Sejarah bangsa Kurdi selalu dikaitkan dengan perjuangan untuk memiliki negara sendiri, meski hingga kini mereka belum pernah memperoleh pengakuan internasional yang permanen. Salah satu contoh paling terkenal adalah Republik Mahabad di barat laut Iran pada tahun 1946. Republik ini berdiri secara singkat dengan dukungan Uni Soviet, namun runtuh kurang dari satu tahun setelah pasukan Iran kembali menguasai wilayah tersebut.
Selain itu, awal abad ke-20 di Irak utara pernah muncul Kerajaan Kurdistan, yang dipimpin oleh Raja Mahmud Barzanji. Kerajaan ini muncul pada awal 1920-an setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman, tetapi tidak pernah diakui secara internasional. Wilayahnya terbatas di sekitar kota Sulaymaniyah, dan pemerintahan kerajaan berlangsung singkat karena tekanan Inggris dan pemerintah Irak yang baru berdiri.
Republik Mahabad dan Kerajaan Kurdistan menunjukkan pola yang sama: aspirasi Kurdi untuk kedaulatan selalu menghadapi kekuatan besar di sekitarnya. Keduanya hanya bertahan singkat dan kemudian dikembalikan ke kontrol negara pusat, entah Iran maupun Irak. Namun pengalaman ini menanamkan narasi historis yang diwariskan turun-temurun tentang hak bangsa Kurdi untuk memiliki pemerintahan sendiri.
Di masa modern, aspirasi tersebut muncul kembali di Suriah timur melalui Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan administrasi AANES/Rojava. Perang saudara Suriah menciptakan vakum kekuasaan di wilayah Kurdi, yang memungkinkan SDF membangun pemerintahan sendiri secara de facto, mengelola kota dan pedesaan dari Hasakah hingga Raqqa.
Tuntutan SDF sering terlihat berupa federalisme. Suriah saat ini tidak menerapkan federalisme seperti Irak, sehingga usulan ini menjadi sumber ketegangan dengan Damaskus. Awalnya, SDF ingin federalisme mencakup seluruh Suriah Timur. Namun mayoritas penduduk wilayah ini adalah Arab, sekitar 70 persen, sehingga SDF dianggap tidak mewakili mayoritas masyarakat setempat.
Jika federalisme hanya diterapkan di wilayah Kurdi, misalnya Qamisli, hal ini akan memicu tuntutan serupa dari wilayah lain. Damaskus khawatir hal ini akan menciptakan fragmentasi politik dan etnis, serta menimbulkan preseden yang sulit dikontrol. Kebingungan publik pun muncul karena SDF tidak selalu menyampaikan tuntutan secara konsisten.
PKK, inti ideologis SDF, sering menonjolkan narasi bahwa Suriah Timur adalah bagian dari Kurdistan Raya, yang mencakup wilayah Kurdi di Irak, Iran, dan Turki. Narasi ini jelas ditolak oleh pemerintah Suriah, yang menegaskan kedaulatan penuh atas seluruh wilayah negara dan menolak kontrol asing, meski secara de facto SDF telah menguasai sejumlah wilayah.
SDF juga menuntut agar hak-hak Kurdi dijamin secara resmi. Dua kesepakatan terakhir dengan Damaskus telah menetapkan perlindungan hak politik dan budaya, namun SDF menilai implementasinya masih kurang. Ketidakpuasan ini menambah kebingungan mengenai tuntutan mereka: apakah cukup dengan hak minoritas, atau mengarah ke otonomi lebih luas?
Sejumlah pengamat menilai SDF menginginkan otonomi di Suriah Timur mirip Kurdistan Irak, termasuk hak ekonomi yang lebih besar. Di Kurdistan Irak, pendapatan per kapita mencapai 17 ribu dolar per tahun, jauh di atas rata-rata Suriah di luar wilayah Kurdi yang hanya sekitar 4 ribu dolar. Tuntutan ini sulit diterima pemerintah Suriah.
