Kasus Republik Artsakh (Nagorno-Karabakh) menunjukkan bahwa konflik dapat “membeku” sangat lama tanpa pernah benar-benar selesai. Sejak gencatan senjata 1994, Artsakh hidup dalam ilusi stabilitas melalui mediasi internasional OSCE Minsk Group. Namun tidak ada perjanjian damai final, tidak ada pengakuan internasional, dan tidak ada mekanisme penentuan status yang mengikat. Ketika keseimbangan kekuatan berubah—Azerbaijan menguat secara militer dan Rusia melemah—konflik berakhir secara sepihak lewat kemenangan militer Baku pada 2020 dan 2023, diikuti pembubaran Artsakh dan integrasi penuh ke Azerbaijan.
Pelajaran utama dari Artsakh adalah bahwa diplomasi tanpa solusi status hanya menunda konflik. Selama negara pusat bersabar, membangun kekuatan, dan menunggu momentum geopolitik, entitas de facto tetap berada dalam posisi rentan, sekuat apa pun institusi internalnya.
Kasus Chechnya berbeda dari Artsakh karena Rusia sejak awal menolak konflik membeku jangka panjang. Setelah Chechnya menikmati kemerdekaan de facto pada 1996, Moskow memilih opsi militer penuh dalam Perang Chechnya Kedua. Namun yang menentukan bukan hanya kekuatan senjata, melainkan strategi integrasi koersif: Rusia menghancurkan struktur separatis, lalu membangun loyalitas elite lokal melalui keluarga Kadyrov.
Chechnya tidak dibubarkan sebagai entitas budaya atau administratif, tetapi dimasukkan kembali secara keras ke dalam Federasi Rusia. Ini adalah contoh penyelesaian konflik melalui integrasi paksa namun stabil, di mana negara pusat mengizinkan otonomi terbatas selama loyalitas politik absolut dijaga. Tidak ada referendum, tidak ada pengakuan internasional, dan tidak ada proses damai multilateral—hanya pemulihan kedaulatan negara.
Sementara itu, SDF dan AANES di Suriah timur berada di antara dua model tersebut. Seperti Artsakh, mereka memiliki status de facto, institusi sipil, dan legitimasi internal terbatas, namun tanpa pengakuan internasional. Seperti Chechnya awal 1990-an, mereka berdiri di atas kekosongan negara akibat perang panjang. Perbedaannya, SDF sangat bergantung pada perlindungan kekuatan eksternal, khususnya Amerika Serikat.
Selama perlindungan itu ada, konflik Suriah timur cenderung “membeku” seperti Artsakh sebelum 2020. Namun jika perlindungan tersebut melemah atau ditarik, Damaskus memiliki dua opsi: model Chechnya (integrasi keras dengan kooptasi elite lokal) atau model Artsakh (penyelesaian militer cepat ketika momentum tercapai). Pilihan ini sangat bergantung pada dinamika regional antara Suriah, Turki, Rusia, dan Iran.
Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa waktu tidak otomatis menguntungkan entitas de facto. Artsakh bertahan hampir 30 tahun tetapi runtuh cepat. Chechnya bertahan singkat tetapi diakhiri secara brutal lalu distabilkan. SDF bertahan lama, tetapi masa depannya ditentukan bukan oleh kekuatan internal semata, melainkan oleh perubahan geopolitik.
Kesalahan umum ketiganya—terutama Artsakh dan SDF—adalah menganggap status de facto sebagai jalan menuju kedaulatan permanen, padahal tanpa pengakuan internasional dan tanpa solusi politik final dengan negara pusat, status itu selalu sementara.
Dalam konteks yang lebih luas, ketiga kasus ini memperlihatkan satu pola besar dalam politik internasional: negara pusat yang bertahan hidup dari perang pada akhirnya akan berusaha memulihkan kedaulatan penuh, entah melalui perang terbuka, integrasi paksa, atau negosiasi asimetris.
Bagi Suriah, pengalaman Chechnya dan Artsakh menjadi cermin. Damaskus dapat memilih jalan Rusia atau Azerbaijan, tetapi hasil akhirnya hampir selalu sama: pengakhiran status de facto. Pertanyaannya bukan apakah, melainkan kapan dan dengan cara apa.
Post a Comment