Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 3:49 AM

Sebuah tulisan berjudul “Hakikat SDF” karya penulis Kurdi Baran Ayyubi memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat Kurdi dan Suriah utara. Tulisan tersebut secara terbuka mengkritik narasi yang selama ini melekat pada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sebagai representasi tunggal rakyat Kurdi.

Baran Ayyubi membuka tulisannya dengan mengulas sejarah masuknya Islam ke wilayah Kurdi sekitar 1.380 tahun lalu. Ia menegaskan bahwa mayoritas orang Kurdi memeluk Islam, kecuali kelompok kecil Yazidi yang tetap mempertahankan keyakinan lamanya.

Menurut Ayyubi, konflik historis antara Kurdi Muslim dan Kurdi Yazidi bukanlah konflik etnis, melainkan konflik keagamaan dan akidah. Ia menyebut bahwa sejarah mencatat adanya peperangan dan pertentangan panjang akibat perbedaan keyakinan tersebut.

Dalam pandangannya, Yazidi memandang Kurdi Muslim sebagai pihak yang mengkhianati perjanjian lama karena meninggalkan kepercayaan sebelumnya dan memeluk Islam. Persepsi ini, menurutnya, membentuk ketegangan laten yang terus hidup hingga hari ini.

Ayyubi kemudian mengaitkan konteks sejarah itu dengan situasi politik dan militer Suriah pascaperang. Ia menuding sejumlah kelompok memanfaatkan kekacauan di Suriah untuk tampil sebagai wakil sah seluruh rakyat Kurdi, meskipun tidak mencerminkan mayoritas.

Ia secara tegas menyatakan bahwa SDF bukanlah entitas tunggal baik dari segi ideologi, agama, maupun tujuan politik. Menurutnya, anggapan bahwa SDF adalah proyek Kurdi murni merupakan hasil konstruksi narasi yang menyesatkan.

Dalam tulisannya, Ayyubi menggambarkan struktur internal SDF sebagai piramida kekuasaan yang tidak merepresentasikan mayoritas Kurdi Muslim. Ia menilai pusat kendali ideologis dan politik berada di luar komunitas Kurdi Sunni.

Ayyubi menyebut figur Abdullah Öcalan sebagai simbol puncak ideologis struktur tersebut, diikuti oleh lingkaran kepemimpinan yang ia gambarkan berhaluan komunis, sekuler, dan anti-agama.

Ia juga menyoroti peran kelompok Yazidi dan elemen non-Muslim lain dalam lapisan kepemimpinan tertentu, serta menyebut bahwa kelompok-kelompok ini memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, menurut Ayyubi, mayoritas pejuang lapangan SDF justru berasal dari kalangan Kurdi dan Arab Sunni. Mereka, dalam pandangannya, lebih sering dijadikan alat tempur di lapangan ketimbang aktor penentu arah politik.

Kritik juga diarahkan pada jaringan media yang berafiliasi dengan SDF dan PKK. Ayyubi menilai media-media tersebut memainkan peran penting dalam membentuk opini publik Kurdi dengan narasi ideologis tertentu.

Ia menuduh adanya pendanaan besar yang memungkinkan mesin propaganda tersebut menjangkau masyarakat luas, baik melalui televisi maupun media sosial, dengan menggunakan simbol dan nama yang identik dengan perjuangan Kurdi.

Akibat dominasi narasi tersebut, Ayyubi menilai banyak masyarakat awam menganggap SDF sebagai representasi otentik rakyat Kurdi. Padahal, menurutnya, realitas di lapangan jauh lebih kompleks dan bertolak belakang.

Ia kemudian membuat perbandingan tajam antara model kekuasaan SDF dan pemerintahan Hafiz al-Assad di masa lalu. Dalam analoginya, ia menyebut adanya kekuasaan minoritas ideologis atas mayoritas masyarakat dengan proyek politik yang tidak sejalan dengan identitas sosial mereka.

Menurut Ayyubi, SDF cenderung menunjukkan sikap toleran terhadap minoritas agama Kurdi, namun bersikap represif secara tidak langsung terhadap Kurdi Sunni yang merupakan mayoritas.

Ia menilai tekanan tersebut tidak selalu dilakukan secara militer, melainkan melalui jalur politik, sosial, dan media dengan membungkusnya atas nama “perjuangan Kurdi”.

Tulisan ini menekankan pentingnya membedakan antara Kurdi sebagai sebuah bangsa dengan SDF sebagai proyek politik dan militer. Ayyubi menilai kegagalan membedakan keduanya akan terus memicu kesalahpahaman di tingkat regional.

Ia juga menyerukan agar masyarakat lebih kritis dalam menerima narasi yang beredar, khususnya terkait situasi di Suriah timur laut yang dinilainya sarat kepentingan ideologis lintas negara.