Pemerintah Suriah menegaskan bahwa seluruh bangsa harus berkembang bersama, tanpa keistimewaan ekonomi atau administratif yang terlalu besar bagi satu kelompok. Hal ini menjadi alasan mengapa Damaskus menolak tuntutan SDF untuk federalisme penuh atau otonomi setara Kurdistan Irak.
Sejarah Mahabad, Kerajaan Kurdistan, dan Rojava menunjukkan pola serupa. Aspirasi Kurdi muncul ketika ada vakum kekuasaan atau peluang geopolitik, tetapi selalu terbentur oleh negara pusat atau kekuatan eksternal. Mimpi merdeka atau otonomi selalu diuji oleh realitas politik.
Dalam kasus Mahabad, kekuatan regional Iran dan mundurnya dukungan Uni Soviet menyebabkan keruntuhan republik Kurdi. Sementara Kerajaan Kurdistan di Irak utara harus tunduk pada tekanan Inggris dan pemerintah Irak yang baru. Kedua kasus ini menjadi pelajaran bahwa wilayah Kurdi selalu rentan terhadap intervensi negara besar.
Di Suriah, SDF memanfaatkan kekosongan akibat perang saudara untuk membangun administrasi sendiri. Namun tuntutan mereka masih menjadi sumber kebingungan, karena ada banyak narasi yang tumpang tindih: hak minoritas, federalisme, hingga simbolisme Kurdistan Raya.
PKK dan SDF menekankan identitas Kurdi dan hak-hak mereka, tetapi mayoritas wilayah Suriah Timur dihuni oleh Arab. Hal ini menimbulkan ketegangan internal, karena tuntutan Kurdi bisa dianggap mengabaikan hak mayoritas Arab.
Selain faktor etnis, aspirasi ekonomi juga menjadi isu. Permintaan hak pengelolaan sumber daya dan tingkat kesejahteraan yang setara Kurdistan Irak dianggap tidak realistis bagi pemerintah Suriah yang ingin pembangunan merata.
Konflik ini memunculkan kebingungan publik dan narasi simpang siur. Banyak pihak, termasuk Arab lokal dan Damaskus, tidak yakin apa yang sebenarnya diinginkan SDF: hak minoritas, otonomi terbatas, atau aspirasi independensi simbolik.
Selain itu, dukungan internasional memainkan peran penting. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi perlindungan terhadap SDF, sehingga aspirasi mereka bertahan lama, meski tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Suriah.
Seiring waktu, negosiasi antara Damaskus dan SDF berjalan lambat. Pemerintah Suriah menekankan integrasi penuh, sedangkan SDF ingin mempertahankan tingkat otonomi yang signifikan. Persoalan ini tetap menjadi sumber ketegangan dan ketidakpastian politik di Suriah Timur.
Pelajaran dari sejarah Mahabad dan Kerajaan Kurdistan menunjukkan bahwa aspirasi Kurdi selalu muncul ketika ada peluang, tetapi masa depan mereka selalu bergantung pada keseimbangan kekuatan dengan negara pusat dan dinamika geopolitik regional.
Akhirnya, dari Mahabad hingga Rojava, satu hal terlihat jelas: aspirasi Kurdi untuk otonomi atau negara sendiri tetap hidup, tetapi realitas politik, demografi, dan tekanan dari negara pusat membatasi pencapaian mereka. Kesabaran, negosiasi, dan dinamika internasional menjadi faktor penentu masa depan Kurdi di Suriah.
Kurdi di Turkiye
Bangsa Kurdi memiliki sejarah panjang dalam mengatur wilayah secara mandiri melalui berbagai entitas lokal sebelum negara modern muncul di Timur Tengah. Salah satu bentuk pemerintahan yang pernah eksis adalah emirat-emirat Kurdi di wilayah yang kini menjadi Turki. Emirat-emirat ini muncul pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, seperti Emirat Hakkâri, Emirat Bohtan, dan Emirat Ardalan, yang mengelola pemerintahan lokal, hukum adat, dan milisi sendiri.
