Perang Rusia dengan Chechnya pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an kerap dijadikan contoh bagaimana negara pusat menghadapi entitas separatis yang sempat berdiri secara de facto. Dalam banyak aspek, pengalaman Chechnya memiliki kemiripan struktural dengan posisi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan administrasi AANES di timur Suriah saat ini.
Chechnya pernah mendeklarasikan kemerdekaan setelah runtuhnya Uni Soviet dan selama beberapa tahun berfungsi sebagai entitas de facto di luar kendali Moskow. Meski tidak diakui secara internasional, pemerintahan Chechnya kala itu memiliki aparat keamanan, struktur politik, dan kontrol wilayah yang relatif solid.
Situasi tersebut dapat dibandingkan dengan SDF dan AANES di Suriah timur, yang sejak perang melawan ISIS mengelola wilayah luas, memiliki institusi sipil, serta menjalin hubungan luar negeri terbatas, terutama dengan Amerika Serikat dan mitra koalisi. Seperti Chechnya, entitas ini juga tidak memiliki pengakuan kedaulatan internasional.
Perbedaan utama terletak pada konteks geopolitik. Rusia menghadapi Chechnya sebagai konflik internal pasca-imperium, sementara Suriah berhadapan dengan SDF dalam lanskap perang proksi internasional yang melibatkan Amerika Serikat, Turki, Iran, dan Rusia sendiri.
Namun, persamaan paling penting adalah status de facto yang rapuh. Chechnya, meski pernah “merdeka” secara praktis, tidak mampu mengamankan legitimasi jangka panjang dan akhirnya kembali dikuasai Moskow melalui dua perang besar yang brutal.
Rusia tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga strategi kooptasi elite lokal. Figur seperti Ramzan Kadyrov menjadi simbol bagaimana Moskow mengakhiri separatisme bukan dengan pembubaran identitas lokal, melainkan dengan integrasi keras di bawah negara pusat.
Model ini sering dibaca sebagai preseden bagi Damaskus dalam menghadapi SDF. Pemerintah Suriah dapat menempuh jalan serupa, menggabungkan tekanan militer, negosiasi politik, dan integrasi elite lokal untuk mengakhiri status otonomi de facto di timur Suriah.
Meski wilayah Chechnya jauh lebih kecil dibandingkan kawasan SDF, posisi strategis dan simboliknya serupa. Chechnya adalah ujian kedaulatan Rusia, sebagaimana Suriah timur menjadi ujian keutuhan teritorial Suriah pascaperang saudara.
Perbandingan lain dapat ditarik dengan Dewan Transisi Selatan (STC) di Yaman. STC pernah mendominasi Yaman Selatan selama hampir satu dekade, menguasai Aden dan institusi penting, serta tampil sebagai kekuatan politik dan militer tersendiri.
Namun, meski kuat di lapangan, STC akhirnya membubarkan diri secara formal dan masuk ke dalam kerangka negara Yaman melalui kesepakatan politik. Dominasi de facto tidak berujung pada kemerdekaan permanen, melainkan reintegrasi dengan kompromi.
Kasus STC menunjukkan bahwa kekuatan lokal yang lahir dari perang tidak selalu berakhir sebagai negara baru. Dalam banyak kasus, mereka dilebur kembali ke negara pusat ketika keseimbangan kekuatan regional berubah.
Hal serupa berpotensi terjadi pada SDF jika dukungan internasional melemah atau terjadi kesepakatan regional yang lebih luas antara Damaskus, Ankara, dan aktor global. Status otonomi bisa berakhir bukan lewat satu pertempuran besar, melainkan melalui proses politik bertahap.
Dari Chechnya hingga Yaman Selatan, satu pola terlihat jelas: entitas de facto tanpa pengakuan internasional sangat bergantung pada konteks geopolitik eksternal. Ketika konteks itu berubah, posisi mereka ikut goyah.
Pola ini juga relevan untuk Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia sejak awal 1990-an. Somaliland memiliki pemerintahan, mata uang, dan keamanan sendiri, serta stabilitas yang jauh lebih baik dibandingkan Somalia selatan.
Seperti Chechnya dan SDF, Somaliland menikmati status de facto yang panjang tanpa pengakuan internasional. Keberlangsungannya bergantung pada keseimbangan regional di Tanduk Afrika dan lemahnya negara pusat Somalia selama bertahun-tahun.
Namun, jika Somalia berhasil memperkuat negara, membangun konsensus internal, dan mendapatkan dukungan regional yang solid, skenario reintegrasi Somaliland tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan, meski jalannya akan jauh lebih politis dibandingkan militer.
Pengalaman Chechnya menunjukkan bahwa waktu tidak selalu berpihak pada entitas separatis. Status de facto yang lama bukan jaminan menuju kemerdekaan formal, terutama jika negara pusat berhasil bangkit.
Dalam konteks Suriah, Chechnya menjadi pengingat bahwa negara yang selamat dari perang panjang cenderung berupaya memulihkan kedaulatannya secara penuh. SDF, seperti Chechnya di masa lalu, berada di persimpangan antara integrasi, kooptasi, atau konfrontasi.
Sementara itu, kasus STC dan Somaliland memperlihatkan variasi jalur non-militer, di mana negosiasi dan perubahan regional dapat menentukan nasib entitas de facto lebih dari kekuatan senjata semata.
Pada akhirnya, dari Grozny hingga Hasakah, dari Aden hingga Hargeisa, sejarah menunjukkan bahwa entitas yang lahir dari kekosongan negara jarang bertahan sebagai negara merdeka tanpa pengakuan internasional. Mereka lebih sering menjadi bagian dari babak panjang negosiasi, konflik, dan rekonstruksi negara pusat.
Republik Artsakh
Pengalaman Republik Artsakh di Nagorno-Karabakh memperkuat pola tersebut. Artsakh berdiri sebagai entitas Armenia de facto sejak awal 1990-an, dengan pemerintahan, militer, dan institusi sipil sendiri, namun tanpa pengakuan internasional yang berarti.
Selama hampir tiga dekade, keberadaan Artsakh bertumpu pada keseimbangan kekuatan regional dan dukungan Armenia. Namun situasi berubah drastis ketika Azerbaijan, dengan dukungan teknologi militer modern dan konstelasi geopolitik yang menguntungkan, berhasil memulihkan kendali atas Nagorno-Karabakh.
Pada akhirnya, Republik Artsakh dibubarkan dan wilayah Nagorno-Karabakh diintegrasikan kembali ke Azerbaijan. Integrasi ini menandai berakhirnya status de facto yang lama, sekaligus menegaskan bahwa entitas tanpa pengakuan internasional tetap rentan ketika negara pusat mendapatkan momentum politik dan militer.
Kasus Artsakh menunjukkan bahwa waktu tidak selalu berpihak pada entitas separatis. Bahkan setelah puluhan tahun eksistensi de facto, perubahan keseimbangan regional dapat dengan cepat membalikkan situasi di lapangan.
Jika pola ini diterapkan pada Suriah, maka posisi SDF tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militernya sendiri, tetapi oleh sejauh mana dukungan internasional bertahan dan bagaimana Damaskus membangun kembali negara serta merajut kesepakatan regional.
Dari Chechnya, Yaman Selatan, hingga Artsakh, satu pelajaran utama mengemuka: entitas yang lahir dari konflik dan kekosongan negara cenderung berakhir pada integrasi kembali ke negara pusat, baik melalui perang terbuka, negosiasi politik, maupun perubahan geopolitik yang menentukan arah sejarah.
Post a Comment