Meski sarat pandangan subjektif, tulisan tersebut mencerminkan adanya kegelisahan nyata di sebagian kalangan Kurdi Sunni terhadap arah politik SDF saat ini.

Reaksi terhadap tulisan Ayyubi pun beragam, mulai dari dukungan hingga penolakan keras. Hal ini menunjukkan bahwa isu identitas, agama, dan representasi politik Kurdi masih menjadi persoalan sensitif dan belum selesai.

Di tengah dinamika Suriah yang terus berubah, perdebatan ini menegaskan bahwa konflik di wilayah tersebut bukan hanya soal kekuasaan dan wilayah, tetapi juga soal siapa yang berhak berbicara atas nama sebuah komunitas besar dengan latar belakang sejarah dan keyakinan yang beragam.

Berikut terjemahan ke bahasa Indonesia dari tulisan tersebut apa adanya, tanpa tambahan analisis atau opini:


---

“Hakikat SDF”
Oleh penulis Kurdi, Baran Ayyubi

Islam masuk ke wilayah-wilayah Kurdi sekitar 1.380 tahun yang lalu, dan seluruh orang Kurdi memeluknya kecuali kelompok yang sangat kecil yang tetap pada agama mereka, yaitu Yazidi.

Kebenaran yang coba diejek atau disangkal oleh sebagian orang adalah bahwa Yazidisme adalah agama yang bertumpu pada pengkultusan setan. Sebagian orang mungkin menertawakan pernyataan ini, tetapi itu adalah fakta yang dikenal luas. Seorang Yazidi, jika mendengar seseorang berlindung kepada Allah dari setan di hadapannya, bisa menganggapnya sebagai penghinaan, bahkan dapat memicu reaksi permusuhan.

Secara historis, perselisihan antara kami, orang Kurdi Muslim, dengan orang Kurdi Yazidi bukanlah perselisihan kebangsaan, melainkan perselisihan agama dan akidah yang nyata. Sejarah mencatat perang, perdebatan, dan konflik antara kedua pihak akibat Yazidi tetap bertahan pada kemusyrikan dan penyembahan api. Ini adalah fakta-fakta yang tidak bisa dihapus dengan slogan-slogan modern.

Sejak dulu, Yazidi memandang kami, orang Kurdi Muslim, sebagai pihak yang mengkhianati perjanjian dan agama karena kami masuk Islam dan meninggalkan penyembahan api.

Karena itu, dalam pandangan mereka, kami—Kurdi Muslim—adalah musuh mereka sebelum kaum Muslim Arab.

Hari ini, sebagian dari arus ini mendapatkan kesempatan emas untuk memanfaatkan situasi politik dan militer di Suriah demi mencemarkan nama orang Kurdi secara umum dan menampilkan diri mereka sebagai wakil sah orang Kurdi.

Namun mereka gagal, hina, dan Allah mempermalukan mereka.

Wahai saudara-saudaraku, waspadalah.

SDF bukan satu warna, bukan satu akidah, dan bukan proyek Kurdi murni sebagaimana dipromosikan.

Struktur nyata SDF, baik secara militer maupun kepemimpinan, adalah sebagai berikut.

Puncak piramida adalah Abdullah Öcalan, seorang Kurdi Alawi Nushairi.

Lapisan pertama kepemimpinan terdiri dari kaum ateis komunis yang memusuhi agama.

Lapisan kedua kepemimpinan terdiri dari Yazidi yang memusuhi Islam.

Lapisan ketiga, sebagai alat, adalah kaum sekuler kiri yang memusuhi keberagamaan.

Lapisan keempat, para pelaksana perintah, adalah orang-orang Suryani dan Asyuri yang beragama Kristen.

Adapun mayoritas petempur lapangan adalah campuran Kurdi dan Arab Sunni, dengan tambahan Druze, Alawi, dan lainnya. Mereka digunakan sebagai bahan bakar medan perang, bukan sebagai pengambil keputusan.

Struktur media SDF dan PKK juga memiliki piramida tersendiri.

Saluran Ronahi dimiliki oleh penganut Zoroastrianisme, versi Yazidi yang lebih ekstrem dan penuh kutukan.

Saluran Rudaw dikelola oleh kaum ateis yang bersekutu dengan Zionisme melawan Islam.

Saluran Rojava dikelola oleh kaum sekuler kiri yang terbuka terhadap semua agama kecuali Islam Sunni.

Sayangnya, mereka memiliki pendanaan besar dan memengaruhi kesadaran masyarakat Kurdi dengan dalih perjuangan Kurdi.

Mereka juga memiliki mesin media sosial yang sangat besar, dan seluruh platform mereka menggunakan nama-nama seperti Rojava, Kurdistan Suriah, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), dan sebutan-sebutan lainnya.

