Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 7:33 PM
Simpang siur terkait tuntutan SDF dan PKK di Suriah terus menjadi perhatian pengamat politik regional. Banyak pihak masih bingung memahami apa sebenarnya yang diinginkan kelompok ini dalam konteks politik dan wilayah Suriah Timur.

Salah satu tuntutan yang paling sering muncul adalah penerapan federalisme. Suriah saat ini tidak menerapkan federalisme seperti Irak, dan ide ini menjadi titik perdebatan antara Damaskus dan SDF.

Awalnya, federalisme yang diusulkan SDF mencakup seluruh Suriah Timur. Wilayah ini mayoritas penduduknya adalah Arab, sekitar 70 persen, sehingga SDF menghadapi kritik karena dianggap tidak mewakili mayoritas penduduk setempat.

Jika federalisme hanya diterapkan di Qamisli atau wilayah Kurdi tertentu, masalah lain muncul. Wilayah lain di Suriah Timur kemungkinan akan menuntut hak serupa, sehingga memicu ketegangan etnis dan politik baru.

PKK, yang menjadi inti kekuatan SDF, sering menekankan narasi bahwa Suriah Timur merupakan bagian dari Kurdistan Raya. Narasi ini jelas ditolak pemerintah Suriah, yang menegaskan kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya.

Pemerintah Suriah tidak ingin sebagian wilayah negara dikontrol secara resmi dari Qandil, Irak, meski secara de facto beberapa daerah memang sudah berada di bawah kendali militer lokal yang dikendalikan PKK, mirip dengan wilayah pemberontak Druze yang dikuasai milisi Al Hajri Suwaida, yang secara de facto sudah dikontrol Israel melalui proyek neokolonialisme Greater Israel di Timur Tengah.

SDF juga menuntut agar hak-hak warga Kurdi dijamin. Dua kesepakatan terakhir antara Damaskus dan SDF telah menetapkan perlindungan hak politik dan budaya, tetapi SDF tetap merasa tuntutan mereka belum sepenuhnya dipenuhi.

Sebagian kalangan menilai SDF menginginkan otonomi penuh di Suriah Timur, mirip dengan status Kurdistan di Irak. Tuntutan ini mencakup hak istimewa ekonomi, administrasi, hingga tingkat pendapatan per kapita yang tinggi seperti di Kurdistan Irak, yaitu sekitar 17 ribu dolar per tahun.

Perbandingan ini jauh melampaui rata-rata pendapatan warga Irak di luar wilayah Kurdi, yang hanya sekitar 4 ribu dolar per tahun. Tuntutan ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Suriah tentang potensi fragmentasi sosial dan ekonomi.

Pemerintah Suriah menegaskan bahwa seluruh bangsa harus maju secara bersamaan, tanpa ada suku dan wilayah yang diistmewakan dari yang lain, apalagi jika negara harus menjadikan warga PKK Kurdi sebagai warga kelas satu dan yang lainnya menjadi kelas dua. Pendekatan ini menekankan persatuan nasional dan kesetaraan sebagai prinsip dasar.

Kebingungan publik muncul karena SDF dan PKK tidak pernah menyampaikan tuntutan mereka secara jelas dan konsisten. Mereka sering berganti narasi antara hak minoritas, federalisme, hingga aspirasi independensi simbolik.

Beberapa pengamat menyebut ini sebagai strategi politik untuk memperluas pengaruh de facto di Suriah Timur, sambil menjaga fleksibilitas dalam negosiasi dengan Damaskus dan kekuatan internasional.

Ketegangan etnis juga memperumit tuntutan. Jabatan penting SDF didominasi oleh Kurdi, sementara sebagian besar wilayah Timur Suriah dihuni oleh Arab dan minoritas lainnya. Hal ini membuat tuntutan federalisme sulit diterapkan tanpa konflik internal.

Pemerintah Suriah menolak keras narasi Kurdistan Raya, karena dianggap sebagai ancaman terhadap integritas wilayah. Suriah menekankan bahwa setiap wilayah harus berada di bawah kedaulatan negara, meski ada otonomi lokal terbatas.