Emirat-emirat Kurdi di Turki ini umumnya memiliki tingkat otonomi yang tinggi, tetapi tetap mengakui kekuasaan Kesultanan Ottoman. Struktur politik ini memungkinkan para penguasa Kurdi menjaga stabilitas wilayah, mengumpulkan pajak, dan mempertahankan keamanan lokal. Meskipun berskala kecil dibandingkan negara modern, emirates tersebut menjadi simbol awal identitas politik Kurdi yang mandiri.
Selain di Turki, bangsa Kurdi juga pernah mendirikan sebuah entitas politik yang lebih mirip negara modern di kawasan Lachin, perbatasan Armenia dan Azerbaijan. Wilayah ini dikenal sebagai Republik Kurdistan Lachin secara de facto, yang muncul pada periode konflik regional dan perang Nagorno-Karabakh, ketika kekosongan kekuasaan memberi peluang bagi Kurdi membentuk administrasi sendiri.
Republik di Lachin menekankan pemerintahan lokal dan pertahanan komunitas Kurdi di tengah ketegangan Armenia–Azerbaijan. Meskipun bersifat sementara dan tidak diakui secara luas oleh dunia internasional, keberadaan entitas ini menunjukkan bahwa bangsa Kurdi mampu membentuk struktur politik dan sosial yang mandiri, bahkan di kawasan yang sangat sensitif secara geopolitik.
Sejarah emirates di Turki dan Republik Lachin menegaskan bahwa aspirasi Kurdi untuk memiliki wilayah otonom atau negara sendiri bukan hal baru. Pengalaman ini menjadi akar bagi tuntutan modern seperti Rojava di Suriah, yang juga dibangun di atas prinsip kontrol lokal, administrasi de facto, dan perlindungan identitas etnis, meski menghadapi tantangan politik dan demografis dari negara pusat.
Kurdi di Oman
Perjalanan ke desa terpencil Kumzar di ujung utara Semenanjung Musandam, Oman, yang menghadap Selat Hormuz, mengungkap kesamaan bahasa yang mengejutkan antara bahasa lokal Kumzari dan bahasa Kurdi. Temuan ini menunjukkan kemungkinan adanya kaitan kuno antara kedua kelompok, meski asal-usul pastinya masih menjadi misteri.
Tim Rudaw melakukan perjalanan lebih dari 2.000 kilometer dari Erbil untuk menelusuri asal-usul bahasa Kumzari, bahasa langka yang dituturkan sekitar 4.000 orang di provinsi Musandam, Oman. Desa Kumzar, yang terletak di antara tebing curam dan Laut Oman, hanya bisa dijangkau dengan perahu, sehingga isolasi geografisnya membantu pelestarian bahasa selama berabad-abad.
Sumber sejarah, termasuk “Dictionary of Countries” karya Yaqut al-Hamawi abad ke-13, menyebut penduduk Kumzar berasal dari Lor atau Iran. Namun, linguistik modern menyoroti hubungan kuat antara Kumzari dan Kurdi, terutama dalam kosakata dan struktur bahasa.
Para tetua dan cendekiawan lokal di Kumzar menyatakan kepada Rudaw bahwa banyak kata dan ungkapan Kumzari mirip dengan bahasa Kurdi. Mereka juga mencatat bahwa bacaan tradisional dan sejarah lisan memiliki kesamaan dengan lagu-lagu Kalhori Kurdi, baik dari segi ritme maupun struktur bahasa.
Meski bukti ilmiah definitif mengenai asal-usul Kurdi belum dapat ditegaskan, tumpang tindih linguistik yang signifikan ini menunjukkan kemungkinan warisan bersama yang telah ada selama berabad-abad, membuka jendela baru dalam studi sejarah migrasi dan hubungan budaya Kurdi di kawasan Teluk.
Kurdi di Rusia
Bangsa Kurdi memiliki diaspora yang cukup luas, termasuk di Rusia, meski jumlahnya tidak sebesar di Turki, Iran, Irak, atau Suriah. Sebagian besar Kurdi di Rusia adalah imigran atau pengungsi politik yang datang sejak era Soviet dan meningkat setelah konflik di Timur Tengah. Kehadiran mereka umumnya terkonsentrasi di kota-kota besar dan wilayah industri, yang menyediakan lapangan kerja dan akses pendidikan.