Akibat penyesatan media ini, banyak orang memandang SDF sebagai wakil sejati orang Kurdi, padahal kenyataannya SDF sangat mirip dengan:

Pemerintahan Hafiz al-Assad, seorang Alawi Nushairi yang memerintah Suriah Sunni dengan keputusan minoritas, ideologi Baath kiri, dan proyek yang tidak menyerupai masyarakat yang diperintahnya.

Begitulah SDF terhadap orang Kurdi.

Ia menghormati seluruh minoritas Kurdi dari sisi agama, namun memerangi Kurdi Sunni yang merupakan mayoritas dengan cara tidak langsung, politis, dan media, sambil meyakinkan mereka dengan slogan perjuangan Kurdi.

Saya berharap masyarakat mengetahui perbedaan antara orang Kurdi sebagai bangsa Muslim dan SDF sebagai proyek multi-akidah yang memusuhi Islam Sunni.

Saya juga berharap semua orang menyebarkan tulisan ini secara luas agar sampai kepada lapisan masyarakat yang lebih besar, terutama mereka yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Suriah timur laut.

Baran Ayyubi

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 3:33 AM
Situasi keamanan dan politik di Suriah timur laut memanas menyusul pertemuan penting antara Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan panglima Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Mazloum Abdi, yang berlangsung pada hari ini. Pertemuan tersebut digelar di tengah eskalasi keamanan mendadak di kota Shaddadi dan sekitarnya.

Otoritas militer Suriah mengumumkan pemberlakuan jam malam total di Shaddadi, menyusul laporan pelepasan sejumlah anggota kelompok Negara Islam oleh SDF dari penjara setempat. Seluruh unit militer diperintahkan untuk melaporkan keberadaan elemen yang melarikan diri.

Tentara Suriah menyatakan akan segera turun tangan untuk mengamankan penjara Shaddadi serta kota tersebut, sekaligus memulai operasi penyisiran guna memburu para anggota ISIS yang diduga telah dilepaskan.

Langkah ini memperkuat kecurigaan Damaskus terhadap faksi-faksi tertentu di dalam SDF yang dinilai menggunakan isu tahanan ISIS sebagai alat tekanan politik dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung.

Televisi resmi Suriah turut menyiarkan foto seorang pejabat negosiator SDF bernama “Ikil”, yang dituduh menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia di penjara al-Aqtan. Menurut otoritas Suriah, tokoh tersebut berkewarganegaraan Iran dan merupakan kader Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Penayangan identitas ini dipandang sebagai sinyal keras Damaskus bahwa pengaruh PKK lintas negara dalam struktur SDF menjadi isu utama yang tidak bisa lagi ditoleransi dalam kerangka penyelesaian politik.

Di tengah situasi tersebut, pertemuan antara Presiden al-Sharaa dan Mazloum Abdi berlangsung selama lima jam penuh. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Suriah, menandakan tingkat kepentingan strategis yang sangat tinggi.

Sumber-sumber menyebutkan bahwa Mazloum Abdi datang ke pertemuan dengan beban tekanan besar dari pimpinan PKK di Qandil. Ia disebut didesak untuk menarik diri dari kesepakatan integrasi yang sebelumnya dirintis dengan dukungan Presiden Kurdistan Irak, Masoud Barzani.

Dalam upaya mengamankan kesepakatan, Presiden al-Sharaa dikabarkan menawarkan posisi Wakil Menteri Pertahanan kepada Mazloum Abdi. Selain itu, Abdi juga diberi hak mengusulkan satu nama untuk diangkat sebagai Gubernur Hasakah.

Namun tawaran tersebut disertai syarat utama, yakni menetralkan elemen SDF yang berasal dari Suriah dari pengaruh langsung PKK serta menyelesaikan proses integrasi sesuai kerangka negara Suriah.

Mazloum Abdi, menurut laporan, mengajukan permintaan agar Provinsi Hasakah tetap sepenuhnya berada di bawah administrasi SDF dan sayap sipilnya. Permintaan ini langsung ditolak oleh Presiden al-Sharaa.

Damaskus menegaskan bahwa syarat mutlak penyelesaian kesepakatan adalah masuknya pasukan Kementerian Dalam Negeri Suriah ke Hasakah sebagai simbol pemulihan kedaulatan negara.

Mazloum Abdi kemudian meminta tenggat waktu lima hari untuk berkonsultasi dengan jajaran kepemimpinannya. Permintaan tersebut kembali ditolak oleh Presiden Suriah.

Presiden al-Sharaa dilaporkan menuntut jawaban final pada akhir hari yang sama. Jika tidak ada persetujuan, Suriah akan menyampaikan kepada pihak-pihak internasional bahwa Mazloum Abdi telah menarik diri dari kesepakatan.