SDF menuntut jaminan politik dan hak administratif. Meskipun beberapa kesepakatan telah ditandatangani, pihak Kurdi menilai implementasinya lambat dan tidak memadai. Hal ini menjadi sumber ketegangan berkelanjutan.

Selain itu, aspirasi ekonomi SDF memperlihatkan ambisi untuk menyetarakan pendapatan per kapita wilayah Kurdi dengan Kurdistan Irak. Pemerintah Suriah menilai tuntutan ini tidak realistis dan bisa menciptakan kesenjangan baru.

Perbedaan visi ini menyebabkan negosiasi antara Damaskus dan SDF berjalan lambat. Pemerintah Suriah ingin integrasi penuh, sedangkan SDF menginginkan otonomi signifikan.

Banyak analis menilai bahwa kebingungan publik tentang tuntutan SDF berasal dari campur aduknya narasi politik, etnis, dan ekonomi yang disampaikan oleh kelompok tersebut.

Kebingungan ini juga dimanfaatkan oleh pihak eksternal, termasuk AS dan Turki, untuk memperkuat pengaruh masing-masing di wilayah Timur Suriah, menambah kompleksitas konflik.

Pada akhirnya, pertanyaan utama tetap sama: apakah SDF akan puas dengan hak minoritas dan otonomi terbatas, atau terus menuntut federalisme dan status istimewa yang lebih luas?

Sikap pemerintah Suriah jelas: semua wilayah harus bersatu di bawah negara yang sama, tanpa keistimewaan berlebihan, demi menjaga integritas politik, sosial, dan ekonomi bangsa.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 6:51 PM

Perbandingan antara luas wilayah Suriah dan Sudan kembali mencuat seiring pembahasan capaian militer Sudan sejak dimulainya Operasi Penyeberangan Besar pada 26 September. Dalam rentang waktu sekitar empat bulan, wilayah yang berhasil direbut kembali oleh tentara Sudan disebut-sebut setara dengan luas Suriah, bahkan beberapa kali lipat.

Suriah secara geografis memiliki luas sekitar 185 ribu kilometer persegi. Angka ini menempatkan Suriah sebagai negara berukuran menengah di Timur Tengah, dengan bentang wilayah yang relatif kompak dari pesisir Mediterania hingga perbatasan Irak.

Sebaliknya, Sudan adalah salah satu negara terluas di Afrika dan dunia Arab. Setelah pemisahan Sudan Selatan pada 2011, luas wilayah Sudan masih berada di kisaran 1,88 juta kilometer persegi, hampir sepuluh kali lipat luas Suriah.

Perbandingan ini memberi perspektif berbeda terhadap dinamika konflik dan operasi militer di kedua negara. Wilayah yang dalam konteks Suriah sudah mencakup satu negara penuh, di Sudan bisa setara dengan satu atau dua negara bagian saja.

Menilik pembagian administratif Sudan, terlihat kontras yang mencolok. Negara ini terdiri dari sejumlah wilayah atau negara bagian dengan luas yang sangat beragam, beberapa di antaranya bahkan lebih besar dari Suriah.

Negara Bagian Darfur Utara, misalnya, memiliki luas sekitar 296 ribu kilometer persegi. Artinya, satu wilayah administratif ini saja sudah lebih besar sekitar 60 persen dibandingkan seluruh wilayah Suriah.

Negara Bagian Laut Merah juga melampaui Suriah dari sisi luas, dengan bentang wilayah sekitar 218 ribu kilometer persegi. Kawasan ini mencakup wilayah pesisir panjang di timur Sudan hingga perbatasan Eritrea.

Di sisi lain, terdapat negara bagian yang lebih kecil seperti Nil River State dengan luas sekitar 122 ribu kilometer persegi. Wilayah ini lebih kecil dari Suriah, namun masih mencerminkan betapa luasnya skala administratif Sudan.

Negara Bagian Al-Jazirah bahkan jauh lebih kecil, hanya sekitar 27 ribu kilometer persegi. Perbandingan ini menunjukkan rentang ekstrem ukuran wilayah dalam satu negara yang sama.

