Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 10:49 PM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi global setelah menyampaikan pernyataan keras di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) ke-56 di Davos, Swiss, Rabu, 21 Januari 2026. Dalam pidato yang disiarkan langsung oleh CNN, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland demi kepentingan keamanan nasional strategis.

Di hadapan para pemimpin dunia, Trump membuka pidatonya dengan kritik tajam terhadap NATO. Ia menyatakan bahwa selama puluhan tahun Amerika Serikat telah menanggung beban terbesar aliansi tersebut tanpa memperoleh imbalan yang setimpal. Menurutnya, kontribusi AS semata-mata digunakan untuk melindungi Eropa dari ancaman Uni Soviet di masa lalu dan Rusia saat ini.

Trump secara eksplisit menyebut bahwa Amerika Serikat tidak pernah mendapatkan apa pun dari NATO selain kewajiban membayar biaya. Ia mengklaim bahwa sebelum masa kepemimpinannya, AS menanggung hampir seluruh biaya operasional NATO karena negara-negara anggota lain enggan memenuhi kewajiban finansial mereka.

Nada pidato kemudian beralih ke tuntutan yang lebih spesifik dan mengejutkan. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat meminta Greenland dari Denmark, termasuk hak kepemilikan penuh atas wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa kepemilikan mutlak diperlukan untuk tujuan pertahanan.

Menurut Trump, pertahanan tidak bisa dijalankan hanya dengan sistem sewa atau pengaturan administratif. Ia menyebut bahwa secara hukum maupun psikologis, wilayah strategis seperti Greenland tidak dapat dipertahankan secara efektif tanpa kepemilikan penuh oleh Amerika Serikat.

Dalam penjelasannya, Trump menggambarkan Greenland sebagai bongkahan es besar di tengah samudra yang memiliki posisi sangat strategis. Ia menekankan bahwa dalam skenario konflik global, jalur lintasan rudal dan aktivitas militer akan melintasi kawasan tersebut.

Trump menyatakan bahwa banyak rudal balistik di masa depan akan terbang tepat di atas Greenland. Karena itu, menurutnya, wilayah tersebut menjadi kunci bagi pertahanan Amerika Serikat sekaligus keamanan internasional secara lebih luas.

Ia menambahkan bahwa permintaan terhadap Greenland ditujukan untuk menjaga musuh potensial yang berbahaya agar tetap berada dalam jarak aman. Trump menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya melindungi dunia dari ancaman yang terus berkembang.

Dalam pernyataan yang menuai tanda tanya, Trump juga menyinggung rencana pembangunan instalasi pertahanan megah di Greenland. Ia menyebut akan membangun “kubah emas terbesar yang pernah ada,” meski pernyataannya terpotong dalam klip video yang beredar.

Pidato tersebut disampaikan di panggung utama WEF dengan latar biru bertuliskan “World Economic Forum Annual Meeting 2026.” Trump berdiri di podium, sementara layar raksasa menampilkan wajahnya, menambah sorotan global terhadap pernyataannya.

CNN menandai pernyataan ini sebagai berita mendadak dengan tajuk bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional strategis. Penekanan itu mencerminkan betapa mengejutkannya klaim Trump bagi audiens internasional.

Pernyataan ini bukanlah hal baru sepenuhnya. Pada 2019, saat menjabat pada periode pertamanya, Trump pernah mengusulkan pembelian Greenland dari Denmark. Usulan tersebut kala itu ditolak secara tegas oleh pemerintah Denmark dan otoritas Greenland.

Greenland sendiri merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark dengan populasi sekitar 56.000 jiwa, sebagian besar berasal dari komunitas Inuit. Wilayah ini juga dikenal kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral langka yang bernilai strategis.

Meski sering digambarkan Trump sebagai es besar di tengah lautan, Greenland memiliki peran militer penting sejak era Perang Dingin. Amerika Serikat telah lama mengoperasikan Pangkalan Udara Thule di wilayah tersebut sebagai bagian dari sistem pertahanan Arktik.

Reaksi langsung para pemimpin Eropa di Davos tidak terlihat dalam siaran video. Namun, sejumlah analis menilai pernyataan Trump sebagai upaya menekan sekutu dan menegosiasikan ulang peran serta kontribusi NATO.

Dalam konteks geopolitik terkini, tuntutan ini dinilai berpotensi memperburuk hubungan Amerika Serikat dengan Eropa. Ancaman Trump sebelumnya terkait tarif dagang terhadap sekutu juga dinilai memperkuat kesan tekanan sepihak.

Pemerintah Greenland pada tahun-tahun sebelumnya telah menegaskan penolakan terhadap ide penjualan wilayah mereka. Perdana Menteri Greenland, Múte Egede, secara konsisten menyatakan bahwa Greenland bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Pidato Trump di Davos dinilai sejumlah pengamat sebagai titik penting dalam diplomasi internasional. Hal ini terutama karena Amerika Serikat tengah menghadapi persaingan strategis dengan Rusia dan China di kawasan Arktik, di mana Greenland memegang peran kunci.

Di media sosial X, pernyataan Trump memicu gelombang reaksi keras. Sejumlah pengguna menuduh Trump mengabaikan sejarah dan kontribusi NATO, sementara yang lain membela klaim bahwa Amerika Serikat memang menanggung sebagian besar beban pertahanan Eropa.

Sebagian komentar menyebut pidato tersebut sebagai bentuk arogansi dan mempermalukan Amerika Serikat di panggung global. Namun, ada pula yang menilai Trump sekadar menyuarakan kepentingan nasional Amerika secara lugas dan tanpa basa-basi.

Pada akhirnya, pernyataan Trump di Davos menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan NATO dan hubungan transatlantik. Dengan menggunakan forum global sebagai panggung, Trump tampak menegaskan kembali agenda nasionalisnya yang berpotensi mengubah arah geopolitik dunia.

Ragam komentar warganet di platform X terkait pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos mencerminkan polarisasi tajam opini publik global. Pernyataan Trump soal NATO dan tuntutan kepemilikan Greenland langsung memicu perdebatan luas, dengan nada kritik, kemarahan, hingga dukungan terbuka.

Sebagian pengguna X mengecam Trump karena dianggap memelintir sejarah dan mengabaikan peran NATO dalam konflik global pasca-Perang Dingin. Ada komentar yang menyindir seolah-olah perang di Irak dan Afghanistan tidak pernah terjadi, menilai klaim Trump bahwa Amerika tidak mendapatkan apa pun dari NATO sebagai pernyataan yang ahistoris.

Nada kemarahan juga muncul dari warganet yang menilai pidato Trump sebagai perilaku tidak pantas di forum internasional bergengsi. Beberapa pengguna menyebut para pemimpin dunia seharusnya meninggalkan ruangan sebagai bentuk protes, seraya menggambarkan pidato tersebut sebagai memalukan dan tidak mencerminkan kepemimpinan global yang rasional.

Kritik lain menyoroti absennya NATO dalam menghadapi ancaman terorisme di sejumlah kawasan. Seorang pengguna mengaku pernah mendukung keanggotaan NATO di negaranya, namun kini kecewa karena aliansi tersebut dianggap pasif saat kelompok bersenjata dan teroris justru semakin leluasa bergerak.

Di sisi lain, terdapat pula komentar yang membela Trump. Kelompok ini menilai klaim Trump soal beban biaya NATO bukan tanpa dasar. Mereka menekankan bahwa Amerika Serikat selama ini memang membayar porsi terbesar pertahanan Eropa, sehingga wajar jika Trump menuntut pembagian beban yang lebih adil.

Sebagian warganet menyatakan persetujuan singkat dan lugas terhadap pernyataan Trump, menyebutnya sebagai kebenaran yang selama ini enggan diucapkan secara terbuka. Komentar semacam ini menunjukkan adanya resonansi pesan Trump di kalangan publik tertentu.

Namun, kritik tajam kembali mengemuka terkait tuntutan Greenland. Beberapa pengguna menilai permintaan tersebut sebagai bentuk pemerasan terhadap negara demokratis sekutu. Ada pula yang menuduh Trump menggunakan isu keamanan sebagai dalih untuk ambisi teritorial yang bertentangan dengan prinsip penentuan nasib sendiri.

Komentar lain menyindir sikap pasif para politisi Eropa. Sejumlah warganet berharap ada pemimpin Uni Eropa yang berani membantah klaim Trump dengan data dan statistik secara langsung di hadapan publik internasional, namun pesimistis karena menganggap elite Eropa enggan berkonfrontasi.

Di tengah kritik, muncul pula komentar bernada sarkastik yang justru “menyarankan” agar NATO memberikan Greenland kepada Trump. Sindiran ini mencerminkan kelelahan sebagian warganet terhadap polemik berulang seputar Trump dan NATO.

Secara keseluruhan, percakapan di X menunjukkan bahwa pidato Trump di Davos tidak hanya mengguncang ruang konferensi, tetapi juga memicu perdebatan global di ruang digital. Ragam komentar tersebut menegaskan betapa figur Trump tetap menjadi magnet kontroversi yang membelah opini publik internasional.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 7:12 AM

Gencatan senjata selama empat hari antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dinilai banyak pihak justru berpotensi menimbulkan mudharat yang semakin nyata di lapangan. Alih-alih meredakan ketegangan, jeda operasi militer ini diperkirakan membuka ruang kekosongan keamanan yang rawan disalahgunakan.

Sejumlah pengamat dan sumber lokal menilai penghentian operasi oleh pasukan pemerintah Suriah dimanfaatkan oleh SDF untuk melakukan tindakan represif. Dalam periode gencatan, muncul laporan penembakan terhadap warga sipil, pembelot, maupun orang-orang Arab yang dianggap mengalihkan dukungan politik ke pemerintah Damaskus.

Pola ini disebut bukan hal baru. Banyak pihak mengaitkannya dengan pengalaman gencatan senjata sebelumnya di wilayah Deir Hafer. Saat itu, SDF sempat menarik sebagian pasukannya, namun justru melakukan serangan tembakan terhadap posisi pasukan pemerintah Suriah.

Insiden di Deir Hafer tersebut berujung pada eskalasi lanjutan. Pasukan pemerintah akhirnya mengejar SDF hingga ke kawasan Tabqa setelah merasa gencatan senjata dimanfaatkan secara sepihak untuk keuntungan militer dan politik.

Dalam fase lanjutan di sekitar Tabqa, sempat diberlakukan gencatan senjata singkat. Pada masa itu, pasukan pemerintah Suriah dilaporkan tidak menyeberangi sungai sebagai bentuk komitmen terhadap kesepakatan tidak tertulis.

Namun, di sisi lain, SDF justru dituding melakukan teror terhadap warga di Raqqa melalui aktivitas penembak jitu. Tindakan ini dinilai memperlihatkan kontradiksi antara klaim gencatan senjata dan realitas keamanan di lapangan.

Raqqa sendiri menjadi contoh lain yang sering dikutip. Saat gencatan senjata berlangsung di wilayah tersebut, laporan penargetan warga dan tokoh lokal tetap bermunculan, menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat sipil.

Kondisi serupa kemudian dilaporkan terjadi di Hasakah. Hingga masa gencatan senjata empat hari saat ini, terdapat klaim bahwa beberapa warga telah dibunuh, sementara penangkapan terhadap orang-orang Arab yang dituduh membelot terus berlangsung.

Banyak pihak menduga SDF akan beralasan bahwa gencatan senjata hanya berlaku antara mereka dan pemerintah Suriah. Dengan dalih itu, operasi keamanan tetap dijalankan atas nama YPG dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), terutama terhadap pasukan suku dan warga sipil Arab.

Narasi tersebut diperkuat oleh laporan lapangan mengenai peningkatan aktivitas militer SDF di kawasan utara. Milisi yang berafiliasi dengan PYD/QSD dilaporkan menyebarkan penembak jitu, senjata berat, dan peluncur roket di Desa Hamo, wilayah Qamishli.

Selain itu, kampanye penangkapan dilaporkan menyasar warga Hasakah. Operasi ini dikaitkan dengan unsur-unsur yang disebut berasal dari Qandil, yang dikenal sebagai basis PKK.