Dalam skenario tersebut, Damaskus menyatakan akan menyelesaikan persoalan Hasakah melalui opsi kekuatan, menandai berakhirnya jalur negosiasi politik.

Pengumuman jam malam dan operasi militer di Shaddadi dipandang sebagai pesan langsung bahwa negara Suriah siap bertindak cepat jika stabilitas keamanan terus diganggu.

Pelepasan tahanan ISIS dinilai telah melewati garis merah dan berpotensi mengancam keamanan nasional serta regional, terutama jika dikaitkan dengan tarik-menarik kepentingan internal di tubuh SDF.

Bagi Damaskus, pertemuan ini menjadi ujian akhir bagi Mazloum Abdi untuk menentukan arah politiknya, apakah berpihak pada kerangka negara Suriah atau tetap berada di bawah bayang-bayang Qandil.

Sementara itu, komunitas internasional diperkirakan akan mencermati dengan seksama perkembangan di Hasakah, mengingat dampaknya terhadap stabilitas Suriah timur laut dan isu penahanan ISIS.

Ketegangan ini menunjukkan bahwa konflik Suriah telah memasuki fase baru, di mana pertarungan utama bukan lagi sekadar militer, melainkan perebutan legitimasi, kedaulatan, dan kendali politik.

Apapun keputusan yang diambil, hari ini berpotensi menjadi titik balik bagi masa depan SDF, Hasakah, dan peta kekuasaan di Suriah utara.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 3:22 AM
Liga Arab secara resmi menyambut pengumuman pemerintah Suriah terkait kesepakatan integrasi penuh Pasukan Demokratik Suriah atau SDF ke dalam institusi negara dan struktur administrasi Republik Arab Suriah. Pernyataan ini menandai babak baru dalam dinamika politik dan keamanan Suriah pascakonflik panjang.

Dalam pernyataannya, Liga Arab menilai kesepakatan tersebut sebagai langkah penting di jalur pembangunan “Suriah baru”. Integrasi SDF dipandang dapat memperkuat institusi negara serta memperluas kedaulatan Damaskus atas seluruh wilayah nasional.

Liga Arab juga menegaskan komitmennya untuk mendukung segala upaya yang memperkuat stabilitas, persatuan, dan keutuhan wilayah Suriah. Negara-negara Arab didorong untuk meningkatkan dan mengintensifkan dukungan politik serta diplomatik bagi Suriah pada fase transisi ini.

Kesepakatan integrasi SDF ini segera memicu reaksi keras dari berbagai kalangan Kurdi Suriah, terutama yang selama ini bersikap kritis terhadap dominasi jaringan Qandil yang berafiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Mereka mempertanyakan legitimasi moral dan politik kelompok tersebut untuk tetap menjadi mitra politik.

Dalam narasi yang beredar luas, Qandil dituding telah berulang kali menyeret komunitas Kurdi ke dalam konflik sektarian, melakukan pelanggaran serius, serta mengkhianati kepentingan Kurdi Suriah selama lebih dari lima belas tahun terakhir.

Kritik tajam juga diarahkan kepada Dewan Nasional Kurdi (ENKS). Sebagian kalangan menilai tidak ada lagi alasan rasional bagi ENKS untuk melanjutkan kerja sama atau perundingan dengan kelompok yang dianggap kehilangan kehormatan dan legitimasi di mata publik Kurdi.

Dengan nada yang disebut sebagai peringatan, para pengkritik menyerukan agar pimpinan ENKS mengambil sikap tegas. Mereka menilai kegagalan dan sikap meremehkan situasi saat ini tidak lagi dapat diterima.

Dua pilihan dinilai terbuka bagi ENKS. Pertama, mengambil langkah berani dengan memutus hubungan dari jaringan Qandil, memindahkan markas politik ke Damaskus, dan memulai kerja politik yang independen serta bertanggung jawab dari dalam struktur negara Suriah.

Pilihan kedua yang disebutkan adalah pengunduran diri kolektif pimpinan ENKS sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, demi menjaga sisa kredibilitas yang masih dimiliki di hadapan masyarakat Kurdi.

Kelanjutan kerja sama dengan jaringan Qandil diperingatkan hanya akan dimaknai sebagai pilihan sadar untuk tenggelam bersama aktor-aktor yang dianggap sebagai pelaksana agenda Qandil di Suriah, termasuk tokoh-tokoh yang selama ini kontroversial di mata publik Kurdi.

Di sisi lain, PKK-YPG pro Qandil mengeluarkan pernyataan keras kepada pemerintahan Suriah yang menjamin hak bangsa Kurdi dan ingin membebaskan wilayah yang dihuni warga Arab dari penguasaanya.

Dengan memakai akun SDF menyatakan para pejuangnya terus bertempur dengan keberanian dan pengorbanan besar, serta menegaskan komitmen untuk mempertahankan wilayah dengan apa yang mereka sebut sebagai perlawanan bermartabat.

