Gencatan senjata selama empat hari antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dinilai banyak pihak justru berpotensi menimbulkan mudharat yang semakin nyata di lapangan. Alih-alih meredakan ketegangan, jeda operasi militer ini diperkirakan membuka ruang kekosongan keamanan yang rawan disalahgunakan.
Sejumlah pengamat dan sumber lokal menilai penghentian operasi oleh pasukan pemerintah Suriah dimanfaatkan oleh SDF untuk melakukan tindakan represif. Dalam periode gencatan, muncul laporan penembakan terhadap warga sipil, pembelot, maupun orang-orang Arab yang dianggap mengalihkan dukungan politik ke pemerintah Damaskus.
Pola ini disebut bukan hal baru. Banyak pihak mengaitkannya dengan pengalaman gencatan senjata sebelumnya di wilayah Deir Hafer. Saat itu, SDF sempat menarik sebagian pasukannya, namun justru melakukan serangan tembakan terhadap posisi pasukan pemerintah Suriah.
Insiden di Deir Hafer tersebut berujung pada eskalasi lanjutan. Pasukan pemerintah akhirnya mengejar SDF hingga ke kawasan Tabqa setelah merasa gencatan senjata dimanfaatkan secara sepihak untuk keuntungan militer dan politik.
Dalam fase lanjutan di sekitar Tabqa, sempat diberlakukan gencatan senjata singkat. Pada masa itu, pasukan pemerintah Suriah dilaporkan tidak menyeberangi sungai sebagai bentuk komitmen terhadap kesepakatan tidak tertulis.
Namun, di sisi lain, SDF justru dituding melakukan teror terhadap warga di Raqqa melalui aktivitas penembak jitu. Tindakan ini dinilai memperlihatkan kontradiksi antara klaim gencatan senjata dan realitas keamanan di lapangan.
Raqqa sendiri menjadi contoh lain yang sering dikutip. Saat gencatan senjata berlangsung di wilayah tersebut, laporan penargetan warga dan tokoh lokal tetap bermunculan, menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat sipil.
Kondisi serupa kemudian dilaporkan terjadi di Hasakah. Hingga masa gencatan senjata empat hari saat ini, terdapat klaim bahwa beberapa warga telah dibunuh, sementara penangkapan terhadap orang-orang Arab yang dituduh membelot terus berlangsung.
Banyak pihak menduga SDF akan beralasan bahwa gencatan senjata hanya berlaku antara mereka dan pemerintah Suriah. Dengan dalih itu, operasi keamanan tetap dijalankan atas nama YPG dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), terutama terhadap pasukan suku dan warga sipil Arab.
Narasi tersebut diperkuat oleh laporan lapangan mengenai peningkatan aktivitas militer SDF di kawasan utara. Milisi yang berafiliasi dengan PYD/QSD dilaporkan menyebarkan penembak jitu, senjata berat, dan peluncur roket di Desa Hamo, wilayah Qamishli.
Selain itu, kampanye penangkapan dilaporkan menyasar warga Hasakah. Operasi ini dikaitkan dengan unsur-unsur yang disebut berasal dari Qandil, yang dikenal sebagai basis PKK.
Penyebaran pasukan juga dilaporkan terjadi secara luas di sepanjang sabuk selatan Kota Qamishli. Desa-desa seperti Khirbat Amo, Hamo, Al-Qusayr, Tal al-Eid, Khazna, dan Dhabana disebut menjadi titik konsentrasi pasukan.
Menurut sumber lapangan, penyebaran ini berlangsung bersamaan dengan pengerahan besar di dalam kota. Situasi tersebut mencerminkan kesiapan keamanan yang intensif serta upaya memperkuat kepungan di sisi selatan.
Langkah itu dinilai sebagai indikasi meningkatnya ketegangan dan potensi perubahan cepat dalam peta konflik dalam hitungan jam atau hari. Gencatan senjata, dalam konteks ini, dipandang bukan sebagai penurunan eskalasi, melainkan fase persiapan.