Penyebaran pasukan juga dilaporkan terjadi secara luas di sepanjang sabuk selatan Kota Qamishli. Desa-desa seperti Khirbat Amo, Hamo, Al-Qusayr, Tal al-Eid, Khazna, dan Dhabana disebut menjadi titik konsentrasi pasukan.

Menurut sumber lapangan, penyebaran ini berlangsung bersamaan dengan pengerahan besar di dalam kota. Situasi tersebut mencerminkan kesiapan keamanan yang intensif serta upaya memperkuat kepungan di sisi selatan.

Langkah itu dinilai sebagai indikasi meningkatnya ketegangan dan potensi perubahan cepat dalam peta konflik dalam hitungan jam atau hari. Gencatan senjata, dalam konteks ini, dipandang bukan sebagai penurunan eskalasi, melainkan fase persiapan.

Di Hasakah, laporan lain menyebutkan bahwa milisi SDF menempatkan penembak jitu di atas bangunan-bangunan strategis. Posisi seperti kompleks perumahan perwira di dekat kantor imigrasi dan paspor di Distrik Ghweiran disebut menjadi lokasi pengintaian.

Keberadaan penembak jitu di kawasan padat penduduk memicu kekhawatiran serius di kalangan warga. Mereka menilai situasi ini justru memperbesar risiko korban sipil selama masa yang seharusnya diwarnai ketenangan.

Sejumlah analis regional menilai bahwa gencatan senjata tanpa mekanisme pengawasan yang jelas akan selalu rawan disalahgunakan. Dalam konteks Suriah timur laut, ketidakseimbangan kekuatan dan konflik etnis-politik membuat jeda tempur menjadi alat tekanan baru.

Bagi masyarakat Arab di Hasakah, Raqqa, dan sekitarnya, gencatan senjata empat hari ini belum terasa sebagai jaminan keselamatan. Sebaliknya, rasa takut dan ketidakpastian justru meningkat seiring laporan penangkapan dan penembakan.

Pemerintah Suriah sendiri disebut berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, komitmen terhadap gencatan senjata diperlukan untuk mencegah eskalasi lebih luas, namun di sisi lain, penghentian operasi dinilai memberi ruang gerak lawan.

Dengan latar pengalaman sebelumnya, banyak pihak memperkirakan gencatan senjata kali ini akan kembali menimbulkan dampak negatif jika tidak disertai kontrol ketat. Risiko mudharat dinilai semakin nyata, terutama bagi warga sipil yang terjebak di antara kepentingan militer dan politik yang saling bertabrakan.

Setelah berakhirnya gencatan senjata empat hari, situasi di Suriah timur laut diperkirakan tidak otomatis membaik. Banyak pihak menilai jeda tersebut justru meninggalkan luka baru, terutama jika selama masa gencatan terjadi penembakan, penangkapan, dan teror terhadap warga sipil. Begitu operasi militer kembali berjalan atau negosiasi dilanjutkan, akumulasi kemarahan di tingkat akar rumput dikhawatirkan muncul ke permukaan dan membentuk dinamika konflik yang lebih kompleks.

Dalam skenario kompromi politik, muncul kemungkinan tokoh seperti Mazloum Abdi atau figur lain yang ditunjuk SDF menerima jabatan formal, baik sebagai wakil menteri pertahanan maupun gubernur Hasakah, sebagai titik temu perdamaian dengan pemerintah Suriah. Namun, langkah ini dinilai tidak serta-merta diterima publik. Bagi keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya selama masa jeda atau gencatan senjata, kesepakatan elite semacam itu justru dapat dipandang sebagai pengabaian atas darah yang telah tertumpah.

Rasa kesal dan duka keluarga korban berpotensi berubah menjadi kemarahan kolektif. Publik yang menyaksikan korban jatuh justru di masa gencatan akan sulit menerima narasi rekonsiliasi cepat tanpa keadilan dan pertanggungjawaban. Kondisi ini diperkirakan akan memperumit proses pemulihan sosial dan keamanan, karena luka psikologis masyarakat belum tertutup ketika elite politik sudah berbicara tentang pembagian jabatan dan stabilitas.

Dalam konteks itu, rekonsiliasi hanya memiliki peluang jika disertai langkah nyata yang meredam amarah publik. Sebagian pihak menilai kemarahan tersebut justru akan semakin membesar jika SDF menerima jabatan politik tanpa menyelesaikan pelanggaran selama gencatan. Sebaliknya, jika SDF menolak jabatan tersebut atas nama perdamaian dan memilih jalur konfrontasi bersenjata, maka konflik diperkirakan akan kembali terbuka lebar, menandai kegagalan jeda empat hari sebagai jalan menuju stabilitas.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 10:35 PM
Pasukan SDF yang berafiliasi dengan PKK dilaporkan telah melakukan penarikan diri dari kota Jazaa menuju kota Al-Yarubiyah, menurut sejumlah sumber lapangan. Langkah ini merupakan bagian dari reorganisasi dan penempatan ulang posisi militer di wilayah timur Suriah, yang menunjukkan adanya dinamika baru di garis depan konflik.

Evakuasi ini juga termasuk pemindahan seluruh korban luka dari rumah sakit di Al-Hasakah ke fasilitas medis di Qamishli dan Al-Malikiyah. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi beban medis dan logistik di kota yang semakin rawan konflik.

Sumber lapangan menyebutkan bahwa penarikan SDF dari Jazaa bukan semata-mata mundur, melainkan strategi untuk menguatkan posisi di lokasi lain yang lebih strategis, seiring meningkatnya tekanan dari pasukan pemerintah Suriah dan faksi-faksi bersenjata lokal.

Pemindahan korban luka menunjukkan tingginya angka kehilangan personel di pihak SDF selama beberapa minggu terakhir. Rumah sakit di Al-Hasakah dilaporkan kewalahan menampung jumlah pasien yang terus bertambah akibat bentrokan di sekitar Jazaa.

Beberapa analis politik menilai bahwa reorganisasi pasukan SDF ini juga terkait dengan dinamika internal PKK, yang berusaha menjaga kestabilan logistik dan moral pasukan di tengah tekanan militer yang meningkat.

Evakuasi medis yang dilakukan ke Qamishli dan Al-Malikiyah menunjukkan kapasitas fasilitas medis SDF yang terbatas di Jazaa. Pemindahan ini juga meminimalkan risiko korban tambahan jika kota kembali menjadi medan pertempuran.

Warga lokal Jazaa menyatakan bahwa situasi di kota mereka semakin tidak aman. Penarikan SDF meninggalkan kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, termasuk pasukan pemerintah dan milisi pro-Suriah.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa peralatan militer dan logistik juga dipindahkan bersamaan dengan mundurnya pasukan, sebagai langkah menjaga aset strategis tetap aman dari serangan lawan.

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa mundurnya SDF ke Al-Yarubiyah dilakukan secara terkoordinasi, sehingga tidak menimbulkan kekacauan massal, meski tetap ada risiko serangan selama proses penarikan.

Situasi ini mengindikasikan bahwa konflik di Jazaa semakin intensif, dengan tekanan meningkat dari semua pihak yang ingin menguasai kota tersebut, termasuk SDF, pemerintah Suriah, dan milisi lokal lainnya.

Analisis militer menyebut bahwa mundurnya SDF bisa menjadi bagian dari strategi defensif jangka panjang, di mana mereka memilih mengkonsolidasikan kekuatan daripada mempertahankan posisi yang rentan terhadap serangan.

Langkah evakuasi medis juga memperlihatkan perhatian SDF terhadap personel mereka, meski dalam kondisi perang, mereka tetap memprioritaskan keselamatan anggota yang terluka.

Beberapa pengamat politik menekankan bahwa mundurnya SDF dari Jazaa bisa berdampak pada keseimbangan kekuatan di wilayah timur Suriah, terutama dalam kaitannya dengan kontrol atas jalur logistik dan perbatasan dengan Irak.

Kehadiran korban luka yang dievakuasi di Qamishli dan Al-Malikiyah juga menambah beban rumah sakit di kota-kota tersebut, sehingga memerlukan dukungan medis tambahan dari wilayah sekitar.

SDF tampak melakukan pergerakan yang hati-hati, menekankan koordinasi dan keamanan, sehingga meski mundur, mereka tetap mempertahankan kontrol sebagian wilayah strategis.

Beberapa warga Jazaa menyatakan kekhawatiran terhadap kemungkinan kerusuhan atau serangan pihak ketiga setelah mundurnya pasukan SDF dari kota mereka.

Mundurnya SDF juga berimplikasi pada kontrol wilayah dan keamanan lokal, di mana pemerintah Suriah kemungkinan akan memanfaatkan kesempatan untuk memperluas pengaruhnya.

Pengamat konflik menyatakan bahwa langkah ini menandakan kesulitan operasional SDF, terutama dalam menghadapi tekanan militer yang meningkat dan kebutuhan logistik yang tinggi.

Selain itu, mundurnya pasukan juga bisa memengaruhi morale pejuang SDF di wilayah lain, yang mungkin menilai penarikan ini sebagai tanda kelemahan atau strategi defensif yang diperlukan.

Evakuasi korban luka ke rumah sakit lain juga menunjukkan bahwa SDF memiliki jaringan medis yang terorganisir, meski kondisi perang membuat proses evakuasi tetap berisiko tinggi.

Situasi di Jazaa kini menjadi sorotan banyak pihak, karena mundurnya SDF membuka peluang bagi perubahan aliansi dan dominasi militer baru di wilayah timur Suriah.

Dengan kondisi ini, masa depan Jazaa menjadi tidak pasti, dan dinamika militer di sekitar wilayah Al-Yarubiyah dan Qamishli kemungkinan akan semakin kompleks seiring proses konsolidasi SDF di lokasi baru.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 10:27 PM
Konflik antar kelompok etnis telah menjadi fenomena lama di banyak negara, termasuk di Asia Tenggara. Di Myanmar, negara ini menghadapi puluhan hingga ratusan kelompok bersenjata etnis yang berperang memperebutkan wilayah dan otonomi. Sementara itu, di Indonesia, wilayah Papua juga memiliki sejarah perang suku, meski skalanya lebih kecil dan bersifat tradisional.

Perang suku di Papua sering dipicu oleh perselisihan tanah, sengketa ekonomi, dan pertikaian adat. Meskipun intensitasnya tidak seperti perang bersenjata besar, dampak sosial tetap signifikan bagi komunitas lokal. Pertempuran ini biasanya melibatkan kelompok kecil yang saling menyerang menggunakan senjata tradisional, panah, dan kadang senjata modern sederhana.

Di Papua, jumlah kelompok suku yang pernah terlibat konflik sulit dihitung secara pasti, namun diperkirakan ada puluhan kelompok suku aktif, dengan beberapa wilayah seperti Puncak, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo menjadi hotspot konflik. Pemerintah Indonesia sering menurunkan aparat kepolisian atau TNI untuk mengawasi dan mencegah eskalasi konflik.

Sebaliknya, Myanmar memiliki lebih dari 30 kelompok bersenjata etnis utama, termasuk Kachin, Shan, Karen, dan Rakhine, yang mengelola wilayah sendiri dengan struktur militer dan administratif de facto. Konflik di Myanmar sering berlangsung dalam skala besar, melibatkan ribuan tentara dan senjata berat, serta memicu jutaan pengungsi internal.

Skala konflik ini membuat Myanmar menjadi contoh perang etnis yang kompleks. Setiap kelompok bersenjata etnis memiliki tuntutan berbeda, mulai dari otonomi lokal hingga kemerdekaan penuh, sehingga negosiasi politik menjadi sulit. Papua, meski konfliknya lebih kecil, menunjukkan dinamika serupa dalam hal perebutan sumber daya dan wilayah.

Tradisi perang suku di Papua berbeda dengan Myanmar karena bersifat lebih ritualistik dan mengikuti aturan adat tertentu. Dalam beberapa kasus, konflik bisa berhenti jika ada negosiasi adat atau upacara perdamaian. Sementara itu, konflik di Myanmar hampir selalu disertai kekerasan bersenjata modern dan intervensi militer.