Pemerintah Suriah dituduh hanya antek Turki yang ingin mengakhiri penjajahan PKK-YPG di kawasan Arab.

Seruan mobilisasi juga ditujukan kepada pemuda Kurdi dari berbagai wilayah, termasuk Rojava, Bakur, Bashur, Rojhilat, hingga diaspora di Eropa. Persatuan lintas wilayah kembali ditekankan sebagai kunci perlawanan.

Di tengah retorika perlawanan tersebut, kesepakatan integrasi dengan Damaskus menempatkan SDF pada persimpangan strategis. Di satu sisi, ia membuka jalan legitimasi negara, di sisi lain memicu penolakan keras dari jaringan Qandil.

Bagi Damaskus dan Liga Arab, integrasi ini merupakan langkah nyata menuju pemulihan kedaulatan negara. Bagi sebagian faksi Kurdi, ini adalah kesempatan untuk keluar dari bayang-bayang aktor lintas negara.

Sementara itu, masa depan peran Qandil di Suriah utara kian dipertanyakan. Dengan dukungan Arab terhadap integrasi SDF, ruang gerak kelompok tersebut dinilai semakin menyempit secara politik.

Perkembangan ini menandai fase baru konflik Kurdi-Suriah, di mana pertarungan tidak hanya terjadi di medan militer, tetapi juga dalam legitimasi, representasi, dan arah masa depan politik Kurdi di Suriah.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 8:05 PM

Situasi keamanan di Kota Raqqa kembali menjadi sorotan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan jaringan terowongan bawah tanah yang digunakan oleh unsur PKK/SDF di sejumlah titik strategis kota. Informasi tersebut muncul di tengah fase transisi sensitif, ketika otoritas Suriah mulai memperluas kehadiran administratif dan keamanan pasca kesepakatan politik dengan SDF.

Sejumlah sumber lokal menyebutkan bahwa terowongan-terowongan tersebut tersebar di kawasan sipil padat, termasuk area permukiman, fasilitas publik, hingga lokasi vital pemerintahan. Dugaan ini menambah kompleksitas situasi keamanan Raqqa, kota yang selama satu dekade terakhir menjadi ajang perebutan pengaruh berbagai aktor bersenjata.

Isu terowongan PKK/SDF tidak berdiri sendiri, melainkan muncul bersamaan dengan laporan bentrokan sporadis dan penarikan bertahap pasukan SDF dari sejumlah wilayah di Raqqa menuju Hasakah. Penarikan ini disebut-sebut sebagai bagian dari penyesuaian lapangan pasca tekanan militer dan politik yang meningkat.

Di sisi lain, pemerintah Suriah mulai menunjukkan langkah konkret dalam menata ulang struktur pemerintahan lokal di Raqqa. Penunjukan Abdul Rahman Salama sebagai Gubernur Raqqa dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Damaskus berniat mengintegrasikan provinsi tersebut sepenuhnya ke dalam struktur negara.

Salama dikenal sebagai figur yang memiliki latar belakang panjang dalam dinamika oposisi dan administrasi wilayah utara Suriah. Ia berasal dari Andan, utara Aleppo, dan pernah memegang sejumlah posisi penting dalam pengelolaan kawasan seperti Azaz, Afrin, hingga Manbij sebelum dipercaya memimpin Raqqa.

Kemunculan Salama dalam berbagai forum resmi bersama Presiden Ahmed al-Sharaa pasca kemenangan revolusi semakin menegaskan posisinya sebagai tokoh kunci dalam fase rekonstruksi politik Suriah. Pemerintah pusat berharap kepemimpinannya mampu meredam ketegangan sosial sekaligus mempercepat pemulihan layanan publik.

Langkah ini diperkuat dengan pembentukan jabatan Komandan Keamanan Internal di Raqqa, yang diemban oleh Mohammad al-Adhan dari Tabqa. Struktur keamanan baru ini dimaksudkan untuk menggantikan sistem kontrol bersenjata non-negara yang selama ini mendominasi kota.

Namun, di lapangan, proses transisi tidak berjalan mulus. Laporan mengenai kantong-kantong perlawanan SDF masih muncul, termasuk dugaan penggunaan terowongan sebagai sarana bertahan, bermanuver, dan mengulur waktu sebelum penarikan penuh.

Keberadaan infrastruktur bawah tanah di kawasan sipil menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan warga. Banyak pengamat menilai bahwa pola ini mengingatkan pada strategi konflik perkotaan yang menjadikan ruang publik sebagai bagian dari medan tempur tersembunyi.

Situasi tersebut juga menimbulkan dilema bagi pasukan pemerintah dan aparat keamanan baru. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menegakkan kedaulatan dan hukum negara. Di sisi lain, operasi keamanan di wilayah padat penduduk berisiko memicu korban sipil dan memperdalam trauma pascaperang.

