Pemerintah Suriah mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan eksekusi terhadap tahanan dan narapidana di kota Al-Thabqa, pedesaan provinsi Raqqa, yang terjadi setelah mundurnya pasukan Syrian Democratic Forces (SDF) dari wilayah tersebut. Pernyataan ini menegaskan kecaman keras terhadap tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Dalam pernyataannya, Damaskus menuduh SDF dan kelompok yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) melakukan eksekusi terhadap tahanan dan warga sipil. Pemerintah menekankan bahwa tindakan semacam ini merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.
Pemerintah Suriah menyatakan bahwa eksekusi tahanan adalah cerminan dari “sifat milisi” pasukan SDF. Menurut Damaskus, metode mereka yang menjadikan warga sipil dan tahanan sebagai sandera menunjukkan pola tindakan kriminal yang terencana dan sistematis, yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pernyataan resmi juga menegaskan bahwa pemerintah Suriah akan menanggung tanggung jawab moral dan hukum kepada keluarga para korban. Mereka berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh dan menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku, dengan memanggil komunitas internasional untuk mengecam tindakan tersebut.
Selain itu, laporan menyebutkan adanya patroli udara oleh helikopter koalisi di sekitar Penjara Industri di kota Hasakah. Hal ini dilakukan menyusul aktivitas mencurigakan yang terdeteksi dari kelompok milisi SDF di wilayah tersebut, menambah ketegangan di kawasan timur laut Suriah.
Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi keamanan warga sipil di Raqqa dan Hasakah. Pemerintah Suriah menekankan pentingnya pengawasan internasional untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, serta memastikan hak-hak tahanan dan warga sipil terlindungi.
Pernyataan Damaskus juga menekankan bahwa eksekusi terhadap tahanan, terutama warga sipil, adalah kejahatan yang sudah lengkap unsur-unsurnya menurut hukum internasional. Hal ini menempatkan SDF dan kelompok terkait dalam posisi yang bertanggung jawab secara langsung.
Eksekusi ini terjadi setelah SDF mundur dari Al-Thabqa. Pemerintah menilai bahwa pengosongan wilayah oleh milisi tanpa prosedur yang aman dan tertib merupakan faktor yang memicu tragedi ini.
Selain aspek hukum, pemerintah Suriah menekankan bahwa tindakan ini berdampak langsung pada citra SDF sebagai kekuatan militer yang mengklaim menjaga stabilitas di timur laut. Menurut Damaskus, perilaku semacam ini justru memperkuat kesan bahwa SDF bertindak di luar hukum dan melanggar hak asasi manusia.
Damaskus mengajak masyarakat internasional untuk mengecam tindakan tersebut secara terbuka dan menekankan pentingnya mekanisme hukum internasional untuk menindak pelaku kejahatan perang. Pernyataan ini juga menjadi sinyal bahwa Suriah menuntut perhatian global terhadap situasi di Raqqa dan Hasakah.
Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi internasional untuk menahan milisi yang bertindak di luar kerangka hukum. Pernyataan ini menegaskan bahwa Suriah siap bekerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga pengawas untuk memastikan pertanggungjawaban.
Pemerintah menegaskan bahwa eksekusi terhadap tahanan di Al-Thabqa bukan sekadar masalah lokal, tetapi isu kemanusiaan yang memiliki dampak regional. Hal ini dihubungkan dengan ketegangan yang terus berlangsung antara pemerintah Suriah dan milisi SDF di timur laut.
Dalam konteks ini, Damaskus menekankan bahwa perlindungan terhadap warga sipil dan tahanan adalah prioritas utama. Pemerintah menekankan bahwa setiap tindakan milisi yang mengabaikan hak-hak ini harus dipandang sebagai pelanggaran serius dan dilawan melalui jalur hukum.
Helikopter patroli koalisi di Hasakah menunjukkan bahwa komunitas internasional memonitor pergerakan milisi secara ketat. Ini juga merupakan upaya untuk mengantisipasi potensi eskalasi dan mencegah insiden serupa terjadi di penjara lain atau wilayah yang baru dikosongkan.
Pemerintah juga menyoroti sifat milisi SDF yang kerap mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi dengan otoritas lokal atau pemerintah pusat, yang menurut Damaskus memperbesar risiko tindakan ilegal dan kekerasan terhadap tahanan.
Damaskus mengingatkan bahwa pengosongan wilayah oleh milisi harus dilakukan dengan prosedur yang terkontrol dan aman, termasuk memastikan bahwa tahanan dan warga sipil tidak menjadi korban kekerasan.
Pernyataan ini juga menekankan perlunya komunitas internasional menekan SDF dan PKK agar tunduk pada hukum internasional. Pemerintah Suriah menganggap bahwa langkah ini penting untuk mencegah terulangnya eksekusi terhadap tahanan di masa depan.
Damaskus menyebut bahwa perilaku kriminal milisi seperti ini harus menjadi alarm bagi semua pihak yang peduli terhadap hak asasi manusia, dan menjadi bahan evaluasi terhadap peran SDF sebagai kekuatan keamanan di timur laut Suriah.
Pernyataan resmi menekankan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan transparan, sambil memberikan perlindungan dan dukungan kepada keluarga para korban.
Akhirnya, pemerintah Suriah menegaskan bahwa tindakan ini menyoroti pentingnya mekanisme hukum internasional dan pengawasan internasional yang efektif terhadap semua kelompok bersenjata di wilayah konflik. Damaskus menyerukan agar dunia internasional mengambil sikap tegas dan adil.
Dengan langkah ini, Suriah berupaya memastikan bahwa peristiwa seperti eksekusi tahanan Al-Thabqa tidak terulang, dan memberikan pesan kuat kepada semua milisi bahwa hukum dan hak asasi manusia tetap menjadi prioritas, meski konflik di lapangan terus berlangsung.
Warganet Suriah bereaksi dengan terkejut dan marah atas laporan eksekusi tahanan di Al-Thabqa, terutama karena peristiwa ini terjadi hanya sehari setelah pejuang SDF diizinkan meninggalkan distrik Syeikh Maqsud di Aleppo secara aman. Banyak pengguna media sosial menyoroti kontradiksi antara kebijakan mundur yang terlihat “teratur” dengan tindakan kekerasan terhadap tahanan yang dilakukan secara tiba-tiba.
Sejumlah warga mengekspresikan ketidakpercayaan mereka, mempertanyakan bagaimana sebuah kelompok yang mengaku sebagai kekuatan keamanan bisa bertindak sekejam itu. Mereka menulis di platform lokal dan internasional, mengungkapkan kekecewaan bahwa warga sipil dan narapidana dijadikan korban meski ada kesepakatan mundur yang seharusnya menjamin keselamatan mereka.
Selain rasa terkejut, warganet juga penasaran dan bertanya-tanya mengapa SDF tega melakukan eksekusi ini. Banyak yang menyoroti aspek milisi SDF yang tidak selalu patuh pada hukum internasional, sambil menekankan bahwa tindakan tersebut merusak citra mereka di mata masyarakat Suriah, dan menimbulkan keraguan besar terhadap klaim mereka sebagai pelindung warga sipil di timur laut Suriah.
Post a Comment