Meski demikian, akar masalah konflik di kedua wilayah terkadang mirip. Persoalan akses tanah, ekonomi, dan marginalisasi kelompok tertentu menjadi pemicu utama. Di Papua, perselisihan bisa terjadi antar suku tetangga, sedangkan di Myanmar, perselisihan bisa terjadi antara etnis minoritas dengan pemerintah pusat.

Dampak konflik di Papua cenderung terbatas pada desa atau distrik tertentu, sedangkan di Myanmar, perang etnis dapat memengaruhi seluruh negara bagian. Konflik Myanmar telah menimbulkan krisis pengungsi, kerusakan infrastruktur, dan gangguan ekonomi yang lebih luas.

Dalam hal jumlah, konflik suku di Papua lebih kecil. Sekitar 30–40 kelompok suku yang sering terlibat bentrokan dibandingkan dengan 30-an kelompok bersenjata etnis besar di Myanmar yang masing-masing memiliki ribuan anggota. Skala jumlah anggota yang terlibat sangat berbeda.

Pemerintah Indonesia menekankan pendekatan preventif dan hukum adat untuk mengendalikan perang suku, sementara Myanmar menggunakan intervensi militer besar dan perjanjian damai yang tidak selalu konsisten. Strategi ini menunjukkan perbedaan kapasitas negara dalam mengelola konflik internal.

Konflik suku di Papua kadang melibatkan pihak kepolisian sebagai mediator. Hal ini berbeda dengan Myanmar, di mana pihak ketiga internasional atau ASEAN jarang berhasil menjadi mediator efektif karena kompleksitas konflik dan jumlah aktor yang terlibat.

Dalam beberapa tahun terakhir, laporan menyebut konflik suku di Papua cenderung meningkat akibat persaingan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan migrasi penduduk. Hal ini memperburuk ketegangan antar suku, meski masih dalam skala lokal.

Myanmar menghadapi tekanan internasional lebih besar karena konflik etnis memicu pelanggaran HAM, pengungsian massal, dan perhatian media global. Papua, walaupun memiliki konflik serius, jarang menjadi sorotan internasional karena skala dan intensitasnya lebih rendah.

Kedua wilayah menunjukkan bagaimana ketimpangan ekonomi dan marginalisasi etnis menjadi pemicu utama konflik. Di Papua, pembangunan yang tidak merata menjadi penyebab bentrokan suku. Di Myanmar, dominasi etnis Bamar dan marginalisasi etnis minoritas memperburuk konflik.

Perbedaan lain terlihat pada struktur organisasi kelompok. Kelompok bersenjata di Myanmar memiliki komando militer terpusat, logistik, dan strategi perang modern, sementara perang suku di Papua lebih longgar, tradisional, dan bersifat komunitas lokal.

Namun, dampak psikologis bagi masyarakat lokal tidak kalah berat. Korban tewas, kehilangan harta, dan trauma akibat konflik terjadi di kedua wilayah, meskipun skalanya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa konflik etnis kecil pun tetap menimbulkan kerugian serius.

Dalam hal durasi, konflik di Myanmar telah berlangsung puluhan tahun, sedangkan perang suku di Papua biasanya episodik, muncul dan mereda tergantung kondisi lokal. Meski demikian, pola perseteruan lama tetap ada di beberapa wilayah pegunungan.

Pemerintah Indonesia mencoba menekan konflik suku dengan program pembangunan, dialog adat, dan operasi keamanan terbatas, sedangkan Myanmar masih menghadapi kesulitan menyelesaikan konflik etnis yang luas karena jumlah aktor dan wilayah yang terlibat sangat besar.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun skala konflik berbeda, akar masalah yang memicu perang etnis di Papua dan Myanmar memiliki kesamaan, yaitu perebutan tanah, ekonomi, dan identitas etnis.

Kesimpulannya, perang suku di Papua lebih kecil dan terkontrol dibanding konflik etnis di Myanmar. Namun, kedua wilayah menjadi contoh bagaimana ketegangan etnis dan sosial bisa berkembang menjadi konflik bersenjata, baik tradisional maupun modern.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 10:18 PM
Warganet Tiongkok sering memuji kedamaian dan pembangunan di wilayah mereka sebagai bukti keberhasilan stabilitas politik yang membawa pertumbuhan ekonomi besar. Narasi ini semakin kuat jika dibandingkan dengan negara seperti Suriah, yang bertahun‑tahun dilanda perang dan kesulitan pembangunan akibat konflik panjang. Namun, kritik media sosial tersebut jarang membandingkannya dengan negara lain yang juga mengalami konflik berkepanjangan seperti Myanmar, padahal situasinya sama kompleks dan destruktif.

Myanmar menjadi contoh nyata konflik internal yang rumit dan panjang, bukan hanya sejak kudeta militer 2021, tetapi sejak puluhan tahun sebelumnya. Negara yang terdiri dari lebih 130 etnis ini telah lama dilanda peperangan di berbagai daerah, terutama oleh kelompok bersenjata etnis yang menuntut otonomi atau kemerdekaan dari pemerintah pusat yang didominasi etnis Bamar. Konflik ini bukan fokus utama media Tiongkok karena narasinya berbeda dengan gambaran Suriah yang sering dipilih sebagai perbandingan dramatis. 

Jumlah kelompok bersenjata di Myanmar jauh lebih banyak dibanding Suriah. Bahkan sebelum kudeta 2021, ada sekitar dua lusin kelompok bersenjata besar dan ratusan milisi kecil yang aktif di berbagai wilayah, terutama di negara bagian Shan, Kachin, dan Rakhine. Sejak konflik pro‑demokrasi setelah kudeta, muncul pula 250‑300 unit angkatan pertahanan rakyat (PDF) dengan total sekitar 65 ribu pejuang, memperluas kerumitan perang di berbagai front. 

Wilayah‑wilayah yang diperebutkan juga tidak sedikit. Sekitar sepertiga dari wilayah negara terus dipengaruhi atau dikendalikan oleh kelompok bersenjata etnis yang memiliki struktur administratif dan militer sendiri, meski tidak diakui secara internasional. Beberapa kelompok bahkan membentuk aliansi yang kuat dan menguasai sejumlah kota, memaksa militer Myanmar melakukan strategi keras termasuk serangan udara dan pemboman—yang juga menimbulkan korban sipil besar. 

Sementara Suriah sering dipandang sebagai contoh ekstrem perang berkepanjangan di Timur Tengah, konflik di Myanmar sebenarnya lebih kompleks dan terfragmentasi. Konflik Suriah cenderung antara pemerintah dengan kaklompok oposisi tertentu, sedangkan di Myanmar pertikaian terjadi di banyak front antara militer junta, kelompok etnis besar, milisi lokal PDF, dan kartel kriminal yang memperbesar konflik menjadi multi‑dimensi. 

Kondisi ini berdampak serius terhadap pembangunan negara. Perekonomian Myanmar dan layanan publik hancur total di banyak daerah, infrastruktur rusak, serta jutaan orang menjadi pengungsi internal dan eksternal. Suriah memang menjadi simbol tragedi perang modern, tetapi kegagalan pembangunan yang dialami Myanmar sama parahnya, hanya saja dinamika konflik di sana kurang sering disorot di luar kawasan Asia. 

Sementara itu, media Tiongkok cenderung memusatkan perhatian pada konflik yang memiliki implikasi geopolitik langsung bagi kawasan mereka, sehingga Suriah lebih sering dikaitkan dengan isu Timur Tengah secara global. Myanmar, meski merupakan krisis besar, sering dipandang sebagai urusan internal ASEAN yang bersifat lebih regional.

Perbandingan Suriah dan Myanmar juga menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya soal jumlah korban atau lama perang, tetapi juga bagaimana konflik itu terfragmentasi, siapa yang terlibat, dan bagaimana penyelesaian politik berlangsung. Suriah mengalami perang dengan berbagai kekuatan eksternal, sedangkan Myanmar lebih banyak konflik etnis internal yang tetap tidak terselesaikan sejak kemerdekaan dari kolonialisme. 

Meski demikian, membandingkan kondisi Suriah dengan konflik Myanmar dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana perang memengaruhi pembangunan nasional. Di kedua negara, pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tersendat atau hancur akibat kekerasan yang tak berkesudahan.

Kesimpulannya, kritik warganet yang membandingkan Suriah dengan Tiongkok mencerminkan sudut pandang tertentu yang dipengaruhi oleh narasi media dan politik domestik. Namun jika objektif melihat panorama konflik di Asia dan dunia, Myanmar layak disebut setara, bahkan dalam beberapa aspek lebih kompleks, dibanding Suriah, sehingga perbandingan terhadap Myanmar juga sangat relevan apabila tujuan diskusinya adalah memahami dampak perang terhadap pembangunan.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 10:09 PM
Konflik etnis dan perjuangan kelompok bersenjata telah menjadi fenomena yang rumit di berbagai belahan dunia. Dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, sejumlah organisasi etnis bersenjata muncul dengan tujuan mempertahankan identitas, wilayah, dan otonomi mereka. Salah satu contohnya adalah Kachin Independence Army (KIA) di utara Myanmar, yang berjuang untuk hak-hak etnis Kachin.

KIA memiliki sejarah panjang konflik melawan pemerintah pusat Myanmar, Tatmadaw. Selama bertahun-tahun, mereka mengembangkan jaringan militer dan logistik sendiri, memanfaatkan wilayah perbatasan Kachin yang strategis untuk mengatur operasi, pelatihan, dan penyimpanan senjata. Model ini mirip dengan kelompok etnis lain yang mengusung otonomi lokal.

Struktur KIA menunjukkan karakteristik yang mirip dengan PKK di Timur Tengah. Kedua organisasi ini berbasis etnis dan menekankan pertahanan komunitas mereka sebagai inti perjuangan. PKK beroperasi untuk memperjuangkan hak Kurdi di Turki, Irak, dan Suriah, sementara KIA fokus pada Kachin di Myanmar.

Selain itu, KIA membangun jaringan cabang di wilayah perbatasan, termasuk di daerah yang berbatasan dengan Bangladesh. Hubungan mereka dengan Kuki-Chin National Front (KNF) menunjukkan pola yang serupa dengan cabang PKK di Suriah, YPG/SDF, dan PJAK di Iran. Keduanya memanfaatkan jaringan lokal untuk mendukung tujuan strategis mereka.

KIA pernah menjadi perhatian badan intelijen asing, termasuk CIA, karena posisi strategis mereka dekat perbatasan China dan India. Dukungan ini bersifat geopolitik, bukan ideologis, untuk menekan pemerintah Myanmar, sama halnya dengan PKK yang mendapat simpati dari diaspora Kurdi dan beberapa aktor internasional di masa lalu.

Kuki-Chin National Front sendiri beroperasi di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, dan memiliki hubungan dengan kelompok militan Islamis Jama’atul Ansar Fil Hindal Sharqiya (JA-FHS). Hubungan ini lebih bersifat pragmatis: Kuki-Chin menyediakan basis dan pelatihan, sementara JA-FHS mendapat akses logistik dan tempat aman untuk kegiatan militernya.

JA-FHS merupakan organisasi Islamis ekstremis yang aktif di Bangladesh sejak 2017. Mereka berfokus pada agenda ideologi jihad, merekrut anggota dari kelompok militan lama seperti Ansar Al Islam, Harkat-ul-Jihad-al-Islami Bangladesh, dan Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh. Tujuan mereka jelas berbeda dengan perjuangan etnis Kuki-Chin.

Meski begitu, kolaborasi antara Kuki-Chin dan JA-FHS terjadi karena kepentingan bersama: pertahanan wilayah dan pelatihan militer. Kuki-Chin memanfaatkan keberadaan JA-FHS untuk memperkuat posisi mereka, sedangkan JA-FHS mendapatkan perlindungan dan lokasi strategis untuk membangun jaringan militan di Chittagong Hill Tracts.

Di sisi lain, SDF/YPG di Suriah Timur juga mencontoh model “franchise” serupa PKK. SDF menjadi cabang militer PKK di Suriah, menekankan pertahanan komunitas Kurdi, dan mengelola wilayah secara de facto meski tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Suriah.