Di tengah ketegangan itu, pemerintah Suriah berupaya menampilkan narasi stabilisasi. Kementerian Administrasi Lokal dan Lingkungan menyatakan bahwa Raqqa dan Hasakah akan segera dilibatkan dalam rapat nasional para gubernur guna membahas pemulihan layanan dasar di seluruh wilayah Suriah.

Langkah ekonomi juga mulai digulirkan, termasuk rencana pembukaan kembali cabang Bank Sentral Suriah di Raqqa. Pemerintah menilai normalisasi aktivitas perbankan sebagai indikator penting kembalinya kehidupan sipil dan kepercayaan publik.

Di tingkat regional, kesepakatan antara Damaskus dan SDF mendapat respons beragam. Sebagian pihak menilai perjanjian tersebut masih menyisakan celah besar, terutama karena tidak disertai tenggat waktu jelas untuk pelucutan senjata dan pembongkaran struktur militer non-negara.

Kondisi ini membuat Raqqa berada dalam situasi abu-abu, di mana secara administratif mulai dikelola negara, tetapi secara keamanan masih dibayangi residu konflik bersenjata. Ketidakpastian ini membuka ruang bagi provokasi dan sabotase dari berbagai pihak.

Sebagian analis membandingkan situasi SDF saat ini dengan pasukan Jepang di Indonesia pasca Perang Dunia II. Meski Jepang telah menyerah, pasukannya masih bersenjata dan berfungsi terbatas hingga Sekutu datang melucuti mereka secara resmi.

Perbedaannya, dalam konteks Suriah, belum ada mekanisme internasional atau jadwal tegas yang mengatur pelucutan SDF. Hal inilah yang membuat transisi berjalan lebih rapuh dan rawan eskalasi.

Sementara itu, masyarakat Raqqa berada di posisi paling rentan. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah ISIS, SDF, dan konflik terbuka, warga kini berharap fase baru ini benar-benar membawa stabilitas, bukan sekadar pergantian aktor bersenjata.

Penyebaran informasi mengenai terowongan dan potensi ancaman keamanan turut memicu kecemasan di kalangan warga sipil. Banyak yang khawatir bahwa kota mereka kembali dijadikan arena konflik tersembunyi dengan konsekuensi kemanusiaan serius.

Pemerintah Suriah menegaskan komitmennya untuk mengembalikan otoritas negara secara bertahap dan menghindari kekerasan luas. Namun, efektivitas komitmen ini sangat bergantung pada kemampuan aparat baru mengendalikan situasi tanpa memicu perlawanan bersenjata lanjutan.

Raqqa kini berada di persimpangan sejarah. Antara peluang menjadi simbol reintegrasi nasional Suriah atau kembali terjebak dalam lingkaran konflik berkepanjangan yang berakar pada struktur militer non-negara.

Dalam beberapa pekan ke depan, perkembangan di Raqqa akan menjadi barometer penting bagi masa depan hubungan Damaskus dengan wilayah timur laut Suriah. Keberhasilan atau kegagalan transisi ini akan menentukan apakah perdamaian benar-benar menemukan pijakan, atau sekadar jeda sebelum konflik berikutnya.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 8:39 AM
Kesepakatan antara pemerintah Suriah dan Syrian Democratic Forces (SDF) terus memicu perdebatan luas di kalangan pengamat, diplomat, dan masyarakat Suriah sendiri. Alih-alih dipandang sebagai solusi final, teks perjanjian itu justru melahirkan berbagai tafsir yang saling bertentangan.

Sebagian pihak menilai perjanjian tersebut penuh cacat sejak lahir. Kritik utama diarahkan pada redaksi yang dianggap lemah, ambigu, dan minim detail teknis, sehingga rawan ditafsirkan berbeda di lapangan.

Kelompok ini berpendapat bahwa kelemahan tersebut mencerminkan kurangnya pengalaman para penyusun draft. Pemerintahan Suriah saat ini dinilai belum memiliki kapasitas birokrasi dan hukum yang matang untuk merancang perjanjian integrasi militer dan politik yang kompleks.

Menurut pandangan ini, kesepakatan lahir dalam situasi darurat. Tekanan militer, perubahan cepat di garis depan, dan kebutuhan legitimasi membuat proses penyusunan berjalan tergesa-gesa tanpa kajian mendalam.

Namun, pandangan lain justru melihat kelemahan itu bukan sebagai kebetulan. Ada anggapan bahwa teks yang samar memang disengaja agar fleksibel bagi aktor-aktor besar di balik layar.

Dalam narasi ini, Amerika Serikat dan Israel disebut sebagai pihak yang telah merancang kerangka besar kesepakatan. Pemerintahan Damaskus diposisikan bukan sebagai perancang utama, melainkan pelaksana dari agenda yang lebih luas.