Jika Suriah dibayangkan sebagai satu negara bagian Sudan, maka posisinya kemungkinan berada di peringkat ketiga atau keempat terbesar. Ia hanya kalah dari Darfur Utara dan Laut Merah, serta berdekatan dengan wilayah seperti Kordofan Utara.

Dalam konteks militer, fakta geografis ini penting untuk dipahami. Operasi militer di Sudan berlangsung di ruang yang jauh lebih luas, dengan tantangan logistik, jarak, dan kontrol wilayah yang berlipat ganda dibandingkan Suriah.

Ketika disebut bahwa wilayah yang dibebaskan tentara Sudan sejak akhir September setara atau melebihi luas Suriah, klaim tersebut mencerminkan skala operasi yang sangat besar. Ini bukan sekadar kemajuan taktis, melainkan perubahan peta penguasaan wilayah dalam ukuran negara.

Namun, luas wilayah Sudan yang tersisa dan masih memerlukan stabilisasi juga tidak kecil. Bahkan setelah capaian signifikan, area yang membutuhkan pengamanan dan pemulihan tetap mencakup ratusan ribu kilometer persegi.

Situasi ini menuntut kesabaran publik dan ketahanan institusi negara. Di negara dengan geografi sebesar Sudan, proses pemulihan kedaulatan hampir tidak pernah berlangsung cepat.

Berbeda dengan Suriah yang relatif lebih kecil namun padat secara politik dan demografis, Sudan menghadapi tantangan berupa jarak antarkota yang jauh dan infrastruktur yang tidak merata.

Meski demikian, capaian militer dalam waktu singkat dinilai sebagai prestasi besar. Banyak pihak melihatnya sebagai bukti bahwa tentara Sudan masih menjadi pilar utama keutuhan negara.

Narasi yang berkembang di masyarakat Sudan menekankan pentingnya kesabaran dan rasa syukur. Dalam kondisi negara seluas ini, stabilitas tidak dibangun dalam hitungan minggu, melainkan tahun.

Perbandingan dengan Suriah juga berfungsi sebagai alat komunikasi publik. Ia membantu masyarakat memahami skala sebenarnya dari wilayah yang telah diamankan dan tantangan yang masih tersisa.

Dari sudut pandang geopolitik, Sudan dan Suriah menghadapi konflik dengan karakter berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan bahwa ukuran wilayah sangat memengaruhi jalannya perang dan proses pemulihan.

Pada akhirnya, perbandingan ini menegaskan satu hal mendasar: membebaskan dan mengamankan wilayah sebesar Sudan adalah pekerjaan raksasa. Seruan untuk bersabar dan menghargai peran tentara menjadi refleksi dari kesadaran akan besarnya beban negara.

Di tengah dinamika itu, pesan yang mengemuka tetap sama, yakni kesabaran, keteguhan, dan keyakinan bahwa stabilitas di negara seluas Sudan hanya bisa dicapai melalui waktu, pengorbanan, dan institusi pertahanan yang solid.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 6:19 PM
Kasus Republik Artsakh (Nagorno-Karabakh) menunjukkan bahwa konflik dapat “membeku” sangat lama tanpa pernah benar-benar selesai. Sejak gencatan senjata 1994, Artsakh hidup dalam ilusi stabilitas melalui mediasi internasional OSCE Minsk Group. Namun tidak ada perjanjian damai final, tidak ada pengakuan internasional, dan tidak ada mekanisme penentuan status yang mengikat. Ketika keseimbangan kekuatan berubah—Azerbaijan menguat secara militer dan Rusia melemah—konflik berakhir secara sepihak lewat kemenangan militer Baku pada 2020 dan 2023, diikuti pembubaran Artsakh dan integrasi penuh ke Azerbaijan.

Pelajaran utama dari Artsakh adalah bahwa diplomasi tanpa solusi status hanya menunda konflik. Selama negara pusat bersabar, membangun kekuatan, dan menunggu momentum geopolitik, entitas de facto tetap berada dalam posisi rentan, sekuat apa pun institusi internalnya.

