Kesepakatan antara pemerintah Suriah dan Syrian Democratic Forces (SDF) terus memicu perdebatan luas di kalangan pengamat, diplomat, dan masyarakat Suriah sendiri. Alih-alih dipandang sebagai solusi final, teks perjanjian itu justru melahirkan berbagai tafsir yang saling bertentangan.
Sebagian pihak menilai perjanjian tersebut penuh cacat sejak lahir. Kritik utama diarahkan pada redaksi yang dianggap lemah, ambigu, dan minim detail teknis, sehingga rawan ditafsirkan berbeda di lapangan.
Kelompok ini berpendapat bahwa kelemahan tersebut mencerminkan kurangnya pengalaman para penyusun draft. Pemerintahan Suriah saat ini dinilai belum memiliki kapasitas birokrasi dan hukum yang matang untuk merancang perjanjian integrasi militer dan politik yang kompleks.
Menurut pandangan ini, kesepakatan lahir dalam situasi darurat. Tekanan militer, perubahan cepat di garis depan, dan kebutuhan legitimasi membuat proses penyusunan berjalan tergesa-gesa tanpa kajian mendalam.
Namun, pandangan lain justru melihat kelemahan itu bukan sebagai kebetulan. Ada anggapan bahwa teks yang samar memang disengaja agar fleksibel bagi aktor-aktor besar di balik layar.
Dalam narasi ini, Amerika Serikat dan Israel disebut sebagai pihak yang telah merancang kerangka besar kesepakatan. Pemerintahan Damaskus diposisikan bukan sebagai perancang utama, melainkan pelaksana dari agenda yang lebih luas.
Pendukung teori ini menunjuk pada peran kuat mediasi Amerika Serikat serta sinkronisasi kepentingan keamanan Israel. Pelemahan SDF tanpa membiarkan kekosongan keamanan dianggap menguntungkan stabilitas regional versi Barat.
Bagi kelompok ini, bahasa perjanjian yang tidak tegas justru memberi ruang manuver. Setiap pihak bisa menekan atau menarik diri sesuai perkembangan geopolitik tanpa melanggar teks secara formal.
Namun, tudingan tersebut juga menuai bantahan. Sejumlah analis menilai terlalu menyederhanakan dinamika Suriah dengan menempatkan Damaskus hanya sebagai pion.
Mereka berargumen bahwa pemerintah Suriah tetap memiliki kepentingan nasional yang kuat. Integrasi SDF dipandang sebagai langkah untuk memulihkan kedaulatan wilayah, bukan semata menjalankan agenda asing.
Di sisi lain, muncul pandangan ketiga yang lebih bernuansa. Pemerintahan Suriah saat ini kerap digambarkan sebagai rezim yang “disukai” Amerika Serikat, meski tidak demokratis.
Model ini dianggap mirip dengan apa yang disebut sebagian elite Barat sebagai rezim stabil dan mampu mengelola masyarakat. Demokrasi bukan prioritas utama, selama keamanan dan ketertiban bisa dijaga.
Dalam kerangka ini, kesepakatan dengan SDF dipandang sebagai bagian dari kompromi pragmatis. Washington dinilai lebih memilih Suriah yang terkonsolidasi di bawah satu otoritas daripada fragmentasi berkepanjangan.
Namun, menyebut pemerintah Suriah sebagai “pilihan AS” juga tidak sepenuhnya akurat. Hubungan kedua pihak tetap dibayangi sanksi, kecurigaan, dan kepentingan yang tidak selalu sejalan.
Amerika Serikat, menurut pengamat, lebih bersikap transaksional. Dukungan diberikan sejauh sejalan dengan tujuan keamanan regional dan penanggulangan ISIS.
Kelemahan perjanjian bisa jadi merupakan hasil dari pertemuan berbagai kepentingan yang tidak sepenuhnya selaras. Tekanan militer, tuntutan politik, dan intervensi eksternal bertemu dalam satu dokumen kompromi.
Situasi ini membuat perjanjian tampak rapuh. Setiap pihak membaca teks sesuai posisi dan kekuatannya di lapangan, bukan berdasarkan semangat rekonsiliasi jangka panjang.
Bagi masyarakat Suriah, perdebatan tentang siapa dalang di balik perjanjian sering kali terasa jauh. Yang lebih nyata adalah dampaknya terhadap keamanan, layanan publik, dan kehidupan sehari-hari.
Ketidakjelasan isi perjanjian justru memperbesar kecemasan di wilayah-wilayah bekas konflik. Tanpa kepastian implementasi, stabilitas yang dijanjikan terasa semu.
Pada akhirnya, sulit menunjuk satu narasi sebagai kebenaran tunggal. Perjanjian Suriah–SDF kemungkinan merupakan hasil kombinasi dari keterbatasan internal, tekanan geopolitik, dan kompromi pragmatis.
Apakah itu cacat karena kurang pengalaman, hasil rekayasa kekuatan besar, atau konsekuensi dari model pemerintahan stabil non-demokratis, jawabannya saling tumpang tindih. Yang jelas, masa depan Suriah akan ditentukan bukan hanya oleh siapa yang menulis perjanjian, tetapi oleh bagaimana perjanjian itu dijalankan di lapangan.
Post a Comment