Pendukung teori ini menunjuk pada peran kuat mediasi Amerika Serikat serta sinkronisasi kepentingan keamanan Israel. Pelemahan SDF tanpa membiarkan kekosongan keamanan dianggap menguntungkan stabilitas regional versi Barat.

Bagi kelompok ini, bahasa perjanjian yang tidak tegas justru memberi ruang manuver. Setiap pihak bisa menekan atau menarik diri sesuai perkembangan geopolitik tanpa melanggar teks secara formal.

Namun, tudingan tersebut juga menuai bantahan. Sejumlah analis menilai terlalu menyederhanakan dinamika Suriah dengan menempatkan Damaskus hanya sebagai pion.

Mereka berargumen bahwa pemerintah Suriah tetap memiliki kepentingan nasional yang kuat. Integrasi SDF dipandang sebagai langkah untuk memulihkan kedaulatan wilayah, bukan semata menjalankan agenda asing.

Di sisi lain, muncul pandangan ketiga yang lebih bernuansa. Pemerintahan Suriah saat ini kerap digambarkan sebagai rezim yang “disukai” Amerika Serikat, meski tidak demokratis.

Model ini dianggap mirip dengan apa yang disebut sebagian elite Barat sebagai rezim stabil dan mampu mengelola masyarakat. Demokrasi bukan prioritas utama, selama keamanan dan ketertiban bisa dijaga.

Dalam kerangka ini, kesepakatan dengan SDF dipandang sebagai bagian dari kompromi pragmatis. Washington dinilai lebih memilih Suriah yang terkonsolidasi di bawah satu otoritas daripada fragmentasi berkepanjangan.

Namun, menyebut pemerintah Suriah sebagai “pilihan AS” juga tidak sepenuhnya akurat. Hubungan kedua pihak tetap dibayangi sanksi, kecurigaan, dan kepentingan yang tidak selalu sejalan.

Amerika Serikat, menurut pengamat, lebih bersikap transaksional. Dukungan diberikan sejauh sejalan dengan tujuan keamanan regional dan penanggulangan ISIS.

Kelemahan perjanjian bisa jadi merupakan hasil dari pertemuan berbagai kepentingan yang tidak sepenuhnya selaras. Tekanan militer, tuntutan politik, dan intervensi eksternal bertemu dalam satu dokumen kompromi.

Situasi ini membuat perjanjian tampak rapuh. Setiap pihak membaca teks sesuai posisi dan kekuatannya di lapangan, bukan berdasarkan semangat rekonsiliasi jangka panjang.

Bagi masyarakat Suriah, perdebatan tentang siapa dalang di balik perjanjian sering kali terasa jauh. Yang lebih nyata adalah dampaknya terhadap keamanan, layanan publik, dan kehidupan sehari-hari.

Ketidakjelasan isi perjanjian justru memperbesar kecemasan di wilayah-wilayah bekas konflik. Tanpa kepastian implementasi, stabilitas yang dijanjikan terasa semu.

Pada akhirnya, sulit menunjuk satu narasi sebagai kebenaran tunggal. Perjanjian Suriah–SDF kemungkinan merupakan hasil kombinasi dari keterbatasan internal, tekanan geopolitik, dan kompromi pragmatis.

Apakah itu cacat karena kurang pengalaman, hasil rekayasa kekuatan besar, atau konsekuensi dari model pemerintahan stabil non-demokratis, jawabannya saling tumpang tindih. Yang jelas, masa depan Suriah akan ditentukan bukan hanya oleh siapa yang menulis perjanjian, tetapi oleh bagaimana perjanjian itu dijalankan di lapangan.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 5:27 PM

Kedatangan musafir besar asal Maroko, Ibn Battuta, ke Kepulauan Maladewa pada 1344 Masehi menjadi salah satu catatan paling berharga tentang jaringan dunia Islam di Samudra Hindia pada abad ke-14. Dalam perjalanan panjangnya dari Afrika Utara hingga Asia Selatan, Maladewa muncul sebagai simpul penting yang menghubungkan Arabia, Afrika Timur, dan India.

Ibn Battuta tiba di Maladewa setelah melewati masa sulit, termasuk kehilangan harta benda berharga yang pernah ia peroleh dari berbagai kerajaan. Catatan perjalanannya menggambarkan bagaimana ia kembali meneguhkan tekad spiritual sebelum memutuskan berlayar menuju kepulauan kecil di tengah samudra tersebut.

Dalam naskah perjalanannya, Ibn Battuta menyebutkan bahwa ia mendarat di sebuah pulau yang ia sebut Cannaloús, salah satu pulau di Maladewa. Pulau ini menjadi pintu masuknya ke struktur pemerintahan lokal yang saat itu telah sepenuhnya berlandaskan Islam.