Ketiga organisasi ini menunjukkan pola umum: penggunaan wilayah perbatasan strategis, pembangunan jaringan cabang, dan manajemen basis lokal untuk tujuan strategis. Baik KIA, PKK, maupun SDF sama-sama memanfaatkan konflik geopolitik atau internal negara untuk memperkuat posisi mereka.

KIA, seperti PKK, menekankan hubungan lintas perbatasan. Wilayah pegunungan Kachin di Myanmar memungkinkan mereka mengatur operasi militer, logistik, dan pelatihan tanpa gangguan langsung dari pemerintah pusat. SDF juga mengandalkan wilayah Suriah Timur yang relatif terisolasi.

Kuki-Chin, dengan hubungan JA-FHS, menunjukkan bagaimana kelompok etnis bisa memanfaatkan aliansi sementara dengan kelompok ideologis berbeda demi keuntungan operasional. Ini berbeda dengan PKK/YPG yang tetap berfokus pada agenda etnis dan ideologi yang konsisten.

Hubungan KIA dengan CIA di masa lalu bersifat strategis, untuk menekan pemerintah Myanmar. Dukungan ini tidak terkait ideologi jihad, berbeda dengan tujuan JA-FHS yang lebih bersifat transnasional dan ekstremis. Pola ini mirip PKK yang menerima simpati dari diaspora Kurdi tetapi tetap mengutamakan agenda otonomi.

SDF/YPG juga mencontoh model franchise PKK dengan menjaga kontrol wilayah de facto, mengatur administrasi lokal, dan mengelola keamanan internal. Hal ini memperlihatkan kesamaan strategi antara Asia Tenggara dan Timur Tengah dalam mempertahankan identitas etnis di tengah tekanan negara pusat.

Kolaborasi Kuki-Chin dengan JA-FHS menunjukkan kompleksitas hubungan antara kelompok etnis dan ideologis. Meskipun tujuan akhirnya berbeda, kepentingan operasional bersama memungkinkan terjadinya kerja sama yang pragmatis.

Ketiga contoh ini menyoroti bagaimana kelompok etnis dan militan memanfaatkan jaringan lokal dan lintas batas. Wilayah yang sulit dijangkau menjadi faktor penting dalam keberhasilan operasi mereka, baik untuk latihan, penyimpanan senjata, maupun manajemen wilayah.

KIA, PKK, dan SDF sama-sama menghadapi dilema antara legitimasi politik dan tekanan militer. Mereka harus menyeimbangkan kebutuhan pertahanan etnis dengan tuntutan negara pusat, serta menjaga hubungan dengan aliansi luar yang kadang bertentangan dengan ideologi utama.

Kuki-Chin dan JA-FHS juga menghadapi tekanan hukum dari pemerintah Bangladesh. Penangkapan pendiri JA-FHS dan anggota Kuki-Chin menunjukkan bahwa strategi kolaboratif mereka menghadapi risiko tinggi, mirip dengan PKK yang terus menghadapi operasi militer Turki.

Analisis ini memperlihatkan pola umum dalam konflik etnis dan militan: pemanfaatan wilayah strategis, hubungan lintas perbatasan, cabang operasional, dan aliansi pragmatis. Strategi ini diterapkan baik di Asia Tenggara maupun Timur Tengah.

KIA, PKK, dan SDF menunjukkan bahwa perjuangan etnis bisa memanfaatkan geopolitik global untuk mempertahankan wilayah dan identitas. Meskipun ada perbedaan ideologi, strategi organisasi-organisasi ini menunjukkan kesamaan dalam manajemen konflik dan operasi militer.

Akhirnya, hubungan Kuki-Chin dengan JA-FHS, KIA dengan CIA, dan SDF dengan PKK menegaskan bahwa konflik modern sering melibatkan kombinasi etnis, ideologi, dan kepentingan geopolitik. Hubungan ini tidak selalu linier, tetapi menunjukkan kompleksitas perang proksi dan strategi pertahanan etnis di berbagai belahan dunia.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 9:55 PM


Konflik bersenjata di timur laut India menjadi perhatian internasional karena melibatkan sejumlah kelompok etnis dan militan, termasuk Naga, Meitei, dan Kuki. Wilayah ini selalu rentan terhadap kekerasan akibat sejarah panjang ketegangan etnis dan tuntutan otonomi yang belum terselesaikan.

Baru-baru ini, NSCN-IM menuduh India mendukung Kuki National Army-Burma (KNA-B) dan kelompok People’s Defense Force (PDF) dalam konflik melawan Naga dan Meitei yang berbasis di Tamu, Myanmar. Tuduhan ini menunjukkan adanya strategi India yang kompleks, menggunakan kelompok pihak ketiga untuk mengontrol dinamika perbatasan.

India menghadapi dilema besar di wilayah timur lautnya. Beberapa kelompok bersenjata, seperti NSCN-IM, telah menandatangani gencatan senjata dengan pemerintah India selama puluhan tahun, tetapi masih menimbulkan ketegangan karena basis operasional mereka berada di dekat perbatasan Myanmar.

Menurut NSCN-IM, India ingin mencegah kelompok Naga dan Meitei menggunakan wilayah Myanmar sebagai tempat aman untuk memperkuat operasi lintas batas. Hal ini dianggap mengancam stabilitas internal di Nagaland, Manipur, dan negara bagian timur laut lainnya.

Strategi India tampak menggunakan proxy war, yaitu mengerahkan kelompok Kuki sebagai ujung tombak untuk menghadapi Naga dan Meitei di wilayah perbatasan. Dengan cara ini, India bisa menekan kelompok bersenjata tanpa terlibat langsung dalam pertempuran, sehingga meminimalkan risiko politik dan internasional.

Kuki militant groups, yang aktif di Tengnoupal District, Manipur, mendapat izin untuk masuk ke Myanmar dan beroperasi di wilayah Tamu bersama PDF. Mereka bertindak sebagai agen proksi untuk menekan Meitei dan Naga, sekaligus menjaga kepentingan keamanan India.

Konflik ini memperlihatkan bagaimana rivalitas etnis di Myanmar dimanfaatkan oleh India untuk kepentingan strategisnya. Ketegangan antara Kuki dan Naga di perbatasan menciptakan peluang bagi pemerintah India untuk mengatur aliansi dan meminimalkan ancaman terhadap wilayahnya sendiri.

NSCN-IM menilai bahwa meski gencatan senjata sudah berjalan 27 tahun, operasi India melalui kelompok proksi tetap menargetkan Naga. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah India lebih pragmatis, mempertimbangkan keamanan perbatasan daripada hubungan jangka panjang dengan kelompok bersenjata.

Di sisi lain, KNA-B dan PDF menegaskan bahwa mereka hanya fokus pada konflik internal Myanmar dan menolak tuduhan mendukung India. Namun fakta lapangan menunjukkan koordinasi yang erat antara kelompok Kuki dan aparat keamanan India di sepanjang perbatasan.

India menggunakan pendekatan ini untuk mengontrol perbatasan yang panjang dan sulit dijaga, terutama di wilayah pegunungan dan hutan lebat di Manipur dan Nagaland. Strategi proksi memungkinkan India tetap memantau dan mempengaruhi dinamika militer tanpa mengirim pasukan besar secara langsung.

Selain itu, konflik ini juga menunjukkan kompleksitas hubungan etnis di timur laut India. Meitei mayoritas di dataran rendah Manipur, sementara Kuki menguasai dataran tinggi. Perbedaan wilayah ini sering menjadi akar ketegangan, yang dimanfaatkan India untuk strategi keamanan.

Di Myanmar bagian utara, konflik Naga-Kuki-Meitei semakin rumit karena melibatkan kelompok bersenjata lain, seperti Kachin Independence Army (KIA) dan Chin National Front (CNF). Keberadaan banyak aktor ini menciptakan medan tempur yang sulit diprediksi.

India menilai bahwa jika Naga atau Meitei membangun basis di Myanmar, mereka dapat mengorganisir serangan lintas batas terhadap India. Oleh karena itu, strategi proksi menjadi cara efektif untuk menekan kelompok bersenjata tanpa konfrontasi langsung di tanah India.

Pendekatan ini juga memanfaatkan pengalaman sejarah. Selama puluhan tahun, pemerintah India berhasil menjaga gencatan senjata dengan NSCN-IM dan kelompok lain, tetapi tetap menghadapi ancaman sporadis. Menggunakan Kuki sebagai proksi membantu menekan potensi kekerasan.

Konflik ini menekankan pentingnya pengaruh eksternal dan aliansi lokal. Kelompok Kuki mendapatkan dukungan logistik dan koordinasi dari aparat India, sementara Naga dan Meitei tetap terisolasi dalam wilayah pegunungan Myanmar.

Situasi ini juga menimbulkan dilema politik. Di satu sisi, India ingin menjaga perdamaian internal dengan kelompok Naga, namun di sisi lain, keamanan perbatasan menuntut langkah tegas untuk mencegah serangan lintas batas.

Operasi proksi ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak gencatan senjata yang sudah berlangsung puluhan tahun. Pemerintah India tetap berhati-hati agar konflik tidak melebar dan memicu ketidakstabilan di wilayah timur laut.

Di sisi lain, tuduhan NSCN-IM terhadap India menunjukkan bagaimana propaganda dan persepsi dapat digunakan dalam konflik etnis. Tuduhan ini menyoroti ketegangan antara klaim keamanan nasional dan kepercayaan komunitas lokal.

Dinamika ini juga menekankan bahwa konflik bersenjata di timur laut India tidak bisa dipisahkan dari kondisi di Myanmar. Koneksi lintas batas, kelompok etnis, dan sejarah migrasi menjadi faktor penting yang menentukan strategi keamanan India.

Akhirnya, strategi India dalam mendukung kelompok proksi di Myanmar menunjukkan realpolitik yang pragmatis. Pemerintah mengutamakan stabilitas internal, pengendalian perbatasan, dan penekanan terhadap kelompok bersenjata yang mengancam, sambil tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Myanmar dan komunitas etnis setempat.

Baca selanjutnya

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 9:47 PM
Isu SDF di Suriah Timur menjadi sorotan internasional karena melibatkan pertarungan identitas etnis dan tuntutan otonomi. Di wilayah ini, Kurdi membentuk kekuatan dominan melalui SDF, sementara mayoritas penduduk di beberapa wilayah adalah Arab. Ketegangan muncul ketika tuntutan federalisme dan hak-hak Kurdi dianggap mengabaikan hak mayoritas Arab di daerah tersebut.

Situasi ini memiliki kemiripan dengan konflik etnis di North Eastern India, khususnya di negara bagian Manipur. Di sana, suku Meithei yang mayoritas menetap di dataran rendah berkonflik dengan suku Kuki di dataran tinggi, yang menuntut pengakuan administratif dan hak-hak lokal. Konflik Meithei-Kuki ini menimbulkan ketegangan sosial, politik, dan kadang-kadang kekerasan berskala kecil hingga menengah.

Di Suriah Timur, narasi Kurdi menekankan perlunya federalisme atau bentuk otonomi de facto, sementara pemerintah Damaskus menolak ide tersebut karena ingin menjaga integritas negara. Hal serupa terlihat di Manipur, di mana Kuki menuntut bentuk otonomi tertentu agar identitas etnis mereka dihormati, sementara pemerintah pusat India menekankan kesatuan administrasi dan kedaulatan hukum nasional.

Ketegangan di kedua wilayah ini tidak hanya soal politik, tetapi juga soal kontrol sumber daya dan ekonomi. Di Suriah Timur, beberapa wilayah kaya minyak dan pertanian menjadi sumber konflik antara Kurdi dan Arab. Di Manipur, wilayah tinggi yang ditempati Kuki memiliki sumber daya hutan dan lahan yang menjadi isu pertarungan kepemilikan.

Sejarah juga memainkan peran penting. Kurdi telah lama menuntut hak-hak budaya dan politik, sebagaimana Meithei dan Kuki memiliki sejarah panjang klaim wilayah dan identitas etnis. Pengalaman historis ini memperkuat rasa ketidakadilan masing-masing pihak dan mempersulit penyelesaian damai.