Kasus Chechnya berbeda dari Artsakh karena Rusia sejak awal menolak konflik membeku jangka panjang. Setelah Chechnya menikmati kemerdekaan de facto pada 1996, Moskow memilih opsi militer penuh dalam Perang Chechnya Kedua. Namun yang menentukan bukan hanya kekuatan senjata, melainkan strategi integrasi koersif: Rusia menghancurkan struktur separatis, lalu membangun loyalitas elite lokal melalui keluarga Kadyrov.

Chechnya tidak dibubarkan sebagai entitas budaya atau administratif, tetapi dimasukkan kembali secara keras ke dalam Federasi Rusia. Ini adalah contoh penyelesaian konflik melalui integrasi paksa namun stabil, di mana negara pusat mengizinkan otonomi terbatas selama loyalitas politik absolut dijaga. Tidak ada referendum, tidak ada pengakuan internasional, dan tidak ada proses damai multilateral—hanya pemulihan kedaulatan negara.

Sementara itu, SDF dan AANES di Suriah timur berada di antara dua model tersebut. Seperti Artsakh, mereka memiliki status de facto, institusi sipil, dan legitimasi internal terbatas, namun tanpa pengakuan internasional. Seperti Chechnya awal 1990-an, mereka berdiri di atas kekosongan negara akibat perang panjang. Perbedaannya, SDF sangat bergantung pada perlindungan kekuatan eksternal, khususnya Amerika Serikat.

Selama perlindungan itu ada, konflik Suriah timur cenderung “membeku” seperti Artsakh sebelum 2020. Namun jika perlindungan tersebut melemah atau ditarik, Damaskus memiliki dua opsi: model Chechnya (integrasi keras dengan kooptasi elite lokal) atau model Artsakh (penyelesaian militer cepat ketika momentum tercapai). Pilihan ini sangat bergantung pada dinamika regional antara Suriah, Turki, Rusia, dan Iran.

Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa waktu tidak otomatis menguntungkan entitas de facto. Artsakh bertahan hampir 30 tahun tetapi runtuh cepat. Chechnya bertahan singkat tetapi diakhiri secara brutal lalu distabilkan. SDF bertahan lama, tetapi masa depannya ditentukan bukan oleh kekuatan internal semata, melainkan oleh perubahan geopolitik.

Kesalahan umum ketiganya—terutama Artsakh dan SDF—adalah menganggap status de facto sebagai jalan menuju kedaulatan permanen, padahal tanpa pengakuan internasional dan tanpa solusi politik final dengan negara pusat, status itu selalu sementara.

Dalam konteks yang lebih luas, ketiga kasus ini memperlihatkan satu pola besar dalam politik internasional: negara pusat yang bertahan hidup dari perang pada akhirnya akan berusaha memulihkan kedaulatan penuh, entah melalui perang terbuka, integrasi paksa, atau negosiasi asimetris.

Bagi Suriah, pengalaman Chechnya dan Artsakh menjadi cermin. Damaskus dapat memilih jalan Rusia atau Azerbaijan, tetapi hasil akhirnya hampir selalu sama: pengakhiran status de facto. Pertanyaannya bukan apakah, melainkan kapan dan dengan cara apa.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 6:09 PM


Perang Rusia dengan Chechnya pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an kerap dijadikan contoh bagaimana negara pusat menghadapi entitas separatis yang sempat berdiri secara de facto. Dalam banyak aspek, pengalaman Chechnya memiliki kemiripan struktural dengan posisi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan administrasi AANES di timur Suriah saat ini.

Chechnya pernah mendeklarasikan kemerdekaan setelah runtuhnya Uni Soviet dan selama beberapa tahun berfungsi sebagai entitas de facto di luar kendali Moskow. Meski tidak diakui secara internasional, pemerintahan Chechnya kala itu memiliki aparat keamanan, struktur politik, dan kontrol wilayah yang relatif solid.

