Perkembangan politik di kota Tabqa memasuki babak baru setelah salah satu pimpinan eksekutif wilayah (PM Kanton), Hamed Al Faraj yang juga merupakan Sheikh (kepala) Suku Arab al-Waladah, dilaporkan berbalik mendukung pemerintahan Suriah. Peralihan sikap ini terjadi tidak lama setelah pasukan Damaskus berhasil menguasai kota strategis di barat Raqqa tersebut, menandai perubahan penting dalam lanskap kekuasaan lokal.
Tabqa selama bertahun-tahun berada di bawah administrasi AANES yang didukung oleh SDF. Dalam sistem ini, Tabqa diperlakukan sebagai sebuah kanton dengan struktur pemerintahan sendiri, dipimpin dua Perdana Menteri kanton mirip PM Kanton di Bosnia, terpisah dari Damaskus, meski secara internasional tetap diakui sebagai bagian dari Suriah.
Keunikan sistem AANES terlihat dari model kepemimpinan kolektif yang diterapkan. Di Tabqa, pemerintahan dijalankan oleh dewan eksekutif bersama, yang secara fungsional setara dengan kabinet daerah, dan dipimpin oleh dua ketua bersama yang posisinya sering disamakan dengan perdana menteri.
Model dua pemimpin eksekutif ini dirancang untuk mencerminkan keseimbangan etnis dan politik, sekaligus mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu figur. Namun, sistem ini juga membuat dinamika politik menjadi lebih cair ketika situasi militer berubah.
Masuknya pasukan Damaskus ke Tabqa mengubah secara drastis peta kekuasaan di lapangan. Aparat AANES dan SDF dilaporkan menarik diri dari sejumlah institusi utama, sementara otoritas pemerintah pusat mulai mengambil alih fasilitas strategis.
Dalam konteks inilah, salah satu ketua bersama PM Tabqa mengambil langkah mengejutkan dengan menyatakan dukungan kepada pemerintahan Suriah. Sikap ini dipandang sebagai upaya adaptasi cepat terhadap realitas baru pasca-penguasaan kota oleh militer Damaskus.
Sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa keputusan tersebut didorong oleh keinginan menghindari kekosongan pemerintahan dan potensi kekacauan administratif. Dengan beralihnya dukungan, diharapkan layanan publik dan keamanan kota dapat berjalan lebih stabil.
Langkah ini sekaligus menunjukkan rapuhnya loyalitas politik di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai AANES. Banyak pejabat sipil dinilai lebih pragmatis, memilih berpihak pada kekuatan yang mengendalikan wilayah secara nyata.
Bagi Damaskus, dukungan dari elite lokal Tabqa memiliki nilai simbolik dan strategis. Ini memperkuat narasi bahwa kembalinya wilayah tersebut ke pangkuan negara berlangsung melalui integrasi politik, bukan semata-mata kekuatan militer.
Sementara itu, di internal AANES, perkembangan ini dipandang sebagai sinyal peringatan. Kehilangan dukungan dari salah satu pimpinan setingkat “perdana menteri” di Tabqa berpotensi memicu efek domino di wilayah lain.
Struktur dua ketua bersama yang selama ini dianggap sebagai kekuatan sistem AANES justru menghadapi ujian berat. Ketika salah satu pemimpin beralih dukungan, legitimasi kepemimpinan kolektif ikut tergerus.
Di mata warga Tabqa, perubahan ini disambut beragam reaksi. Sebagian melihatnya sebagai langkah realistis demi stabilitas, sementara yang lain menilai hal tersebut sebagai pengkhianatan terhadap proyek otonomi yang telah dibangun bertahun-tahun.
Penguasaan kota oleh Damaskus juga membuka ruang bagi negosiasi ulang status administrasi Tabqa. Pemerintah pusat disebut tengah menyiapkan skema integrasi bertahap bagi aparat sipil yang bersedia bekerja sama.
Dalam skema tersebut, pejabat lokal yang beralih dukungan dipandang sebagai jembatan transisi antara sistem AANES dan struktur negara Suriah. Ini membuat posisi mereka menjadi krusial, meski juga rentan secara politik.
Para pengamat menilai bahwa peralihan sikap pimpinan eksekutif Tabqa bukan semata persoalan individu, melainkan cerminan perubahan keseimbangan kekuatan di Suriah utara. Ketika kontrol militer bergeser, loyalitas administratif pun ikut berubah.
Situasi ini juga menegaskan perbedaan mendasar antara kekuasaan berbasis administrasi dan kekuasaan berbasis kontrol wilayah. Selama AANES memiliki dukungan militer, struktur kanton berjalan relatif stabil, namun menjadi rapuh ketika kontrol tersebut melemah.
Bagi Damaskus, kasus Tabqa dapat dijadikan model untuk menarik kembali wilayah lain tanpa konfrontasi berkepanjangan. Dukungan elite lokal dinilai lebih efektif daripada sekadar kemenangan militer.
Namun, tantangan ke depan tidak kecil. Integrasi wilayah dengan latar belakang sistem otonomi membutuhkan kompromi politik dan jaminan keamanan bagi para pejabat lokal.
Peralihan dukungan ini juga membuka pertanyaan tentang masa depan sistem dua “perdana menteri” ala AANES di wilayah lain. Apakah model tersebut akan dipertahankan, diubah, atau dibubarkan seiring kembalinya otoritas pusat.
Dalam jangka pendek, fokus utama adalah menjaga stabilitas Tabqa pasca-perubahan kekuasaan. Pemerintahan Suriah berupaya menunjukkan bahwa transisi ini tidak akan mengorbankan kepentingan warga sipil.
Perkembangan di Tabqa menjadi indikator penting arah konflik dan rekonsiliasi di Suriah utara. Dukungan seorang pimpinan eksekutif lokal kepada Damaskus menandai bahwa pertempuran di wilayah ini semakin bergeser dari medan militer ke arena politik dan administrasi.
Post a Comment