Di Suriah, SDF sering menekankan narasi Kurdistan Raya, yang mencakup wilayah Kurdi di Irak dan Turki, sehingga menimbulkan kekhawatiran Damaskus terhadap fragmentasi. Di Manipur, Kuki menuntut pengakuan administratif yang kadang diartikan Meithei sebagai upaya pemisahan wilayah dari kontrol dataran rendah, sehingga menimbulkan konflik identitas.

Kedua konflik ini menunjukkan bagaimana minoritas yang relatif kecil bisa menimbulkan ketegangan ketika mereka mengontrol wilayah tertentu dan menuntut pengakuan lebih dari pemerintah pusat. Kekuasaan de facto SDF di Suriah Timur menyerupai posisi Kuki di dataran tinggi Manipur.

Penduduk mayoritas, baik Arab di Suriah Timur maupun Meithei di Manipur, menilai tuntutan minoritas sebagai ancaman terhadap hak mereka. Di Suriah, Arab khawatir federalisme akan mengurangi pengaruh politik mereka; di Manipur, Meithei khawatir pengakuan Kuki akan mengubah komposisi politik lokal.

Negosiasi menjadi rumit karena adanya campur tangan pihak eksternal. Di Suriah Timur, Amerika Serikat memberikan perlindungan politik dan militer terhadap SDF, sementara Rusia dan Turki mengamati dinamika untuk kepentingan strategis. Di Manipur, pemerintah India harus menyeimbangkan kepentingan suku Meithei dan Kuki, sambil menjaga stabilitas regional.

Konflik identitas ini menekankan pentingnya representasi politik yang adil. Kurdi menuntut jaminan hak politik, sementara Arab menuntut pengakuan suara mayoritas. Meithei-Kuki menuntut keseimbangan antara otonomi lokal dan hak suku mayoritas, tetapi implementasinya sering tertunda.

SDF di Suriah Timur telah membangun administrasi sendiri, mengelola pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Hal ini memberi mereka pengalaman pemerintahan yang kuat, yang meningkatkan klaim mereka atas hak otonomi. Kuki juga mencoba membangun jaringan sosial, pendidikan, dan keamanan komunitas mereka di dataran tinggi.

Kedua situasi menyoroti dampak demografi. Kurdi membentuk minoritas di Suriah Timur jika dilihat secara keseluruhan, sementara Arab tetap mayoritas. Di Manipur, Meithei lebih banyak, sementara Kuki tersebar di wilayah dataran tinggi yang terbatas. Distribusi populasi ini memengaruhi perundingan politik dan pengakuan hak.

Persamaan lain adalah ketegangan sejarah. SDF menekankan pengalaman marginalisasi Kurdi oleh pemerintah pusat Suriah. Kuki menekankan sejarah konflik dan pengabaian pemerintah India terhadap hak mereka, terutama dalam pembagian administrasi wilayah.

Ketegangan ini juga memunculkan isu ekonomi. Kurdi ingin mengelola sumber daya lokal agar setara dengan wilayah Kurdistan Irak, sementara Arab dan pemerintah Suriah menolak. Di Manipur, Kuki menuntut akses dan pengelolaan sumber daya dataran tinggi, sementara Meithei ingin kontrol tetap di tangan mereka.

Di kedua wilayah, minoritas menghadapi dilema antara menuntut hak otonomi dan menghindari konflik berskala besar. SDF berupaya menjaga hubungan pragmatis dengan Damaskus, sementara Kuki mencoba negosiasi dengan pemerintah India untuk mengurangi bentrokan.

Kedua konflik juga menunjukkan bagaimana identitas etnis dan budaya menjadi faktor utama ketegangan. Lagu, bahasa, dan tradisi Kurdi di Suriah Timur memperkuat klaim politik mereka. Di Manipur, bahasa dan adat Kuki digunakan untuk memperkuat posisi mereka dalam perundingan politik.

Pengalaman Suriah Timur dapat menjadi pelajaran bagi Manipur: otonomi de facto memberi kekuatan lokal, tetapi tetap rawan konflik dengan mayoritas dan pemerintah pusat. Kuki juga harus menyeimbangkan tuntutan identitas dengan kepentingan keselamatan dan stabilitas.

Negara pusat di kedua kasus menekankan persatuan dan integritas wilayah. Damaskus menolak federalisme penuh, sementara New Delhi menolak pengakuan administratif yang bisa memisahkan Kuki dari kontrol dataran rendah Meithei.

Dinamika politik juga diperkuat oleh pengaruh eksternal. Dukungan internasional terhadap SDF membuat Damaskus harus berhati-hati, sedangkan di Manipur, pemerintah India menghadapi tekanan dari komunitas minoritas dan kelompok hak asasi.

Konflik ini memperlihatkan bahwa isu minoritas bukan hanya soal jumlah populasi, tetapi kontrol wilayah, hak politik, dan identitas budaya. Kurdi-Arab dan Meithei-Kuki sama-sama menghadapi tantangan untuk menemukan keseimbangan antara aspirasi lokal dan kepentingan nasional.

Akhirnya, kedua kasus menegaskan bahwa solusi politik dan sosial yang inklusif sangat penting. Tanpa kompromi, ketegangan minoritas-majoritas berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan, merusak stabilitas wilayah dan menghambat pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 9:21 PM

Sejarah bangsa Kurdi selalu dikaitkan dengan perjuangan untuk memiliki negara sendiri, meski hingga kini mereka belum pernah memperoleh pengakuan internasional yang permanen. Salah satu contoh paling terkenal adalah Republik Mahabad di barat laut Iran pada tahun 1946. Republik ini berdiri secara singkat dengan dukungan Uni Soviet, namun runtuh kurang dari satu tahun setelah pasukan Iran kembali menguasai wilayah tersebut.

Selain itu, awal abad ke-20 di Irak utara pernah muncul Kerajaan Kurdistan, yang dipimpin oleh Raja Mahmud Barzanji. Kerajaan ini muncul pada awal 1920-an setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman, tetapi tidak pernah diakui secara internasional. Wilayahnya terbatas di sekitar kota Sulaymaniyah, dan pemerintahan kerajaan berlangsung singkat karena tekanan Inggris dan pemerintah Irak yang baru berdiri.

Republik Mahabad dan Kerajaan Kurdistan menunjukkan pola yang sama: aspirasi Kurdi untuk kedaulatan selalu menghadapi kekuatan besar di sekitarnya. Keduanya hanya bertahan singkat dan kemudian dikembalikan ke kontrol negara pusat, entah Iran maupun Irak. Namun pengalaman ini menanamkan narasi historis yang diwariskan turun-temurun tentang hak bangsa Kurdi untuk memiliki pemerintahan sendiri.

Di masa modern, aspirasi tersebut muncul kembali di Suriah timur melalui Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan administrasi AANES/Rojava. Perang saudara Suriah menciptakan vakum kekuasaan di wilayah Kurdi, yang memungkinkan SDF membangun pemerintahan sendiri secara de facto, mengelola kota dan pedesaan dari Hasakah hingga Raqqa.

Tuntutan SDF sering terlihat berupa federalisme. Suriah saat ini tidak menerapkan federalisme seperti Irak, sehingga usulan ini menjadi sumber ketegangan dengan Damaskus. Awalnya, SDF ingin federalisme mencakup seluruh Suriah Timur. Namun mayoritas penduduk wilayah ini adalah Arab, sekitar 70 persen, sehingga SDF dianggap tidak mewakili mayoritas masyarakat setempat.

Jika federalisme hanya diterapkan di wilayah Kurdi, misalnya Qamisli, hal ini akan memicu tuntutan serupa dari wilayah lain. Damaskus khawatir hal ini akan menciptakan fragmentasi politik dan etnis, serta menimbulkan preseden yang sulit dikontrol. Kebingungan publik pun muncul karena SDF tidak selalu menyampaikan tuntutan secara konsisten.

PKK, inti ideologis SDF, sering menonjolkan narasi bahwa Suriah Timur adalah bagian dari Kurdistan Raya, yang mencakup wilayah Kurdi di Irak, Iran, dan Turki. Narasi ini jelas ditolak oleh pemerintah Suriah, yang menegaskan kedaulatan penuh atas seluruh wilayah negara dan menolak kontrol asing, meski secara de facto SDF telah menguasai sejumlah wilayah.

SDF juga menuntut agar hak-hak Kurdi dijamin secara resmi. Dua kesepakatan terakhir dengan Damaskus telah menetapkan perlindungan hak politik dan budaya, namun SDF menilai implementasinya masih kurang. Ketidakpuasan ini menambah kebingungan mengenai tuntutan mereka: apakah cukup dengan hak minoritas, atau mengarah ke otonomi lebih luas?

Sejumlah pengamat menilai SDF menginginkan otonomi di Suriah Timur mirip Kurdistan Irak, termasuk hak ekonomi yang lebih besar. Di Kurdistan Irak, pendapatan per kapita mencapai 17 ribu dolar per tahun, jauh di atas rata-rata Suriah di luar wilayah Kurdi yang hanya sekitar 4 ribu dolar. Tuntutan ini sulit diterima pemerintah Suriah.

Pemerintah Suriah menegaskan bahwa seluruh bangsa harus berkembang bersama, tanpa keistimewaan ekonomi atau administratif yang terlalu besar bagi satu kelompok. Hal ini menjadi alasan mengapa Damaskus menolak tuntutan SDF untuk federalisme penuh atau otonomi setara Kurdistan Irak.

Sejarah Mahabad, Kerajaan Kurdistan, dan Rojava menunjukkan pola serupa. Aspirasi Kurdi muncul ketika ada vakum kekuasaan atau peluang geopolitik, tetapi selalu terbentur oleh negara pusat atau kekuatan eksternal. Mimpi merdeka atau otonomi selalu diuji oleh realitas politik.

Dalam kasus Mahabad, kekuatan regional Iran dan mundurnya dukungan Uni Soviet menyebabkan keruntuhan republik Kurdi. Sementara Kerajaan Kurdistan di Irak utara harus tunduk pada tekanan Inggris dan pemerintah Irak yang baru. Kedua kasus ini menjadi pelajaran bahwa wilayah Kurdi selalu rentan terhadap intervensi negara besar.

Di Suriah, SDF memanfaatkan kekosongan akibat perang saudara untuk membangun administrasi sendiri. Namun tuntutan mereka masih menjadi sumber kebingungan, karena ada banyak narasi yang tumpang tindih: hak minoritas, federalisme, hingga simbolisme Kurdistan Raya.

PKK dan SDF menekankan identitas Kurdi dan hak-hak mereka, tetapi mayoritas wilayah Suriah Timur dihuni oleh Arab. Hal ini menimbulkan ketegangan internal, karena tuntutan Kurdi bisa dianggap mengabaikan hak mayoritas Arab.

Selain faktor etnis, aspirasi ekonomi juga menjadi isu. Permintaan hak pengelolaan sumber daya dan tingkat kesejahteraan yang setara Kurdistan Irak dianggap tidak realistis bagi pemerintah Suriah yang ingin pembangunan merata.

Konflik ini memunculkan kebingungan publik dan narasi simpang siur. Banyak pihak, termasuk Arab lokal dan Damaskus, tidak yakin apa yang sebenarnya diinginkan SDF: hak minoritas, otonomi terbatas, atau aspirasi independensi simbolik.

Selain itu, dukungan internasional memainkan peran penting. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi perlindungan terhadap SDF, sehingga aspirasi mereka bertahan lama, meski tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Suriah.

Seiring waktu, negosiasi antara Damaskus dan SDF berjalan lambat. Pemerintah Suriah menekankan integrasi penuh, sedangkan SDF ingin mempertahankan tingkat otonomi yang signifikan. Persoalan ini tetap menjadi sumber ketegangan dan ketidakpastian politik di Suriah Timur.

Pelajaran dari sejarah Mahabad dan Kerajaan Kurdistan menunjukkan bahwa aspirasi Kurdi selalu muncul ketika ada peluang, tetapi masa depan mereka selalu bergantung pada keseimbangan kekuatan dengan negara pusat dan dinamika geopolitik regional.