Situasi tersebut dapat dibandingkan dengan SDF dan AANES di Suriah timur, yang sejak perang melawan ISIS mengelola wilayah luas, memiliki institusi sipil, serta menjalin hubungan luar negeri terbatas, terutama dengan Amerika Serikat dan mitra koalisi. Seperti Chechnya, entitas ini juga tidak memiliki pengakuan kedaulatan internasional.

Perbedaan utama terletak pada konteks geopolitik. Rusia menghadapi Chechnya sebagai konflik internal pasca-imperium, sementara Suriah berhadapan dengan SDF dalam lanskap perang proksi internasional yang melibatkan Amerika Serikat, Turki, Iran, dan Rusia sendiri.

Namun, persamaan paling penting adalah status de facto yang rapuh. Chechnya, meski pernah “merdeka” secara praktis, tidak mampu mengamankan legitimasi jangka panjang dan akhirnya kembali dikuasai Moskow melalui dua perang besar yang brutal.

Rusia tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga strategi kooptasi elite lokal. Figur seperti Ramzan Kadyrov menjadi simbol bagaimana Moskow mengakhiri separatisme bukan dengan pembubaran identitas lokal, melainkan dengan integrasi keras di bawah negara pusat.

Model ini sering dibaca sebagai preseden bagi Damaskus dalam menghadapi SDF. Pemerintah Suriah dapat menempuh jalan serupa, menggabungkan tekanan militer, negosiasi politik, dan integrasi elite lokal untuk mengakhiri status otonomi de facto di timur Suriah.

Meski wilayah Chechnya jauh lebih kecil dibandingkan kawasan SDF, posisi strategis dan simboliknya serupa. Chechnya adalah ujian kedaulatan Rusia, sebagaimana Suriah timur menjadi ujian keutuhan teritorial Suriah pascaperang saudara.

Perbandingan lain dapat ditarik dengan Dewan Transisi Selatan (STC) di Yaman. STC pernah mendominasi Yaman Selatan selama hampir satu dekade, menguasai Aden dan institusi penting, serta tampil sebagai kekuatan politik dan militer tersendiri.

Namun, meski kuat di lapangan, STC akhirnya membubarkan diri secara formal dan masuk ke dalam kerangka negara Yaman melalui kesepakatan politik. Dominasi de facto tidak berujung pada kemerdekaan permanen, melainkan reintegrasi dengan kompromi.

Kasus STC menunjukkan bahwa kekuatan lokal yang lahir dari perang tidak selalu berakhir sebagai negara baru. Dalam banyak kasus, mereka dilebur kembali ke negara pusat ketika keseimbangan kekuatan regional berubah.

Hal serupa berpotensi terjadi pada SDF jika dukungan internasional melemah atau terjadi kesepakatan regional yang lebih luas antara Damaskus, Ankara, dan aktor global. Status otonomi bisa berakhir bukan lewat satu pertempuran besar, melainkan melalui proses politik bertahap.

Dari Chechnya hingga Yaman Selatan, satu pola terlihat jelas: entitas de facto tanpa pengakuan internasional sangat bergantung pada konteks geopolitik eksternal. Ketika konteks itu berubah, posisi mereka ikut goyah.

Pola ini juga relevan untuk Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia sejak awal 1990-an. Somaliland memiliki pemerintahan, mata uang, dan keamanan sendiri, serta stabilitas yang jauh lebih baik dibandingkan Somalia selatan.

Seperti Chechnya dan SDF, Somaliland menikmati status de facto yang panjang tanpa pengakuan internasional. Keberlangsungannya bergantung pada keseimbangan regional di Tanduk Afrika dan lemahnya negara pusat Somalia selama bertahun-tahun.

Namun, jika Somalia berhasil memperkuat negara, membangun konsensus internal, dan mendapatkan dukungan regional yang solid, skenario reintegrasi Somaliland tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan, meski jalannya akan jauh lebih politis dibandingkan militer.

Pengalaman Chechnya menunjukkan bahwa waktu tidak selalu berpihak pada entitas separatis. Status de facto yang lama bukan jaminan menuju kemerdekaan formal, terutama jika negara pusat berhasil bangkit.