Wilayah Rusia dengan konsentrasi Kurdi terbesar adalah Krasnodar Krai, sebuah daerah di bagian selatan Rusia dekat Laut Hitam dan perbatasan Kaukasus Utara. Di kawasan ini, komunitas Kurdi membentuk jaringan sosial, budaya, dan ekonomi yang relatif kuat, termasuk asosiasi budaya Kurdi, pusat pendidikan bahasa Kurdi, dan kegiatan seni tradisional. Krasnodar Krai menjadi semacam “pusat diaspora Kurdi” di Rusia karena jumlahnya yang signifikan dibandingkan wilayah lain.
Selain Krasnodar, komunitas Kurdi juga ditemukan di kota-kota besar seperti Moskow, St. Petersburg, dan Rostov-on-Don, tetapi mereka lebih terfragmentasi. Kehadiran Kurdi di Rusia mencerminkan perpaduan migrasi ekonomi dan politik, serta menegaskan bagaimana identitas Kurdi tetap dipertahankan di luar wilayah historis mereka, sekalipun berada jauh dari tanah leluhur di Timur Tengah.
Kurdi di Palestina
Sejak era Salahuddin Al-Ayubi pada abad ke-12, bangsa Kurdi telah hadir di wilayah Palestina, terutama sebagai bagian dari pasukan militer dan administrasi yang dibawa untuk memperkuat kekuasaan Ayyubiyah. Banyak pasukan Kurdi yang ditempatkan di kota-kota penting seperti Yerusalem, Nablus, dan Hebron, baik untuk pertahanan kota maupun pengawasan jalur perdagangan dan suaka agama. Kehadiran mereka bukan hanya bersifat militer, tetapi juga membawa budaya, bahasa, dan tradisi sosial Kurdi ke wilayah tersebut.
Seiring waktu, sebagian pasukan dan keluarga Kurdi menetap di Palestina, membentuk komunitas kecil yang tersebar di berbagai kota. Komunitas ini berperan sebagai penghubung budaya dan politik antara wilayah Kurdi dan Timur Tengah, dan beberapa keturunan masih mempertahankan identitas Kurdi mereka, meski telah berasimilasi secara sosial dengan penduduk Arab setempat. Persebaran ini menunjukkan bagaimana migrasi militer dan administrasi di masa Salahuddin menjadi awal kehadiran Kurdi yang bertahan berabad-abad di Palestina.
Kurdi di Afrika
Sejak era pemerintahan Salahuddin Al Ayubi era Abbasiyah, Bangsa Kurdi memiliki diaspora di Afrika, dan persebarannya lebih karena migrasi politik atau ekonomi modern daripada sejarah panjang. Berikut ringkasannya:
Mesir: Ini adalah salah satu negara Afrika dengan komunitas Kurdi paling signifikan, terutama sejak era abad ke-19 ketika beberapa keluarga Kurdi datang sebagai bagian dari militer atau birokrasi Kesultanan Utsmaniyah yang mengontrol Mesir. Beberapa keturunan tetap mempertahankan identitas Kurdi dan terlibat dalam bisnis atau pendidikan.
Sudan dan Libya: Kehadiran Kurdi di Sudan dan Libya lebih modern, sebagian besar datang sebagai migran atau pengungsi dari konflik Timur Tengah, khususnya Suriah dan Irak. Mereka biasanya terkonsentrasi di ibu kota atau kota besar, berpartisipasi dalam perdagangan dan usaha kecil.
Afrika Barat (misal Senegal dan Nigeria): Kehadiran Kurdi di Afrika Barat sangat terbatas, biasanya sebagai mahasiswa, pekerja profesional, atau imigran jangka pendek. Komunitas ini jarang membentuk kelompok besar, dan lebih bersifat individual atau keluarga.
Secara umum, diaspora Kurdi di Afrika tidak membentuk komunitas besar seperti di Eropa atau Timur Tengah, dan cenderung tersebar di kota-kota besar sebagai migran atau pengungsi.