Akhirnya, dari Mahabad hingga Rojava, satu hal terlihat jelas: aspirasi Kurdi untuk otonomi atau negara sendiri tetap hidup, tetapi realitas politik, demografi, dan tekanan dari negara pusat membatasi pencapaian mereka. Kesabaran, negosiasi, dan dinamika internasional menjadi faktor penentu masa depan Kurdi di Suriah.

Kurdi di Turkiye

Bangsa Kurdi memiliki sejarah panjang dalam mengatur wilayah secara mandiri melalui berbagai entitas lokal sebelum negara modern muncul di Timur Tengah. Salah satu bentuk pemerintahan yang pernah eksis adalah emirat-emirat Kurdi di wilayah yang kini menjadi Turki. Emirat-emirat ini muncul pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, seperti Emirat Hakkâri, Emirat Bohtan, dan Emirat Ardalan, yang mengelola pemerintahan lokal, hukum adat, dan milisi sendiri.

Emirat-emirat Kurdi di Turki ini umumnya memiliki tingkat otonomi yang tinggi, tetapi tetap mengakui kekuasaan Kesultanan Ottoman. Struktur politik ini memungkinkan para penguasa Kurdi menjaga stabilitas wilayah, mengumpulkan pajak, dan mempertahankan keamanan lokal. Meskipun berskala kecil dibandingkan negara modern, emirates tersebut menjadi simbol awal identitas politik Kurdi yang mandiri.

Selain di Turki, bangsa Kurdi juga pernah mendirikan sebuah entitas politik yang lebih mirip negara modern di kawasan Lachin, perbatasan Armenia dan Azerbaijan. Wilayah ini dikenal sebagai Republik Kurdistan Lachin secara de facto, yang muncul pada periode konflik regional dan perang Nagorno-Karabakh, ketika kekosongan kekuasaan memberi peluang bagi Kurdi membentuk administrasi sendiri.

Republik di Lachin menekankan pemerintahan lokal dan pertahanan komunitas Kurdi di tengah ketegangan Armenia–Azerbaijan. Meskipun bersifat sementara dan tidak diakui secara luas oleh dunia internasional, keberadaan entitas ini menunjukkan bahwa bangsa Kurdi mampu membentuk struktur politik dan sosial yang mandiri, bahkan di kawasan yang sangat sensitif secara geopolitik.

Sejarah emirates di Turki dan Republik Lachin menegaskan bahwa aspirasi Kurdi untuk memiliki wilayah otonom atau negara sendiri bukan hal baru. Pengalaman ini menjadi akar bagi tuntutan modern seperti Rojava di Suriah, yang juga dibangun di atas prinsip kontrol lokal, administrasi de facto, dan perlindungan identitas etnis, meski menghadapi tantangan politik dan demografis dari negara pusat.

Kurdi di Oman

Perjalanan ke desa terpencil Kumzar di ujung utara Semenanjung Musandam, Oman, yang menghadap Selat Hormuz, mengungkap kesamaan bahasa yang mengejutkan antara bahasa lokal Kumzari dan bahasa Kurdi. Temuan ini menunjukkan kemungkinan adanya kaitan kuno antara kedua kelompok, meski asal-usul pastinya masih menjadi misteri.

Tim Rudaw melakukan perjalanan lebih dari 2.000 kilometer dari Erbil untuk menelusuri asal-usul bahasa Kumzari, bahasa langka yang dituturkan sekitar 4.000 orang di provinsi Musandam, Oman. Desa Kumzar, yang terletak di antara tebing curam dan Laut Oman, hanya bisa dijangkau dengan perahu, sehingga isolasi geografisnya membantu pelestarian bahasa selama berabad-abad.

Sumber sejarah, termasuk “Dictionary of Countries” karya Yaqut al-Hamawi abad ke-13, menyebut penduduk Kumzar berasal dari Lor atau Iran. Namun, linguistik modern menyoroti hubungan kuat antara Kumzari dan Kurdi, terutama dalam kosakata dan struktur bahasa.

Para tetua dan cendekiawan lokal di Kumzar menyatakan kepada Rudaw bahwa banyak kata dan ungkapan Kumzari mirip dengan bahasa Kurdi. Mereka juga mencatat bahwa bacaan tradisional dan sejarah lisan memiliki kesamaan dengan lagu-lagu Kalhori Kurdi, baik dari segi ritme maupun struktur bahasa.

Meski bukti ilmiah definitif mengenai asal-usul Kurdi belum dapat ditegaskan, tumpang tindih linguistik yang signifikan ini menunjukkan kemungkinan warisan bersama yang telah ada selama berabad-abad, membuka jendela baru dalam studi sejarah migrasi dan hubungan budaya Kurdi di kawasan Teluk.

Kurdi di Rusia

Bangsa Kurdi memiliki diaspora yang cukup luas, termasuk di Rusia, meski jumlahnya tidak sebesar di Turki, Iran, Irak, atau Suriah. Sebagian besar Kurdi di Rusia adalah imigran atau pengungsi politik yang datang sejak era Soviet dan meningkat setelah konflik di Timur Tengah. Kehadiran mereka umumnya terkonsentrasi di kota-kota besar dan wilayah industri, yang menyediakan lapangan kerja dan akses pendidikan.

Wilayah Rusia dengan konsentrasi Kurdi terbesar adalah Krasnodar Krai, sebuah daerah di bagian selatan Rusia dekat Laut Hitam dan perbatasan Kaukasus Utara. Di kawasan ini, komunitas Kurdi membentuk jaringan sosial, budaya, dan ekonomi yang relatif kuat, termasuk asosiasi budaya Kurdi, pusat pendidikan bahasa Kurdi, dan kegiatan seni tradisional. Krasnodar Krai menjadi semacam “pusat diaspora Kurdi” di Rusia karena jumlahnya yang signifikan dibandingkan wilayah lain.

Selain Krasnodar, komunitas Kurdi juga ditemukan di kota-kota besar seperti Moskow, St. Petersburg, dan Rostov-on-Don, tetapi mereka lebih terfragmentasi. Kehadiran Kurdi di Rusia mencerminkan perpaduan migrasi ekonomi dan politik, serta menegaskan bagaimana identitas Kurdi tetap dipertahankan di luar wilayah historis mereka, sekalipun berada jauh dari tanah leluhur di Timur Tengah.

Kurdi di Palestina

Sejak era Salahuddin Al-Ayubi pada abad ke-12, bangsa Kurdi telah hadir di wilayah Palestina, terutama sebagai bagian dari pasukan militer dan administrasi yang dibawa untuk memperkuat kekuasaan Ayyubiyah. Banyak pasukan Kurdi yang ditempatkan di kota-kota penting seperti Yerusalem, Nablus, dan Hebron, baik untuk pertahanan kota maupun pengawasan jalur perdagangan dan suaka agama. Kehadiran mereka bukan hanya bersifat militer, tetapi juga membawa budaya, bahasa, dan tradisi sosial Kurdi ke wilayah tersebut.

Seiring waktu, sebagian pasukan dan keluarga Kurdi menetap di Palestina, membentuk komunitas kecil yang tersebar di berbagai kota. Komunitas ini berperan sebagai penghubung budaya dan politik antara wilayah Kurdi dan Timur Tengah, dan beberapa keturunan masih mempertahankan identitas Kurdi mereka, meski telah berasimilasi secara sosial dengan penduduk Arab setempat. Persebaran ini menunjukkan bagaimana migrasi militer dan administrasi di masa Salahuddin menjadi awal kehadiran Kurdi yang bertahan berabad-abad di Palestina.

Kurdi di Afrika

Sejak era pemerintahan Salahuddin Al Ayubi era Abbasiyah, Bangsa Kurdi memiliki diaspora di Afrika, dan persebarannya lebih karena migrasi politik atau ekonomi modern daripada sejarah panjang. Berikut ringkasannya:

Mesir: Ini adalah salah satu negara Afrika dengan komunitas Kurdi paling signifikan, terutama sejak era abad ke-19 ketika beberapa keluarga Kurdi datang sebagai bagian dari militer atau birokrasi Kesultanan Utsmaniyah yang mengontrol Mesir. Beberapa keturunan tetap mempertahankan identitas Kurdi dan terlibat dalam bisnis atau pendidikan.

Sudan dan Libya: Kehadiran Kurdi di Sudan dan Libya lebih modern, sebagian besar datang sebagai migran atau pengungsi dari konflik Timur Tengah, khususnya Suriah dan Irak. Mereka biasanya terkonsentrasi di ibu kota atau kota besar, berpartisipasi dalam perdagangan dan usaha kecil.

Afrika Barat (misal Senegal dan Nigeria): Kehadiran Kurdi di Afrika Barat sangat terbatas, biasanya sebagai mahasiswa, pekerja profesional, atau imigran jangka pendek. Komunitas ini jarang membentuk kelompok besar, dan lebih bersifat individual atau keluarga.

Secara umum, diaspora Kurdi di Afrika tidak membentuk komunitas besar seperti di Eropa atau Timur Tengah, dan cenderung tersebar di kota-kota besar sebagai migran atau pengungsi.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 7:33 PM
Simpang siur terkait tuntutan SDF dan PKK di Suriah terus menjadi perhatian pengamat politik regional. Banyak pihak masih bingung memahami apa sebenarnya yang diinginkan kelompok ini dalam konteks politik dan wilayah Suriah Timur.

Salah satu tuntutan yang paling sering muncul adalah penerapan federalisme. Suriah saat ini tidak menerapkan federalisme seperti Irak, dan ide ini menjadi titik perdebatan antara Damaskus dan SDF.

Awalnya, federalisme yang diusulkan SDF mencakup seluruh Suriah Timur. Wilayah ini mayoritas penduduknya adalah Arab, sekitar 70 persen, sehingga SDF menghadapi kritik karena dianggap tidak mewakili mayoritas penduduk setempat.

Jika federalisme hanya diterapkan di Qamisli atau wilayah Kurdi tertentu, masalah lain muncul. Wilayah lain di Suriah Timur kemungkinan akan menuntut hak serupa, sehingga memicu ketegangan etnis dan politik baru.

PKK, yang menjadi inti kekuatan SDF, sering menekankan narasi bahwa Suriah Timur merupakan bagian dari Kurdistan Raya. Narasi ini jelas ditolak pemerintah Suriah, yang menegaskan kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya.

Pemerintah Suriah tidak ingin sebagian wilayah negara dikontrol secara resmi dari Qandil, Irak, meski secara de facto beberapa daerah memang sudah berada di bawah kendali militer lokal yang dikendalikan PKK, mirip dengan wilayah pemberontak Druze yang dikuasai milisi Al Hajri Suwaida, yang secara de facto sudah dikontrol Israel melalui proyek neokolonialisme Greater Israel di Timur Tengah.

SDF juga menuntut agar hak-hak warga Kurdi dijamin. Dua kesepakatan terakhir antara Damaskus dan SDF telah menetapkan perlindungan hak politik dan budaya, tetapi SDF tetap merasa tuntutan mereka belum sepenuhnya dipenuhi.

Sebagian kalangan menilai SDF menginginkan otonomi penuh di Suriah Timur, mirip dengan status Kurdistan di Irak. Tuntutan ini mencakup hak istimewa ekonomi, administrasi, hingga tingkat pendapatan per kapita yang tinggi seperti di Kurdistan Irak, yaitu sekitar 17 ribu dolar per tahun.

Perbandingan ini jauh melampaui rata-rata pendapatan warga Irak di luar wilayah Kurdi, yang hanya sekitar 4 ribu dolar per tahun. Tuntutan ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Suriah tentang potensi fragmentasi sosial dan ekonomi.

Pemerintah Suriah menegaskan bahwa seluruh bangsa harus maju secara bersamaan, tanpa ada suku dan wilayah yang diistmewakan dari yang lain, apalagi jika negara harus menjadikan warga PKK Kurdi sebagai warga kelas satu dan yang lainnya menjadi kelas dua. Pendekatan ini menekankan persatuan nasional dan kesetaraan sebagai prinsip dasar.

Kebingungan publik muncul karena SDF dan PKK tidak pernah menyampaikan tuntutan mereka secara jelas dan konsisten. Mereka sering berganti narasi antara hak minoritas, federalisme, hingga aspirasi independensi simbolik.