Dalam konteks Suriah, Chechnya menjadi pengingat bahwa negara yang selamat dari perang panjang cenderung berupaya memulihkan kedaulatannya secara penuh. SDF, seperti Chechnya di masa lalu, berada di persimpangan antara integrasi, kooptasi, atau konfrontasi.

Sementara itu, kasus STC dan Somaliland memperlihatkan variasi jalur non-militer, di mana negosiasi dan perubahan regional dapat menentukan nasib entitas de facto lebih dari kekuatan senjata semata.

Pada akhirnya, dari Grozny hingga Hasakah, dari Aden hingga Hargeisa, sejarah menunjukkan bahwa entitas yang lahir dari kekosongan negara jarang bertahan sebagai negara merdeka tanpa pengakuan internasional. Mereka lebih sering menjadi bagian dari babak panjang negosiasi, konflik, dan rekonstruksi negara pusat.

Republik Artsakh

Pengalaman Republik Artsakh di Nagorno-Karabakh memperkuat pola tersebut. Artsakh berdiri sebagai entitas Armenia de facto sejak awal 1990-an, dengan pemerintahan, militer, dan institusi sipil sendiri, namun tanpa pengakuan internasional yang berarti.

Selama hampir tiga dekade, keberadaan Artsakh bertumpu pada keseimbangan kekuatan regional dan dukungan Armenia. Namun situasi berubah drastis ketika Azerbaijan, dengan dukungan teknologi militer modern dan konstelasi geopolitik yang menguntungkan, berhasil memulihkan kendali atas Nagorno-Karabakh.

Pada akhirnya, Republik Artsakh dibubarkan dan wilayah Nagorno-Karabakh diintegrasikan kembali ke Azerbaijan. Integrasi ini menandai berakhirnya status de facto yang lama, sekaligus menegaskan bahwa entitas tanpa pengakuan internasional tetap rentan ketika negara pusat mendapatkan momentum politik dan militer.

Kasus Artsakh menunjukkan bahwa waktu tidak selalu berpihak pada entitas separatis. Bahkan setelah puluhan tahun eksistensi de facto, perubahan keseimbangan regional dapat dengan cepat membalikkan situasi di lapangan.

Jika pola ini diterapkan pada Suriah, maka posisi SDF tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militernya sendiri, tetapi oleh sejauh mana dukungan internasional bertahan dan bagaimana Damaskus membangun kembali negara serta merajut kesepakatan regional.

Dari Chechnya, Yaman Selatan, hingga Artsakh, satu pelajaran utama mengemuka: entitas yang lahir dari konflik dan kekosongan negara cenderung berakhir pada integrasi kembali ke negara pusat, baik melalui perang terbuka, negosiasi politik, maupun perubahan geopolitik yang menentukan arah sejarah.

Baca selanjutnya

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 4:43 AM
Perkembangan cepat terjadi di Suriah utara dan timur laut seiring bergeraknya sejumlah aktor militer dan ekonomi dalam satu momentum yang dinilai menentukan. Situasi di lapangan menunjukkan keterkaitan erat antara operasi militer, dinamika keamanan, dan agenda pemulihan ekonomi nasional.

Pasukan Sanadid Shammar dilaporkan mulai melakukan pergerakan terkoordinasi dengan pemerintah Suriah. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam peta aliansi lokal, terutama di wilayah Jazirah yang selama ini menjadi arena tarik-menarik pengaruh.

Di saat yang sama, laporan mengenai terjadinya perpecahan di dalam barisan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mulai mencuat, khususnya di garis pertahanan selatan Hasakah. Retakan internal ini disebut memengaruhi kesiapan tempur dan stabilitas kendali wilayah.

Tekanan militer kian meningkat dengan bergeraknya pasukan tentara Suriah dari arah wilayah Operasi Naba’ al-Salam. Pasukan ini dilaporkan hampir bertemu dengan unit-unit tentara Suriah yang datang dari arah Shaddadi, membentuk kepungan strategis di wilayah selatan Hasakah.