Di Hasakah, laporan lain menyebutkan bahwa milisi SDF menempatkan penembak jitu di atas bangunan-bangunan strategis. Posisi seperti kompleks perumahan perwira di dekat kantor imigrasi dan paspor di Distrik Ghweiran disebut menjadi lokasi pengintaian.
Keberadaan penembak jitu di kawasan padat penduduk memicu kekhawatiran serius di kalangan warga. Mereka menilai situasi ini justru memperbesar risiko korban sipil selama masa yang seharusnya diwarnai ketenangan.
Sejumlah analis regional menilai bahwa gencatan senjata tanpa mekanisme pengawasan yang jelas akan selalu rawan disalahgunakan. Dalam konteks Suriah timur laut, ketidakseimbangan kekuatan dan konflik etnis-politik membuat jeda tempur menjadi alat tekanan baru.
Bagi masyarakat Arab di Hasakah, Raqqa, dan sekitarnya, gencatan senjata empat hari ini belum terasa sebagai jaminan keselamatan. Sebaliknya, rasa takut dan ketidakpastian justru meningkat seiring laporan penangkapan dan penembakan.
Pemerintah Suriah sendiri disebut berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, komitmen terhadap gencatan senjata diperlukan untuk mencegah eskalasi lebih luas, namun di sisi lain, penghentian operasi dinilai memberi ruang gerak lawan.
Dengan latar pengalaman sebelumnya, banyak pihak memperkirakan gencatan senjata kali ini akan kembali menimbulkan dampak negatif jika tidak disertai kontrol ketat. Risiko mudharat dinilai semakin nyata, terutama bagi warga sipil yang terjebak di antara kepentingan militer dan politik yang saling bertabrakan.
Setelah berakhirnya gencatan senjata empat hari, situasi di Suriah timur laut diperkirakan tidak otomatis membaik. Banyak pihak menilai jeda tersebut justru meninggalkan luka baru, terutama jika selama masa gencatan terjadi penembakan, penangkapan, dan teror terhadap warga sipil. Begitu operasi militer kembali berjalan atau negosiasi dilanjutkan, akumulasi kemarahan di tingkat akar rumput dikhawatirkan muncul ke permukaan dan membentuk dinamika konflik yang lebih kompleks.
Dalam skenario kompromi politik, muncul kemungkinan tokoh seperti Mazloum Abdi atau figur lain yang ditunjuk SDF menerima jabatan formal, baik sebagai wakil menteri pertahanan maupun gubernur Hasakah, sebagai titik temu perdamaian dengan pemerintah Suriah. Namun, langkah ini dinilai tidak serta-merta diterima publik. Bagi keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya selama masa jeda atau gencatan senjata, kesepakatan elite semacam itu justru dapat dipandang sebagai pengabaian atas darah yang telah tertumpah.
Rasa kesal dan duka keluarga korban berpotensi berubah menjadi kemarahan kolektif. Publik yang menyaksikan korban jatuh justru di masa gencatan akan sulit menerima narasi rekonsiliasi cepat tanpa keadilan dan pertanggungjawaban. Kondisi ini diperkirakan akan memperumit proses pemulihan sosial dan keamanan, karena luka psikologis masyarakat belum tertutup ketika elite politik sudah berbicara tentang pembagian jabatan dan stabilitas.
Dalam konteks itu, rekonsiliasi hanya memiliki peluang jika disertai langkah nyata yang meredam amarah publik. Sebagian pihak menilai kemarahan tersebut justru akan semakin membesar jika SDF menerima jabatan politik tanpa menyelesaikan pelanggaran selama gencatan. Sebaliknya, jika SDF menolak jabatan tersebut atas nama perdamaian dan memilih jalur konfrontasi bersenjata, maka konflik diperkirakan akan kembali terbuka lebar, menandai kegagalan jeda empat hari sebagai jalan menuju stabilitas.
Post a Comment