengan status Kurdistan di Irak. Tuntutan ini mencakup hak istimewa ekonomi, administrasi, hingga tingkat pendapatan per kapita yang tinggi seperti di Kurdistan Irak, yaitu sekitar 17 ribu dolar per tahun.
Perbandingan ini jauh melampaui rata-rata pendapatan warga Irak di luar wilayah Kurdi, yang hanya sekitar 4 ribu dolar per tahun. Tuntutan ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Suriah tentang potensi fragmentasi sosial dan ekonomi.
Pemerintah Suriah menegaskan bahwa seluruh bangsa harus maju secara bersamaan, tanpa ada suku dan wilayah yang diistmewakan dari yang lain, apalagi jika negara harus menjadikan warga PKK Kurdi sebagai warga kelas satu dan yang lainnya menjadi kelas dua. Pendekatan ini menekankan persatuan nasional dan kesetaraan sebagai prinsip dasar.
Kebingungan publik muncul karena SDF dan PKK tidak pernah menyampaikan tuntutan mereka secara jelas dan konsisten. Mereka sering berganti narasi antara hak minoritas, federalisme, hingga aspirasi independensi simbolik.
Beberapa pengamat menyebut ini sebagai strategi politik untuk memperluas pengaruh de facto di Suriah Timur, sambil menjaga fleksibilitas dalam negosiasi dengan Damaskus dan kekuatan internasional.
Ketegangan etnis juga memperumit tuntutan. Jabatan penting SDF didominasi oleh Kurdi, sementara sebagian besar wilayah Timur Suriah dihuni oleh Arab dan minoritas lainnya. Hal ini membuat tuntutan federalisme sulit diterapkan tanpa konflik internal.
Pemerintah Suriah menolak keras narasi Kurdistan Raya, karena dianggap sebagai ancaman terhadap integritas wilayah. Suriah menekankan bahwa setiap wilayah harus berada di bawah kedaulatan negara, meski ada otonomi lokal terbatas.
SDF menuntut jaminan politik dan hak administratif. Meskipun beberapa kesepakatan telah ditandatangani, pihak Kurdi menilai implementasinya lambat dan tidak memadai. Hal ini menjadi sumber ketegangan berkelanjutan.
Selain itu, aspirasi ekonomi SDF memperlihatkan ambisi untuk menyetarakan pendapatan per kapita wilayah Kurdi dengan Kurdistan Irak. Pemerintah Suriah menilai tuntutan ini tidak realistis dan bisa menciptakan kesenjangan baru.
Perbedaan visi ini menyebabkan negosiasi antara Damaskus dan SDF berjalan lambat. Pemerintah Suriah ingin integrasi penuh, sedangkan SDF menginginkan otonomi signifikan.
Banyak analis menilai bahwa kebingungan publik tentang tuntutan SDF berasal dari campur aduknya narasi politik, etnis, dan ekonomi yang disampaikan oleh kelompok tersebut.
Kebingungan ini juga dimanfaatkan oleh pihak eksternal, termasuk AS dan Turki, untuk memperkuat pengaruh masing-masing di wilayah Timur Suriah, menambah kompleksitas konflik.
Pada akhirnya, pertanyaan utama tetap sama: apakah SDF akan puas dengan hak minoritas dan otonomi terbatas, atau terus menuntut federalisme dan status istimewa yang lebih luas?
Sikap pemerintah Suriah jelas: semua wilayah harus bersatu di bawah negara yang sama, tanpa keistimewaan berlebihan, demi menjaga integritas politik, sosial, dan ekonomi bangsa.
Post a Comment