Pertemuan dua poros pasukan tersebut dipandang sebagai langkah krusial untuk mengamankan jalur-jalur utama dan mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata yang masih bertahan di kawasan itu.

Di front lain, pertempuran sengit dilaporkan terjadi di wilayah Sarrin. Bentrokan ini dikaitkan dengan upaya merebut kembali Ain al-Arab atau Kobane, yang selama bertahun-tahun menjadi simbol penting dalam konflik Suriah utara.

Sementara dinamika militer terus bergerak, pemerintah Suriah juga mengirimkan sinyal kuat di bidang ekonomi dan energi. Direktur Utama Perusahaan Minyak Suriah, Yusuf Qiblawi, menyampaikan pernyataan penting dalam sebuah konferensi pers di Damaskus.

Qiblawi mengungkapkan bahwa ladang minyak al-Omar di Deir ez-Zor memiliki sekitar 900 sumur minyak. Ladang strategis ini diproyeksikan menjadi tulang punggung kebangkitan sektor energi nasional.

Menurutnya, perusahaan berencana untuk kembali mengekspor minyak mentah dalam waktu mendatang. Rencana ini menjadi bagian dari fase baru penguatan produksi minyak Suriah.

Sebelum perang, ladang al-Omar tercatat memproduksi sekitar 50 ribu barel per hari. Namun saat ini, produksi aktual tidak lebih dari 5 ribu barel per hari akibat kerusakan infrastruktur dan kendala keamanan.

Qiblawi menegaskan bahwa peningkatan produksi menjadi prioritas utama, seiring dengan upaya pemerintah memulihkan kendali atas sumber daya energi nasional.

Menariknya, ia juga menyebut adanya ketertarikan dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk berinvestasi di sektor gas, khususnya di wilayah Hasakah. Pernyataan ini mengindikasikan terbukanya kembali kanal komunikasi ekonomi lintas negara.

Di tengah ketegangan militer dan agenda energi, langkah kemanusiaan turut dilakukan di Provinsi Aleppo. Sekitar seratus keluarga mulai dipulangkan dari kamp Azadi dan Ashti menuju kota Afrin.

Proses pemulangan ini dilaksanakan oleh Komite Pusat Tanggap Aleppo sebagai respons atas memburuknya kondisi kehidupan di dalam dua kamp tersebut.

Anggota komite, Farhad Khorto, menjelaskan bahwa operasi ini melibatkan penyediaan lima belas bus untuk mengangkut para keluarga secara aman dan tertib.

Pemulangan dilakukan di bawah pengawasan langsung komite, dengan koordinasi bersama Direktorat Tanggap Darurat dan Penanggulangan Bencana, serta otoritas lokal Afrin.

Dari pihak pemerintah provinsi, anggota eksekutif Aleppo, Iman Hashem, menyatakan bahwa kondisi di dalam kamp telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan akibat kekurangan layanan dasar.

Ia menegaskan bahwa perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok yang paling terdampak, sehingga keberlanjutan hidup di kamp tidak lagi memungkinkan.

Menurut Hashem, kembalinya keluarga-keluarga tersebut ke Afrin dan sekitarnya diharapkan dapat menyatukan kembali keluarga yang tercerai-berai serta membantu mereka membangun kembali kehidupan yang lebih stabil.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa Suriah tengah memasuki fase baru, di mana operasi militer, pemulihan ekonomi, dan langkah kemanusiaan berjalan secara paralel.

Arah perkembangan ini dinilai akan sangat menentukan wajah Suriah ke depan, baik dari sisi kedaulatan wilayah, penguasaan sumber daya, maupun nasib jutaan warga sipil yang terdampak perang panjang.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 4:00 AM


Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia atau Syrian Network for Human Rights (SNHR) mengeluarkan kecaman keras terhadap tindakan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang melakukan penghancuran jembatan-jembatan di wilayah Raqqa. Organisasi tersebut menilai tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Menurut SNHR, penghancuran jembatan oleh SDF memicu kekhawatiran hukum dan kemanusiaan yang mendalam. Jembatan, dalam kerangka hukum internasional humaniter, pada prinsipnya dikategorikan sebagai objek sipil yang dilindungi.