Beberapa pengamat menyebut ini sebagai strategi politik untuk memperluas pengaruh de facto di Suriah Timur, sambil menjaga fleksibilitas dalam negosiasi dengan Damaskus dan kekuatan internasional.

Ketegangan etnis juga memperumit tuntutan. Jabatan penting SDF didominasi oleh Kurdi, sementara sebagian besar wilayah Timur Suriah dihuni oleh Arab dan minoritas lainnya. Hal ini membuat tuntutan federalisme sulit diterapkan tanpa konflik internal.

Pemerintah Suriah menolak keras narasi Kurdistan Raya, karena dianggap sebagai ancaman terhadap integritas wilayah. Suriah menekankan bahwa setiap wilayah harus berada di bawah kedaulatan negara, meski ada otonomi lokal terbatas.

SDF menuntut jaminan politik dan hak administratif. Meskipun beberapa kesepakatan telah ditandatangani, pihak Kurdi menilai implementasinya lambat dan tidak memadai. Hal ini menjadi sumber ketegangan berkelanjutan.

Selain itu, aspirasi ekonomi SDF memperlihatkan ambisi untuk menyetarakan pendapatan per kapita wilayah Kurdi dengan Kurdistan Irak. Pemerintah Suriah menilai tuntutan ini tidak realistis dan bisa menciptakan kesenjangan baru.

Perbedaan visi ini menyebabkan negosiasi antara Damaskus dan SDF berjalan lambat. Pemerintah Suriah ingin integrasi penuh, sedangkan SDF menginginkan otonomi signifikan.

Banyak analis menilai bahwa kebingungan publik tentang tuntutan SDF berasal dari campur aduknya narasi politik, etnis, dan ekonomi yang disampaikan oleh kelompok tersebut.

Kebingungan ini juga dimanfaatkan oleh pihak eksternal, termasuk AS dan Turki, untuk memperkuat pengaruh masing-masing di wilayah Timur Suriah, menambah kompleksitas konflik.

Pada akhirnya, pertanyaan utama tetap sama: apakah SDF akan puas dengan hak minoritas dan otonomi terbatas, atau terus menuntut federalisme dan status istimewa yang lebih luas?

Sikap pemerintah Suriah jelas: semua wilayah harus bersatu di bawah negara yang sama, tanpa keistimewaan berlebihan, demi menjaga integritas politik, sosial, dan ekonomi bangsa.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 6:51 PM

Perbandingan antara luas wilayah Suriah dan Sudan kembali mencuat seiring pembahasan capaian militer Sudan sejak dimulainya Operasi Penyeberangan Besar pada 26 September. Dalam rentang waktu sekitar empat bulan, wilayah yang berhasil direbut kembali oleh tentara Sudan disebut-sebut setara dengan luas Suriah, bahkan beberapa kali lipat.

Suriah secara geografis memiliki luas sekitar 185 ribu kilometer persegi. Angka ini menempatkan Suriah sebagai negara berukuran menengah di Timur Tengah, dengan bentang wilayah yang relatif kompak dari pesisir Mediterania hingga perbatasan Irak.

Sebaliknya, Sudan adalah salah satu negara terluas di Afrika dan dunia Arab. Setelah pemisahan Sudan Selatan pada 2011, luas wilayah Sudan masih berada di kisaran 1,88 juta kilometer persegi, hampir sepuluh kali lipat luas Suriah.

Perbandingan ini memberi perspektif berbeda terhadap dinamika konflik dan operasi militer di kedua negara. Wilayah yang dalam konteks Suriah sudah mencakup satu negara penuh, di Sudan bisa setara dengan satu atau dua negara bagian saja.

Menilik pembagian administratif Sudan, terlihat kontras yang mencolok. Negara ini terdiri dari sejumlah wilayah atau negara bagian dengan luas yang sangat beragam, beberapa di antaranya bahkan lebih besar dari Suriah.

Negara Bagian Darfur Utara, misalnya, memiliki luas sekitar 296 ribu kilometer persegi. Artinya, satu wilayah administratif ini saja sudah lebih besar sekitar 60 persen dibandingkan seluruh wilayah Suriah.

Negara Bagian Laut Merah juga melampaui Suriah dari sisi luas, dengan bentang wilayah sekitar 218 ribu kilometer persegi. Kawasan ini mencakup wilayah pesisir panjang di timur Sudan hingga perbatasan Eritrea.

Di sisi lain, terdapat negara bagian yang lebih kecil seperti Nil River State dengan luas sekitar 122 ribu kilometer persegi. Wilayah ini lebih kecil dari Suriah, namun masih mencerminkan betapa luasnya skala administratif Sudan.

Negara Bagian Al-Jazirah bahkan jauh lebih kecil, hanya sekitar 27 ribu kilometer persegi. Perbandingan ini menunjukkan rentang ekstrem ukuran wilayah dalam satu negara yang sama.

Jika Suriah dibayangkan sebagai satu negara bagian Sudan, maka posisinya kemungkinan berada di peringkat ketiga atau keempat terbesar. Ia hanya kalah dari Darfur Utara dan Laut Merah, serta berdekatan dengan wilayah seperti Kordofan Utara.

Dalam konteks militer, fakta geografis ini penting untuk dipahami. Operasi militer di Sudan berlangsung di ruang yang jauh lebih luas, dengan tantangan logistik, jarak, dan kontrol wilayah yang berlipat ganda dibandingkan Suriah.

Ketika disebut bahwa wilayah yang dibebaskan tentara Sudan sejak akhir September setara atau melebihi luas Suriah, klaim tersebut mencerminkan skala operasi yang sangat besar. Ini bukan sekadar kemajuan taktis, melainkan perubahan peta penguasaan wilayah dalam ukuran negara.

Namun, luas wilayah Sudan yang tersisa dan masih memerlukan stabilisasi juga tidak kecil. Bahkan setelah capaian signifikan, area yang membutuhkan pengamanan dan pemulihan tetap mencakup ratusan ribu kilometer persegi.

Situasi ini menuntut kesabaran publik dan ketahanan institusi negara. Di negara dengan geografi sebesar Sudan, proses pemulihan kedaulatan hampir tidak pernah berlangsung cepat.

Berbeda dengan Suriah yang relatif lebih kecil namun padat secara politik dan demografis, Sudan menghadapi tantangan berupa jarak antarkota yang jauh dan infrastruktur yang tidak merata.

Meski demikian, capaian militer dalam waktu singkat dinilai sebagai prestasi besar. Banyak pihak melihatnya sebagai bukti bahwa tentara Sudan masih menjadi pilar utama keutuhan negara.

Narasi yang berkembang di masyarakat Sudan menekankan pentingnya kesabaran dan rasa syukur. Dalam kondisi negara seluas ini, stabilitas tidak dibangun dalam hitungan minggu, melainkan tahun.

Perbandingan dengan Suriah juga berfungsi sebagai alat komunikasi publik. Ia membantu masyarakat memahami skala sebenarnya dari wilayah yang telah diamankan dan tantangan yang masih tersisa.

Dari sudut pandang geopolitik, Sudan dan Suriah menghadapi konflik dengan karakter berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan bahwa ukuran wilayah sangat memengaruhi jalannya perang dan proses pemulihan.

Pada akhirnya, perbandingan ini menegaskan satu hal mendasar: membebaskan dan mengamankan wilayah sebesar Sudan adalah pekerjaan raksasa. Seruan untuk bersabar dan menghargai peran tentara menjadi refleksi dari kesadaran akan besarnya beban negara.

Di tengah dinamika itu, pesan yang mengemuka tetap sama, yakni kesabaran, keteguhan, dan keyakinan bahwa stabilitas di negara seluas Sudan hanya bisa dicapai melalui waktu, pengorbanan, dan institusi pertahanan yang solid.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 6:19 PM
Kasus Republik Artsakh (Nagorno-Karabakh) menunjukkan bahwa konflik dapat “membeku” sangat lama tanpa pernah benar-benar selesai. Sejak gencatan senjata 1994, Artsakh hidup dalam ilusi stabilitas melalui mediasi internasional OSCE Minsk Group. Namun tidak ada perjanjian damai final, tidak ada pengakuan internasional, dan tidak ada mekanisme penentuan status yang mengikat. Ketika keseimbangan kekuatan berubah—Azerbaijan menguat secara militer dan Rusia melemah—konflik berakhir secara sepihak lewat kemenangan militer Baku pada 2020 dan 2023, diikuti pembubaran Artsakh dan integrasi penuh ke Azerbaijan.

Pelajaran utama dari Artsakh adalah bahwa diplomasi tanpa solusi status hanya menunda konflik. Selama negara pusat bersabar, membangun kekuatan, dan menunggu momentum geopolitik, entitas de facto tetap berada dalam posisi rentan, sekuat apa pun institusi internalnya.

Kasus Chechnya berbeda dari Artsakh karena Rusia sejak awal menolak konflik membeku jangka panjang. Setelah Chechnya menikmati kemerdekaan de facto pada 1996, Moskow memilih opsi militer penuh dalam Perang Chechnya Kedua. Namun yang menentukan bukan hanya kekuatan senjata, melainkan strategi integrasi koersif: Rusia menghancurkan struktur separatis, lalu membangun loyalitas elite lokal melalui keluarga Kadyrov.

Chechnya tidak dibubarkan sebagai entitas budaya atau administratif, tetapi dimasukkan kembali secara keras ke dalam Federasi Rusia. Ini adalah contoh penyelesaian konflik melalui integrasi paksa namun stabil, di mana negara pusat mengizinkan otonomi terbatas selama loyalitas politik absolut dijaga. Tidak ada referendum, tidak ada pengakuan internasional, dan tidak ada proses damai multilateral—hanya pemulihan kedaulatan negara.

Sementara itu, SDF dan AANES di Suriah timur berada di antara dua model tersebut. Seperti Artsakh, mereka memiliki status de facto, institusi sipil, dan legitimasi internal terbatas, namun tanpa pengakuan internasional. Seperti Chechnya awal 1990-an, mereka berdiri di atas kekosongan negara akibat perang panjang. Perbedaannya, SDF sangat bergantung pada perlindungan kekuatan eksternal, khususnya Amerika Serikat.

Selama perlindungan itu ada, konflik Suriah timur cenderung “membeku” seperti Artsakh sebelum 2020. Namun jika perlindungan tersebut melemah atau ditarik, Damaskus memiliki dua opsi: model Chechnya (integrasi keras dengan kooptasi elite lokal) atau model Artsakh (penyelesaian militer cepat ketika momentum tercapai). Pilihan ini sangat bergantung pada dinamika regional antara Suriah, Turki, Rusia, dan Iran.

Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa waktu tidak otomatis menguntungkan entitas de facto. Artsakh bertahan hampir 30 tahun tetapi runtuh cepat. Chechnya bertahan singkat tetapi diakhiri secara brutal lalu distabilkan. SDF bertahan lama, tetapi masa depannya ditentukan bukan oleh kekuatan internal semata, melainkan oleh perubahan geopolitik.

Kesalahan umum ketiganya—terutama Artsakh dan SDF—adalah menganggap status de facto sebagai jalan menuju kedaulatan permanen, padahal tanpa pengakuan internasional dan tanpa solusi politik final dengan negara pusat, status itu selalu sementara.

Dalam konteks yang lebih luas, ketiga kasus ini memperlihatkan satu pola besar dalam politik internasional: negara pusat yang bertahan hidup dari perang pada akhirnya akan berusaha memulihkan kedaulatan penuh, entah melalui perang terbuka, integrasi paksa, atau negosiasi asimetris.

Bagi Suriah, pengalaman Chechnya dan Artsakh menjadi cermin. Damaskus dapat memilih jalan Rusia atau Azerbaijan, tetapi hasil akhirnya hampir selalu sama: pengakhiran status de facto. Pertanyaannya bukan apakah, melainkan kapan dan dengan cara apa.

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 6:09 PM


Perang Rusia dengan Chechnya pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an kerap dijadikan contoh bagaimana negara pusat menghadapi entitas separatis yang sempat berdiri secara de facto. Dalam banyak aspek, pengalaman Chechnya memiliki kemiripan struktural dengan posisi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan administrasi AANES di timur Suriah saat ini.

