Situasi keamanan di Kota Raqqa kembali menjadi sorotan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan jaringan terowongan bawah tanah yang digunakan oleh unsur PKK/SDF di sejumlah titik strategis kota. Informasi tersebut muncul di tengah fase transisi sensitif, ketika otoritas Suriah mulai memperluas kehadiran administratif dan keamanan pasca kesepakatan politik dengan SDF.
Sejumlah sumber lokal menyebutkan bahwa terowongan-terowongan tersebut tersebar di kawasan sipil padat, termasuk area permukiman, fasilitas publik, hingga lokasi vital pemerintahan. Dugaan ini menambah kompleksitas situasi keamanan Raqqa, kota yang selama satu dekade terakhir menjadi ajang perebutan pengaruh berbagai aktor bersenjata.
Isu terowongan PKK/SDF tidak berdiri sendiri, melainkan muncul bersamaan dengan laporan bentrokan sporadis dan penarikan bertahap pasukan SDF dari sejumlah wilayah di Raqqa menuju Hasakah. Penarikan ini disebut-sebut sebagai bagian dari penyesuaian lapangan pasca tekanan militer dan politik yang meningkat.
Di sisi lain, pemerintah Suriah mulai menunjukkan langkah konkret dalam menata ulang struktur pemerintahan lokal di Raqqa. Penunjukan Abdul Rahman Salama sebagai Gubernur Raqqa dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Damaskus berniat mengintegrasikan provinsi tersebut sepenuhnya ke dalam struktur negara.
Salama dikenal sebagai figur yang memiliki latar belakang panjang dalam dinamika oposisi dan administrasi wilayah utara Suriah. Ia berasal dari Andan, utara Aleppo, dan pernah memegang sejumlah posisi penting dalam pengelolaan kawasan seperti Azaz, Afrin, hingga Manbij sebelum dipercaya memimpin Raqqa.
Kemunculan Salama dalam berbagai forum resmi bersama Presiden Ahmed al-Sharaa pasca kemenangan revolusi semakin menegaskan posisinya sebagai tokoh kunci dalam fase rekonstruksi politik Suriah. Pemerintah pusat berharap kepemimpinannya mampu meredam ketegangan sosial sekaligus mempercepat pemulihan layanan publik.
Langkah ini diperkuat dengan pembentukan jabatan Komandan Keamanan Internal di Raqqa, yang diemban oleh Mohammad al-Adhan dari Tabqa. Struktur keamanan baru ini dimaksudkan untuk menggantikan sistem kontrol bersenjata non-negara yang selama ini mendominasi kota.
Namun, di lapangan, proses transisi tidak berjalan mulus. Laporan mengenai kantong-kantong perlawanan SDF masih muncul, termasuk dugaan penggunaan terowongan sebagai sarana bertahan, bermanuver, dan mengulur waktu sebelum penarikan penuh.
Keberadaan infrastruktur bawah tanah di kawasan sipil menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan warga. Banyak pengamat menilai bahwa pola ini mengingatkan pada strategi konflik perkotaan yang menjadikan ruang publik sebagai bagian dari medan tempur tersembunyi.
Situasi tersebut juga menimbulkan dilema bagi pasukan pemerintah dan aparat keamanan baru. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menegakkan kedaulatan dan hukum negara. Di sisi lain, operasi keamanan di wilayah padat penduduk berisiko memicu korban sipil dan memperdalam trauma pascaperang.
Di tengah ketegangan itu, pemerintah Suriah berupaya menampilkan narasi stabilisasi. Kementerian Administrasi Lokal dan Lingkungan menyatakan bahwa Raqqa dan Hasakah akan segera dilibatkan dalam rapat nasional para gubernur guna membahas pemulihan layanan dasar di seluruh wilayah Suriah.
Langkah ekonomi juga mulai digulirkan, termasuk rencana pembukaan kembali cabang Bank Sentral Suriah di Raqqa. Pemerintah menilai normalisasi aktivitas perbankan sebagai indikator penting kembalinya kehidupan sipil dan kepercayaan publik.
Di tingkat regional, kesepakatan antara Damaskus dan SDF mendapat respons beragam. Sebagian pihak menilai perjanjian tersebut masih menyisakan celah besar, terutama karena tidak disertai tenggat waktu jelas untuk pelucutan senjata dan pembongkaran struktur militer non-negara.
Kondisi ini membuat Raqqa berada dalam situasi abu-abu, di mana secara administratif mulai dikelola negara, tetapi secara keamanan masih dibayangi residu konflik bersenjata. Ketidakpastian ini membuka ruang bagi provokasi dan sabotase dari berbagai pihak.
Sebagian analis membandingkan situasi SDF saat ini dengan pasukan Jepang di Indonesia pasca Perang Dunia II. Meski Jepang telah menyerah, pasukannya masih bersenjata dan berfungsi terbatas hingga Sekutu datang melucuti mereka secara resmi.
Perbedaannya, dalam konteks Suriah, belum ada mekanisme internasional atau jadwal tegas yang mengatur pelucutan SDF. Hal inilah yang membuat transisi berjalan lebih rapuh dan rawan eskalasi.
Sementara itu, masyarakat Raqqa berada di posisi paling rentan. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah ISIS, SDF, dan konflik terbuka, warga kini berharap fase baru ini benar-benar membawa stabilitas, bukan sekadar pergantian aktor bersenjata.
Penyebaran informasi mengenai terowongan dan potensi ancaman keamanan turut memicu kecemasan di kalangan warga sipil. Banyak yang khawatir bahwa kota mereka kembali dijadikan arena konflik tersembunyi dengan konsekuensi kemanusiaan serius.
Pemerintah Suriah menegaskan komitmennya untuk mengembalikan otoritas negara secara bertahap dan menghindari kekerasan luas. Namun, efektivitas komitmen ini sangat bergantung pada kemampuan aparat baru mengendalikan situasi tanpa memicu perlawanan bersenjata lanjutan.
Raqqa kini berada di persimpangan sejarah. Antara peluang menjadi simbol reintegrasi nasional Suriah atau kembali terjebak dalam lingkaran konflik berkepanjangan yang berakar pada struktur militer non-negara.
Dalam beberapa pekan ke depan, perkembangan di Raqqa akan menjadi barometer penting bagi masa depan hubungan Damaskus dengan wilayah timur laut Suriah. Keberhasilan atau kegagalan transisi ini akan menentukan apakah perdamaian benar-benar menemukan pijakan, atau sekadar jeda sebelum konflik berikutnya.
Post a Comment