SNHR menegaskan bahwa jembatan tidak boleh menjadi sasaran serangan kecuali jika terbukti secara jelas berfungsi sebagai target militer yang sah. Itupun, serangan harus memenuhi prinsip kebutuhan militer, proporsionalitas, serta kehati-hatian maksimum.

Organisasi tersebut menyoroti bahwa penghancuran jembatan yang dilakukan dalam konteks penarikan pasukan tidak dapat dianggap sebagai taktik netral. Sebaliknya, tindakan itu membawa dampak langsung dan luas terhadap kehidupan warga sipil.

Dampak paling nyata dari penghancuran jembatan adalah terputusnya akses masyarakat ke rumah sakit, pusat layanan kesehatan, dan fasilitas publik penting lainnya. Kondisi ini dinilai memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah rapuh di Raqqa.

Selain itu, rusaknya infrastruktur penghubung menghambat pergerakan aman warga sipil, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun dalam situasi darurat. SNHR menilai hal ini berpotensi meningkatkan risiko korban sipil.

Penghancuran jembatan juga disebut memperpanjang masa pengungsian. Warga yang seharusnya dapat kembali ke tempat tinggal mereka justru terjebak dalam kondisi terisolasi akibat terputusnya jalur transportasi.

SNHR menekankan bahwa tanpa adanya kebutuhan militer yang mendesak dan pembenaran proporsional, tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai perusakan ilegal terhadap properti sipil.

Dalam kerangka hukum internasional, perusakan ilegal tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat memunculkan tanggung jawab pidana individual bagi pihak-pihak yang memberi perintah atau melaksanakannya.

Pernyataan ini menempatkan SDF dalam sorotan tajam, terutama di tengah klaim kelompok tersebut sebagai kekuatan yang berkomitmen pada perlindungan warga sipil dan stabilitas wilayah.

SNHR mengingatkan bahwa infrastruktur sipil memiliki status perlindungan khusus dan tidak boleh diperlakukan sebagai aset yang dapat dikorbankan dengan mudah demi kepentingan militer jangka pendek.

Organisasi hak asasi manusia itu menilai bahwa penghancuran infrastruktur dasar justru menciptakan siklus penderitaan baru bagi masyarakat pascakonflik yang seharusnya memasuki fase pemulihan.

Raqqa, yang telah mengalami kehancuran besar selama perang melawan ISIS, dinilai belum mampu menanggung kerusakan tambahan pada fasilitas vitalnya.

SNHR juga menekankan bahwa hukum humaniter internasional dirancang untuk membatasi dampak konflik bersenjata terhadap warga sipil, termasuk dengan melindungi sarana kehidupan dasar seperti jembatan.

Pengabaian prinsip-prinsip ini dinilai berisiko menciptakan preseden berbahaya bagi aktor bersenjata lain di Suriah.

Dalam konteks yang lebih luas, laporan ini memperkuat kritik terhadap praktik militer di Suriah timur laut yang kerap mengabaikan dimensi kemanusiaan.

SNHR menyerukan agar seluruh pihak bersenjata di Suriah mematuhi kewajiban hukum internasional, tanpa pengecualian atas dasar situasi militer.

Organisasi tersebut juga mendorong adanya investigasi independen terkait penghancuran jembatan di Raqqa guna memastikan akuntabilitas.

Menurut SNHR, perlindungan infrastruktur sipil adalah fondasi utama bagi stabilitas jangka panjang dan rekonstruksi pascaperang.

Tanpa komitmen nyata terhadap hukum dan perlindungan warga sipil, upaya membangun kembali Suriah dinilai akan terus menghadapi hambatan serius.

Kasus penghancuran jembatan di Raqqa ini pun menjadi pengingat bahwa perang tidak hanya diukur dari kemenangan militer, tetapi juga dari sejauh mana kemanusiaan tetap dijaga di tengah konflik.

Baca selanjutnya

Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Dhaj-News © 2015. All Rights Reserved.
Powered by Blogger | Shared by JOJOThemes
Powered by Blogger.