Chechnya pernah mendeklarasikan kemerdekaan setelah runtuhnya Uni Soviet dan selama beberapa tahun berfungsi sebagai entitas de facto di luar kendali Moskow. Meski tidak diakui secara internasional, pemerintahan Chechnya kala itu memiliki aparat keamanan, struktur politik, dan kontrol wilayah yang relatif solid.

Situasi tersebut dapat dibandingkan dengan SDF dan AANES di Suriah timur, yang sejak perang melawan ISIS mengelola wilayah luas, memiliki institusi sipil, serta menjalin hubungan luar negeri terbatas, terutama dengan Amerika Serikat dan mitra koalisi. Seperti Chechnya, entitas ini juga tidak memiliki pengakuan kedaulatan internasional.

Perbedaan utama terletak pada konteks geopolitik. Rusia menghadapi Chechnya sebagai konflik internal pasca-imperium, sementara Suriah berhadapan dengan SDF dalam lanskap perang proksi internasional yang melibatkan Amerika Serikat, Turki, Iran, dan Rusia sendiri.

Namun, persamaan paling penting adalah status de facto yang rapuh. Chechnya, meski pernah “merdeka” secara praktis, tidak mampu mengamankan legitimasi jangka panjang dan akhirnya kembali dikuasai Moskow melalui dua perang besar yang brutal.

Rusia tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga strategi kooptasi elite lokal. Figur seperti Ramzan Kadyrov menjadi simbol bagaimana Moskow mengakhiri separatisme bukan dengan pembubaran identitas lokal, melainkan dengan integrasi keras di bawah negara pusat.

Model ini sering dibaca sebagai preseden bagi Damaskus dalam menghadapi SDF. Pemerintah Suriah dapat menempuh jalan serupa, menggabungkan tekanan militer, negosiasi politik, dan integrasi elite lokal untuk mengakhiri status otonomi de facto di timur Suriah.

Meski wilayah Chechnya jauh lebih kecil dibandingkan kawasan SDF, posisi strategis dan simboliknya serupa. Chechnya adalah ujian kedaulatan Rusia, sebagaimana Suriah timur menjadi ujian keutuhan teritorial Suriah pascaperang saudara.

Perbandingan lain dapat ditarik dengan Dewan Transisi Selatan (STC) di Yaman. STC pernah mendominasi Yaman Selatan selama hampir satu dekade, menguasai Aden dan institusi penting, serta tampil sebagai kekuatan politik dan militer tersendiri.

Namun, meski kuat di lapangan, STC akhirnya membubarkan diri secara formal dan masuk ke dalam kerangka negara Yaman melalui kesepakatan politik. Dominasi de facto tidak berujung pada kemerdekaan permanen, melainkan reintegrasi dengan kompromi.

Kasus STC menunjukkan bahwa kekuatan lokal yang lahir dari perang tidak selalu berakhir sebagai negara baru. Dalam banyak kasus, mereka dilebur kembali ke negara pusat ketika keseimbangan kekuatan regional berubah.

Hal serupa berpotensi terjadi pada SDF jika dukungan internasional melemah atau terjadi kesepakatan regional yang lebih luas antara Damaskus, Ankara, dan aktor global. Status otonomi bisa berakhir bukan lewat satu pertempuran besar, melainkan melalui proses politik bertahap.

Dari Chechnya hingga Yaman Selatan, satu pola terlihat jelas: entitas de facto tanpa pengakuan internasional sangat bergantung pada konteks geopolitik eksternal. Ketika konteks itu berubah, posisi mereka ikut goyah.

Pola ini juga relevan untuk Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia sejak awal 1990-an. Somaliland memiliki pemerintahan, mata uang, dan keamanan sendiri, serta stabilitas yang jauh lebih baik dibandingkan Somalia selatan.

Seperti Chechnya dan SDF, Somaliland menikmati status de facto yang panjang tanpa pengakuan internasional. Keberlangsungannya bergantung pada keseimbangan regional di Tanduk Afrika dan lemahnya negara pusat Somalia selama bertahun-tahun.

Namun, jika Somalia berhasil memperkuat negara, membangun konsensus internal, dan mendapatkan dukungan regional yang solid, skenario reintegrasi Somaliland tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan, meski jalannya akan jauh lebih politis dibandingkan militer.

Pengalaman Chechnya menunjukkan bahwa waktu tidak selalu berpihak pada entitas separatis. Status de facto yang lama bukan jaminan menuju kemerdekaan formal, terutama jika negara pusat berhasil bangkit.

Dalam konteks Suriah, Chechnya menjadi pengingat bahwa negara yang selamat dari perang panjang cenderung berupaya memulihkan kedaulatannya secara penuh. SDF, seperti Chechnya di masa lalu, berada di persimpangan antara integrasi, kooptasi, atau konfrontasi.

Sementara itu, kasus STC dan Somaliland memperlihatkan variasi jalur non-militer, di mana negosiasi dan perubahan regional dapat menentukan nasib entitas de facto lebih dari kekuatan senjata semata.

Pada akhirnya, dari Grozny hingga Hasakah, dari Aden hingga Hargeisa, sejarah menunjukkan bahwa entitas yang lahir dari kekosongan negara jarang bertahan sebagai negara merdeka tanpa pengakuan internasional. Mereka lebih sering menjadi bagian dari babak panjang negosiasi, konflik, dan rekonstruksi negara pusat.

Republik Artsakh

Pengalaman Republik Artsakh di Nagorno-Karabakh memperkuat pola tersebut. Artsakh berdiri sebagai entitas Armenia de facto sejak awal 1990-an, dengan pemerintahan, militer, dan institusi sipil sendiri, namun tanpa pengakuan internasional yang berarti.

Selama hampir tiga dekade, keberadaan Artsakh bertumpu pada keseimbangan kekuatan regional dan dukungan Armenia. Namun situasi berubah drastis ketika Azerbaijan, dengan dukungan teknologi militer modern dan konstelasi geopolitik yang menguntungkan, berhasil memulihkan kendali atas Nagorno-Karabakh.

Pada akhirnya, Republik Artsakh dibubarkan dan wilayah Nagorno-Karabakh diintegrasikan kembali ke Azerbaijan. Integrasi ini menandai berakhirnya status de facto yang lama, sekaligus menegaskan bahwa entitas tanpa pengakuan internasional tetap rentan ketika negara pusat mendapatkan momentum politik dan militer.

Kasus Artsakh menunjukkan bahwa waktu tidak selalu berpihak pada entitas separatis. Bahkan setelah puluhan tahun eksistensi de facto, perubahan keseimbangan regional dapat dengan cepat membalikkan situasi di lapangan.

Jika pola ini diterapkan pada Suriah, maka posisi SDF tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militernya sendiri, tetapi oleh sejauh mana dukungan internasional bertahan dan bagaimana Damaskus membangun kembali negara serta merajut kesepakatan regional.

Dari Chechnya, Yaman Selatan, hingga Artsakh, satu pelajaran utama mengemuka: entitas yang lahir dari konflik dan kekosongan negara cenderung berakhir pada integrasi kembali ke negara pusat, baik melalui perang terbuka, negosiasi politik, maupun perubahan geopolitik yang menentukan arah sejarah.

Baca selanjutnya

Read more »
Tweet Share Share Share Share Share

Redaksi 4:43 AM
Perkembangan cepat terjadi di Suriah utara dan timur laut seiring bergeraknya sejumlah aktor militer dan ekonomi dalam satu momentum yang dinilai menentukan. Situasi di lapangan menunjukkan keterkaitan erat antara operasi militer, dinamika keamanan, dan agenda pemulihan ekonomi nasional.

Pasukan Sanadid Shammar dilaporkan mulai melakukan pergerakan terkoordinasi dengan pemerintah Suriah. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam peta aliansi lokal, terutama di wilayah Jazirah yang selama ini menjadi arena tarik-menarik pengaruh.

Di saat yang sama, laporan mengenai terjadinya perpecahan di dalam barisan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mulai mencuat, khususnya di garis pertahanan selatan Hasakah. Retakan internal ini disebut memengaruhi kesiapan tempur dan stabilitas kendali wilayah.

Tekanan militer kian meningkat dengan bergeraknya pasukan tentara Suriah dari arah wilayah Operasi Naba’ al-Salam. Pasukan ini dilaporkan hampir bertemu dengan unit-unit tentara Suriah yang datang dari arah Shaddadi, membentuk kepungan strategis di wilayah selatan Hasakah.

Pertemuan dua poros pasukan tersebut dipandang sebagai langkah krusial untuk mengamankan jalur-jalur utama dan mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata yang masih bertahan di kawasan itu.

Di front lain, pertempuran sengit dilaporkan terjadi di wilayah Sarrin. Bentrokan ini dikaitkan dengan upaya merebut kembali Ain al-Arab atau Kobane, yang selama bertahun-tahun menjadi simbol penting dalam konflik Suriah utara.

Sementara dinamika militer terus bergerak, pemerintah Suriah juga mengirimkan sinyal kuat di bidang ekonomi dan energi. Direktur Utama Perusahaan Minyak Suriah, Yusuf Qiblawi, menyampaikan pernyataan penting dalam sebuah konferensi pers di Damaskus.

Qiblawi mengungkapkan bahwa ladang minyak al-Omar di Deir ez-Zor memiliki sekitar 900 sumur minyak. Ladang strategis ini diproyeksikan menjadi tulang punggung kebangkitan sektor energi nasional.

Menurutnya, perusahaan berencana untuk kembali mengekspor minyak mentah dalam waktu mendatang. Rencana ini menjadi bagian dari fase baru penguatan produksi minyak Suriah.

Sebelum perang, ladang al-Omar tercatat memproduksi sekitar 50 ribu barel per hari. Namun saat ini, produksi aktual tidak lebih dari 5 ribu barel per hari akibat kerusakan infrastruktur dan kendala keamanan.

Qiblawi menegaskan bahwa peningkatan produksi menjadi prioritas utama, seiring dengan upaya pemerintah memulihkan kendali atas sumber daya energi nasional.

Menariknya, ia juga menyebut adanya ketertarikan dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk berinvestasi di sektor gas, khususnya di wilayah Hasakah. Pernyataan ini mengindikasikan terbukanya kembali kanal komunikasi ekonomi lintas negara.

Di tengah ketegangan militer dan agenda energi, langkah kemanusiaan turut dilakukan di Provinsi Aleppo. Sekitar seratus keluarga mulai dipulangkan dari kamp Azadi dan Ashti menuju kota Afrin.

Proses pemulangan ini dilaksanakan oleh Komite Pusat Tanggap Aleppo sebagai respons atas memburuknya kondisi kehidupan di dalam dua kamp tersebut.

Anggota komite, Farhad Khorto, menjelaskan bahwa operasi ini melibatkan penyediaan lima belas bus untuk mengangkut para keluarga secara aman dan tertib.

Pemulangan dilakukan di bawah pengawasan langsung komite, dengan koordinasi bersama Direktorat Tanggap Darurat dan Penanggulangan Bencana, serta otoritas lokal Afrin.

Dari pihak pemerintah provinsi, anggota eksekutif Aleppo, Iman Hashem, menyatakan bahwa kondisi di dalam kamp telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan akibat kekurangan layanan dasar.

Ia menegaskan bahwa perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok yang paling terdampak, sehingga keberlanjutan hidup di kamp tidak lagi memungkinkan.

Menurut Hashem, kembalinya keluarga-keluarga tersebut ke Afrin dan sekitarnya diharapkan dapat menyatukan kembali keluarga yang tercerai-berai serta membantu mereka membangun kembali kehidupan yang lebih stabil.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa Suriah tengah memasuki fase baru, di mana operasi militer, pemulihan ekonomi, dan langkah kemanusiaan berjalan secara paralel.

Arah perkembangan ini dinilai akan sangat menentukan wajah Suriah ke depan, baik dari sisi kedaulatan wilayah, penguasaan sumber daya, maupun nasib jutaan warga sipil yang terdampak perang panjang.

Read more »
Subscribe to: Comments (Atom)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Dhaj-News © 2015. All Rights Reserved.
Powered by Blogger | Shared by JOJOThemes
Powered by Blogger.