Di pulau tersebut, Ibn Battuta disambut oleh seorang gubernur bernama Abd al-Azīz al-Maqdishāwī. Sosok ini digambarkan sebagai pejabat yang ramah, terpelajar, dan memiliki otoritas penuh atas wilayah yang ia pimpin.

Yang menarik perhatian para sejarawan modern adalah nisba atau asal-usul Abd al-Azīz al-Maqdishāwī. Sumber-sumber menyebutkan bahwa nisba tersebut dapat ditelusuri ke Mogadishu, kota pelabuhan besar di pesisir Somalia saat ini.

Mogadishu pada abad ke-14 dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan keilmuan Islam di Afrika Timur. Kota ini memiliki hubungan dagang yang erat dengan Arabia, Persia, India, dan kepulauan di Samudra Hindia, termasuk Maladewa.

Fakta bahwa seorang pejabat tinggi Maladewa berasal dari Mogadishu menunjukkan betapa cairnya mobilitas elite Muslim pada masa itu. Jabatan pemerintahan tidak semata ditentukan oleh asal lokal, melainkan oleh jaringan keilmuan, kepercayaan, dan reputasi religius.

Ibn Battuta mencatat bahwa Abd al-Azīz al-Maqdishāwī adalah penutur asli bahasa Arab. Hal ini menegaskan posisi bahasa Arab sebagai lingua franca pemerintahan dan agama di Maladewa, meskipun masyarakat setempat memiliki bahasa dan budaya sendiri.

Penggunaan bahasa Arab dalam administrasi menunjukkan bahwa Maladewa telah terintegrasi secara mendalam ke dalam dunia Islam internasional. Pulau-pulau kecil itu bukanlah wilayah terpencil, melainkan bagian aktif dari jaringan maritim global.

Dalam catatan Ibn Battuta, sang gubernur memperlakukan tamunya dengan penuh hormat dan menyediakan sarana transportasi laut untuk melanjutkan perjalanan. Sikap ini mencerminkan etos keramahan dan solidaritas sesama Muslim yang kuat pada masa itu.
Kehadiran pejabat asal Mogadishu juga mengindikasikan peran penting Afrika Timur dalam penyebaran Islam ke Asia Selatan dan kepulauan sekitarnya. Ulama, pedagang, dan administrator dari kawasan tersebut kerap berperan sebagai perantara budaya dan politik.

Maladewa sendiri pada abad ke-14 diperintah oleh seorang ratu, dengan struktur pemerintahan yang unik namun tetap berada dalam kerangka hukum Islam. Ibn Battuta bahkan sempat terlibat langsung dalam kehidupan politik dan hukum di kepulauan itu.

Catatan tentang Abd al-Azīz al-Maqdishāwī memperkaya pemahaman tentang komposisi elite Maladewa yang multietnis. Arab, Afrika Timur, Persia, dan Asia Selatan bertemu dalam satu ruang politik yang sama.

Fenomena ini menantang pandangan modern yang sering melihat negara-negara kepulauan sebagai entitas tertutup. Pada abad pertengahan, justru laut menjadi penghubung utama yang mempercepat pertukaran manusia dan gagasan.

Ibn Battuta menulis pengalamannya dengan gaya personal, mencampurkan refleksi religius dengan laporan faktual. Dari situlah diketahui bahwa keputusannya kembali ke Maladewa dilandasi rasa aman dan keyakinan spiritual.

Penyebutan Mogadishu dalam konteks Maladewa juga menegaskan reputasi kota tersebut sebagai pusat diaspora Muslim. Orang-orang Mogadishu tidak hanya berdagang, tetapi juga memegang jabatan strategis di negeri-negeri jauh.

Bagi sejarah Somalia, sosok Abd al-Azīz al-Maqdishāwī menjadi bukti konkret peran aktif Afrika Timur dalam sejarah Islam global. Ia bukan figur pinggiran, melainkan aktor pemerintahan di wilayah asing.

Sementara bagi Maladewa, kisah ini menunjukkan bahwa pembentukan negara dan birokrasi Islamnya melibatkan kontribusi lintas kawasan. Identitas kepulauan itu sejak awal bersifat kosmopolitan.

Catatan Ibn Battuta terus menjadi rujukan utama untuk memahami dinamika tersebut. Melalui satu pertemuan singkat dengan seorang gubernur, terbuka gambaran luas tentang dunia Islam abad ke-14 yang saling terhubung.

Jejak Mogadishu di Maladewa pada 1344 M bukan sekadar detail perjalanan, melainkan potret nyata jaringan manusia, bahasa, dan kekuasaan yang melintasi samudra jauh sebelum era modern.

Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Dhaj-News © 2015. All Rights Reserved.
Powered by Blogger | Shared by JOJOThemes
Powered by Blogger.